Kemenperin Gandeng Pemda dan Industri Ciptakan SDM Kompeten
Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar
Jakarta, Pro Legal News - Kementerian Perindustrian terus menggandeng pemerintah daerah dan sektor indusri untuk terlibat aktif dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait ini diyakini akan mengakselerasi sasaran program prioritas pemerintah tersebut. “Memang kita harus segera melangkah lebih cepat lagi dalam rangka penyiapan SDM kompeten, sesuai program prioritas Bapak Presiden Joko Widodo. Setelah gencar pembangunan infrastruktur, dilanjutkan dengan pengembangan SDM,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar di Jakarta, Minggu (28/4).
Haris menyampaikan, beberapa waktu lalu, Kemenperin dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengumpulkan sejumlah pemimpin perusahaan manufaktur di Makassar. Upaya strategis ini sebagai tindak lanjut dari peluncuran program pendidikan vokasi industri wilayah Sulawesi pada awal Januari tahun 2019. “Program ini memang tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan utamanya adalah pelaku industri itu sendiri. Tindak lanjut ini salah satunya untuk menyusun kurikulum dan langkah lainnya yang akan perlu dilakukan,” paparnya.
Sekjen Kemenperin menambahkan, pihaknya juga telah memfasilitasi pembangunan politeknik dan akademi komunitas di beberapa kawasan industri termasuk wilayah Indonesia timur. Misalnya, Politeknik Industri Logam di Morowali, Sulawesi Tengah dan Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, Sulawesi Selatan. “Kami meyakini keberadaan politeknik atau akademi komunitas tersebut, dapat memudahkan untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja industri yang kompeten,” tuturnya. Di samping itu, mampu memacu produktivitas dan meningkatkan daya saing industri di kawasan tersebut.
Efek berantainya pun bakal menggenjot perekonomian daerah setempat dan nasional. Contohnya, di kawasan industri Morowali, nilai investasi sudah menembus USD5 miliar, ekspornya mencapai USD4 miliar, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 30 ribu orang hingga tahun 2018.
Haris mengemukakan, dalam menjalankan pendidikan vokasi industri di politeknik dan akademi komunitas, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan Swiss untuk pengembangan program Skill For Competitiveness (S4C). “Kami menggunakan konsep pembelajaran secara dual system, yakni 30 persen teori dan 70 persen praktik,” jelasnya.
Kemudian, seiring bergulirnya era digitalisasi, Kemenperin sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta. “Dengan luas lahan 1,3 hektare di Permata Hijau, kami akan bangun seperti Digital Capability Center di Singapura. Kami juga melakukan kerja sama dengan McKinsey,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan, pihaknya ingin terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pelaku industri dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Salah satu langkah strategisnya adalah menyiapkan SDM industri terampil. “Kita harus merubah pola yang selama ini hanya menunggu kedatangan investor.Maka saat ini,kita harus menjemputnya. Kalau perlu para investor tidak perlu datang beraudiensi dikantor kepala daerah, tetapi kepala daerah yang harus mendatangi para investor dikantornya. Sekarang modelnya seperti itu," terangnya.
Lebih lanjut, menurut Nurdin, dirinya sudah sejak lama melakukan kerja sama dan menjalin komunikasi dengan Kemenperin, terutama ketika masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng. “Kehadiran Kemenperin tepat waktu, karena saat itu kami sedang mendorong perkembangan industri di Bantaeng. Memang kunci suksesnya adalah penyiapan SDM kompeten,” pungkasnya.
Magnet investasi
Pada kesempatan berbeda, Koordinator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Mujiyono mengatakan, pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri, selain dapat memasok kebutuhan tenaga kerja yang kompeten, juga dinilai menjadi magnet bagi para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut. “Guna mendorong peningkatan investasi dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan industri atau Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kemenperin memfasilitasi pembangunan politeknik dan akademi komunitas,” paparnya.
