Kerugian Kasus Penipuan Indosurya Dinilai Ciptakan 'Rekor' Mencapai Rp 106 T Dengan Jumlah Korban 23 Ribu
Persidangan kasus Indosurya di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat (rep)
Jakarta, Pro Legal- Kejaksaan Agung mengungkap kasus penipuan dan penggelapan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya diduga merugikan 23 ribu orang sebagai korban. Kerugian yang dialami pun mencapai Rp106 triliun.
Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana ketika memaparkan Hasil Laporan Analisis (HLA) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Fadil menuturkan, kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya mesti menjadi perhatian nasional. Pasalnya, belum tercacat dalam sejarah ada kasus yang merugikan masyarakat hingga angka Rp106 triliun. "Ini kasus yang menarik perhatian nasional karena sepanjang sejarah belum ada kerugian yang dialami Rp106 triliun oleh masyarakat Indonesia," ujar Fadil di Kompleks Kejagung, Rabu (28/9).
Menurut Fadil, perkara itu telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dengan terdakwa Cipta Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya dan Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria.
Penanganan perkara itu menurut Fadil memang sempat tersendat saat prapenuntutan. