JPU Dakwa Angin Prayitno Terima Gratifikasi Rp 29 Miliar dan TPPU
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji (rep)
Jakarta, Pro Legal – Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp 29.505.167.100 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (24/1) membacakan dakwaanya. "Terdakwa Angin Prayitno Aji selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tahun 2011-2016 dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 bersama-sama dengan Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian menerima uang seluruhnya sejumlah Rp17,5 miliar dan yang khusus diterima terdakwa adalah Rp3,737 miliar serta penerimaan lain sejumlah Rp25.767.667.100," ujar jaksa KPK Yoga Pratomo di PN Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
Berdasarkan dakwaan itu, penerimaan gratifikasi itu terjadi dalam rentang waktu 2014-September 2019. "Setelah menjabat sebagai Direktur P2, untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak, terdakwa memerintahkan para Kasubdit dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak untuk menerima fee dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak," ujar jaksa.
"Yang hasilnya akan dibagi untuk pejabat struktural yakni untuk terdakwa selaku Direktur dan para Kasubdit sebesar 50 persen, sedangkan 50 persen untuk jatah Tim Pemeriksa," tambahnya.
Sesuai dengan dakwaan JPU, Angin yang juga merupakan Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat menerima gratifikasi dari PT Rigunas Agri Utama (RAU), CV Perjuangan Steel (PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, wajib pajak Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan PT Link Net. "Bahwa dari para wajib pajak tersebut di atas, terdakwa telah menerima Rp1.912.500.000, dolar Singapura setara Rp575.000.000 dan dolar Amerika Serikat setara Rp1.250.000.000 sehingga jumlahnya Rp3.737.500.000. Selain itu, terdakwa juga melakukan penerimaan yang berkaitan dengan jabatannya dengan total Rp25.767.667.100 sehingga total yang diterima terdakwa seluruhnya sejumlah Rp29.505.167.100," jelas jaksa.
Maka atas perbuatannya ini, Angin didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Masih bersarkan dakwaan JPU, pada kurun waktu 2014-2020, Angin disebut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menutupi harta kekayaan yang berasal dari penerimaan gratifikasi periode 2014-2019 senilai Rp 29.505.167.100 dan suap sejumlah Rp 14.628.315.000.
Dia membeli tiga bidang tanah di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kemudian dua bidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
Berikutnya 60 bidang tanah di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor; delapan bidang tanah di Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; satu bidang tanah di Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; satu bidang tanah di Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Sebelas bidang tanah di Bukit Rhema, Dusun Karang Rejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; enam bidang tanah di Dusun Jowahan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; empat bidang tanah beserta bangunan di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; satu bidang tanah beserta bangunan di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman; empat bidang tanah beserta bangunan di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
Serta satu unit apartemen di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan satu unit mobil VW Polo 1.2 Warna Hitam. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan," ujar jaksa.
Dalam kasus tersebut Angin didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Atas dakwaan tersebut, Angin tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan pada Rabu, 1 Februari 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi.
Seperti diketahui Angin merupakan terpidana kasus suap terkait rekayasa pajak yang dijatuhi vonis sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider dua bulankurungan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,375 miliar.(Tim)
Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (24/1) membacakan dakwaanya. "Terdakwa Angin Prayitno Aji selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II tahun 2011-2016 dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 bersama-sama dengan Dadan Ramdani, Wawan Ridwan, Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian menerima uang seluruhnya sejumlah Rp17,5 miliar dan yang khusus diterima terdakwa adalah Rp3,737 miliar serta penerimaan lain sejumlah Rp25.767.667.100," ujar jaksa KPK Yoga Pratomo di PN Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (24/1).
Berdasarkan dakwaan itu, penerimaan gratifikasi itu terjadi dalam rentang waktu 2014-September 2019. "Setelah menjabat sebagai Direktur P2, untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak, terdakwa memerintahkan para Kasubdit dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak untuk menerima fee dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak," ujar jaksa.
"Yang hasilnya akan dibagi untuk pejabat struktural yakni untuk terdakwa selaku Direktur dan para Kasubdit sebesar 50 persen, sedangkan 50 persen untuk jatah Tim Pemeriksa," tambahnya.
Sesuai dengan dakwaan JPU, Angin yang juga merupakan Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat menerima gratifikasi dari PT Rigunas Agri Utama (RAU), CV Perjuangan Steel (PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, wajib pajak Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan PT Link Net. "Bahwa dari para wajib pajak tersebut di atas, terdakwa telah menerima Rp1.912.500.000, dolar Singapura setara Rp575.000.000 dan dolar Amerika Serikat setara Rp1.250.000.000 sehingga jumlahnya Rp3.737.500.000. Selain itu, terdakwa juga melakukan penerimaan yang berkaitan dengan jabatannya dengan total Rp25.767.667.100 sehingga total yang diterima terdakwa seluruhnya sejumlah Rp29.505.167.100," jelas jaksa.
Maka atas perbuatannya ini, Angin didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Masih bersarkan dakwaan JPU, pada kurun waktu 2014-2020, Angin disebut melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menutupi harta kekayaan yang berasal dari penerimaan gratifikasi periode 2014-2019 senilai Rp 29.505.167.100 dan suap sejumlah Rp 14.628.315.000.
Dia membeli tiga bidang tanah di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kemudian dua bidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.
Berikutnya 60 bidang tanah di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor; delapan bidang tanah di Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; satu bidang tanah di Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; satu bidang tanah di Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Sebelas bidang tanah di Bukit Rhema, Dusun Karang Rejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; enam bidang tanah di Dusun Jowahan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang; empat bidang tanah beserta bangunan di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; satu bidang tanah beserta bangunan di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman; empat bidang tanah beserta bangunan di Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
Serta satu unit apartemen di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dan satu unit mobil VW Polo 1.2 Warna Hitam. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan," ujar jaksa.
Dalam kasus tersebut Angin didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Atas dakwaan tersebut, Angin tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Sidang dilanjutkan pada Rabu, 1 Februari 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi.
Seperti diketahui Angin merupakan terpidana kasus suap terkait rekayasa pajak yang dijatuhi vonis sembilan tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta subsider dua bulankurungan. Dia juga dihukum membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,375 miliar.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
