Uang Rp 11,7 Miliar Berhasil Disita KPK Dari Tersangka Kasus BPR Bank Jepara Artha
BPR Bank Jepara Artha (rep)
Jakarta, Pro Legal- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp11,7 miliar terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) tahun 2022 sampai dengan 2024. "Pada tanggal 24 Februari 2025 penyidik KPK telah melakukan penyitaan uang dari tersangka MIA sebesar Rp11,7 miliar," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Rabu (26/2).
Menurut Tessa, penyitaan tersebut dalam rangka memulihkan kerugian negara akibat pencairan kredit fiktif Pada PT BPR Bank Jepara Artha tahun 2022-2024. "Kerugian negara akibat kredit fiktif ini saat ini mencapai kurang lebih sebesar Rp 250 miliar," ujarnya.
Tessa menuturkan, sejak perkara bergulir, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap lima unit kendaraan (jenis Fortuner (2), CRV (2) dan HRV), 130 bidang tanah dan bangunan senilai Rp50 miliar dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp12,5 miliar.
Dalam kasus itu KPK, menyampaikan terima kasih kepada para pihak dan peran serta masyarakat yang membantu kelancaran kegiatan penyitaan.
Dalam penjelasnya Tessa ungkapkan jika penyidik akan terus mengejar aset-aset milik tersangka baik yang dikuasai keluarga tersangka maupun pihak lain. "Penyidik juga akan mempertimbangkan pemidanaan dan tindakan hukum yang tegas bilamana ada pihak yang tidak mau kooperatif dan sengaja menyembunyikan aset-aset milik tersangka," ujar Tessa.
Seperti diketahui, dalam kasus ini, lembaga antirasuah sudah mencegah lima orang tersangka ke luar negeri selama enam bulan. Mereka ialah JH, IN, AN, AS dan MIA. KPK belum menyampaikan identitas mereka.
Tessa menjelaskan larangan bepergian tersebut dilakukan agar memudahkan tim penyidik melakukan pemeriksaan. Keputusan itu berlaku untuk enam bulan. "Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujarnya.
Sementara seperti dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha telah dicabut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024.
Sehubungan dengan pencabutan izin usaha tersebut, PT BPR Bank Jepara Artha diminta ditutup untuk umum dan menghentikan segala kegiatannya.(Tim)
Menurut Tessa, penyitaan tersebut dalam rangka memulihkan kerugian negara akibat pencairan kredit fiktif Pada PT BPR Bank Jepara Artha tahun 2022-2024. "Kerugian negara akibat kredit fiktif ini saat ini mencapai kurang lebih sebesar Rp 250 miliar," ujarnya.
Tessa menuturkan, sejak perkara bergulir, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap lima unit kendaraan (jenis Fortuner (2), CRV (2) dan HRV), 130 bidang tanah dan bangunan senilai Rp50 miliar dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp12,5 miliar.
Dalam kasus itu KPK, menyampaikan terima kasih kepada para pihak dan peran serta masyarakat yang membantu kelancaran kegiatan penyitaan.
Dalam penjelasnya Tessa ungkapkan jika penyidik akan terus mengejar aset-aset milik tersangka baik yang dikuasai keluarga tersangka maupun pihak lain. "Penyidik juga akan mempertimbangkan pemidanaan dan tindakan hukum yang tegas bilamana ada pihak yang tidak mau kooperatif dan sengaja menyembunyikan aset-aset milik tersangka," ujar Tessa.
Seperti diketahui, dalam kasus ini, lembaga antirasuah sudah mencegah lima orang tersangka ke luar negeri selama enam bulan. Mereka ialah JH, IN, AN, AS dan MIA. KPK belum menyampaikan identitas mereka.
Tessa menjelaskan larangan bepergian tersebut dilakukan agar memudahkan tim penyidik melakukan pemeriksaan. Keputusan itu berlaku untuk enam bulan. "Proses penyidikan saat ini sedang berjalan, untuk nama dan jabatan tersangka belum dapat disampaikan saat ini," ujarnya.
Sementara seperti dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha telah dicabut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024.
Sehubungan dengan pencabutan izin usaha tersebut, PT BPR Bank Jepara Artha diminta ditutup untuk umum dan menghentikan segala kegiatannya.(Tim)
