Jakarta, Pro Legal- Terkait kasus dugaan korupsi Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan memeriksa mantan pegawai perusahaan minyak Nippon Ketjen Co., Ltd, Takeshi Hashiguchii, Selasa (9/7) lalu.

Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, tim penyidik ingin mengetahui detail transaksi LNG termasuk yang melibatkan perusahaan tersebut, "Perusahaan-perusahaan LNG ini ada beberapa perusahaan termasuk di negara tetangga tempatnya, termasuk juga di Jepang. LNG ini trader-nya tidak di dalam negeri, jadi, trader-nya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri, salah satunya perusahaan dari Jepang," ujar Asep, Jumat (12/7).

"Makanya kita memeriksa personal yang berasal dari perusahaan dari Jepang," ujarnya.

Dalam penjelasanya, Jenderal polisi bintang satu ini mengatakan saksi yang dipanggil KPK tidak otomatis dia bersalah. Tim penyidik, terang Asep, dalam hal ini semata-mata hanya ingin mendalami objek kasus yang sedang diusut. "Jadi, kepentingannya adalah kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan transaksinya (LNG). Jadi, jangan selalu diartikan bahwa kalau kita memanggil seseorang itu salah, atau perusahaannya itu salah," ujar Asep.

"Tapi, kita ingin mendapatkan informasi terkait dengan trader, atau trading-nya seperti apa. Jadi, trading atau penjualan dari LNG-nya itu seperti apa, kemudian kita juga mencari di tahun itu misalkan kontrak-kontraknya seperti apa," jelasnya.

Asep juga mengatakan tim penyidik sebelumnya juga telah memeriksa mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk didalami perihal izin pengadaan LNG di Pertamina. "Kita juga memanggil beberapa mantan menteri. Kemarin juga ditanyakan terkait dengan misalkan ada rapat-rapatnya dan yang lainnya, terkait dengan yang memutuskan misalkan untuk membeli dan menjual itu apakah melalui mekanisme yang ada dan lain-lainnya, jadi seperti itu," jelas Asep.

"Jadi, kita betul-betul menelusuri peristiwa-peristiwa yang saat itu terjadi," ujarnya.

Selain Takeshi Hashiguchi, pada Selasa (9/7), KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pensiunan pegawai Pertamina, dan satu ibu rumah tangga.(Tim)