Kemenperin mencatat, investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik menjadi Rp226,18 triliun di tahun 2018. Serapan tenaga kerja di sektor industri juga ikut meningkat, yakni dari 15,54 juta orang pada tahun 2015 menjadi 18 juta orang di tahun 2018 atau naik 17,4 persen.
Mujiyono menyebutkan, saat ini Kemenperin telah memiliki 10 politeknik dan 2 akademi komunitas. “Selama empat tahun ini, kami telah membangun Akademi Komunitas Tekstil di Solo, Politeknik Industri Logam di kawasan industri Morowali, Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, dan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal,” ungkapnya.
Tahun ini, Kemenperin sedang memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung. “Pembangunan politeknik dan akademi komunitas ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan dan daya saing industri nasional. Dengan menyiapkan tenaga kerja kompeten, industri akan lebih produktif dan inovatif,” imbuhnya.
Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan dipoliteknik dan akademi komunitas baik itu melalui kurikulum maupun fasilitas praktikum, tidak saja disiapkan untuk menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan industri saat ini, tetapi juga mengantisipasi kompetensi SDM yang diperlukan ke depan khususnya menghadapi penerapan industri 4.0 di Indonesia. “Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM. Apalagi, Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi hingga tahun 2030 nanti. Ini menjadi peluang bagi kita untuk semakin maju dan sejahtera,” tutur Mujiyono.
Oleh karenanya, Indonesia perlu merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM). “Contohnya, peluang dan kebutuhan SDM di bidang logistik, yang saat ini masih sangat besar. Ini tentunya perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam menyiapkan SDM kompeten di bidang industri, Kemenperin siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,78 triliun untuk program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019. Progam ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja di Tanah Air yang dapat menerapkan industri 4.0. “Program itu sangat penting, karena tahun ini merupakan tahun pertama di Kemenperin punya Badan Pengembangan SDM Industri. Sebab, pengembangan SDM akan menjadi tumpuan dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia,” tuturnya.
Melalui program-program strategis tersebut, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%). Tim
Haris menyampaikan, beberapa waktu lalu, Kemenperin dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengumpulkan sejumlah pemimpin perusahaan manufaktur di Makassar. Upaya strategis ini sebagai tindak lanjut dari peluncuran program pendidikan vokasi industri wilayah Sulawesi pada awal Januari tahun 2019. “Program ini memang tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan utamanya adalah pelaku industri itu sendiri. Tindak lanjut ini salah satunya untuk menyusun kurikulum dan langkah lainnya yang akan perlu dilakukan,” paparnya.
Sekjen Kemenperin menambahkan, pihaknya juga telah memfasilitasi pembangunan politeknik dan akademi komunitas di beberapa kawasan industri termasuk wilayah Indonesia timur. Misalnya, Politeknik Industri Logam di Morowali, Sulawesi Tengah dan Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, Sulawesi Selatan. “Kami meyakini keberadaan politeknik atau akademi komunitas tersebut, dapat memudahkan untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja industri yang kompeten,” tuturnya. Di samping itu, mampu memacu produktivitas dan meningkatkan daya saing industri di kawasan tersebut.
Efek berantainya pun bakal menggenjot perekonomian daerah setempat dan nasional. Contohnya, di kawasan industri Morowali, nilai investasi sudah menembus USD5 miliar, ekspornya mencapai USD4 miliar, dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 30 ribu orang hingga tahun 2018.
Haris mengemukakan, dalam menjalankan pendidikan vokasi industri di politeknik dan akademi komunitas, Kemenperin telah menjalin kerja sama dengan Swiss untuk pengembangan program Skill For Competitiveness (S4C). “Kami menggunakan konsep pembelajaran secara dual system, yakni 30 persen teori dan 70 persen praktik,” jelasnya.
Kemudian, seiring bergulirnya era digitalisasi, Kemenperin sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta. “Dengan luas lahan 1,3 hektare di Permata Hijau, kami akan bangun seperti Digital Capability Center di Singapura. Kami juga melakukan kerja sama dengan McKinsey,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan, pihaknya ingin terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan pelaku industri dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Salah satu langkah strategisnya adalah menyiapkan SDM industri terampil. “Kita harus merubah pola yang selama ini hanya menunggu kedatangan investor.Maka saat ini,kita harus menjemputnya. Kalau perlu para investor tidak perlu datang beraudiensi dikantor kepala daerah, tetapi kepala daerah yang harus mendatangi para investor dikantornya. Sekarang modelnya seperti itu," terangnya.
Lebih lanjut, menurut Nurdin, dirinya sudah sejak lama melakukan kerja sama dan menjalin komunikasi dengan Kemenperin, terutama ketika masih menjabat sebagai Bupati Bantaeng. “Kehadiran Kemenperin tepat waktu, karena saat itu kami sedang mendorong perkembangan industri di Bantaeng. Memang kunci suksesnya adalah penyiapan SDM kompeten,” pungkasnya.
Magnet investasi
Pada kesempatan berbeda, Koordinator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian Mujiyono mengatakan, pembangunan politeknik dan akademi komunitas di kawasan industri, selain dapat memasok kebutuhan tenaga kerja yang kompeten, juga dinilai menjadi magnet bagi para investor untuk menanamkan modalnya di kawasan tersebut. “Guna mendorong peningkatan investasi dan memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan industri atau Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kemenperin memfasilitasi pembangunan politeknik dan akademi komunitas,” paparnya.
Kemenperin mencatat, investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar Rp195,74 triliun, naik menjadi Rp226,18 triliun di tahun 2018. Serapan tenaga kerja di sektor industri juga ikut meningkat, yakni dari 15,54 juta orang pada tahun 2015 menjadi 18 juta orang di tahun 2018 atau naik 17,4 persen.
Mujiyono menyebutkan, saat ini Kemenperin telah memiliki 10 politeknik dan 2 akademi komunitas. “Selama empat tahun ini, kami telah membangun Akademi Komunitas Tekstil di Solo, Politeknik Industri Logam di kawasan industri Morowali, Akademi Komunitas Industri Manufaktur di Bantaeng, dan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kawasan Industri Kendal,” ungkapnya.
Tahun ini, Kemenperin sedang memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Petrokimia di Cilegon, Banten dan Politeknik Industri Agro di Lampung. “Pembangunan politeknik dan akademi komunitas ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memacu pertumbuhan dan daya saing industri nasional. Dengan menyiapkan tenaga kerja kompeten, industri akan lebih produktif dan inovatif,” imbuhnya.
Untuk itu, penyelenggaraan pendidikan dipoliteknik dan akademi komunitas baik itu melalui kurikulum maupun fasilitas praktikum, tidak saja disiapkan untuk menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan industri saat ini, tetapi juga mengantisipasi kompetensi SDM yang diperlukan ke depan khususnya menghadapi penerapan industri 4.0 di Indonesia. “Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritasnya adalah peningkatan kualitas SDM. Apalagi, Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi hingga tahun 2030 nanti. Ini menjadi peluang bagi kita untuk semakin maju dan sejahtera,” tutur Mujiyono.
Oleh karenanya, Indonesia perlu merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM). “Contohnya, peluang dan kebutuhan SDM di bidang logistik, yang saat ini masih sangat besar. Ini tentunya perlu didukung oleh ketersediaan SDM yang menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam menyiapkan SDM kompeten di bidang industri, Kemenperin siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,78 triliun untuk program pendidikan vokasi industri pada tahun 2019. Progam ini menjadi salah satu andalan pemerintah untuk menyiapkan angkatan kerja di Tanah Air yang dapat menerapkan industri 4.0. “Program itu sangat penting, karena tahun ini merupakan tahun pertama di Kemenperin punya Badan Pengembangan SDM Industri. Sebab, pengembangan SDM akan menjadi tumpuan dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia,” tuturnya.
Melalui program-program strategis tersebut, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%). Tim
Follow Us
Berita Terbaru
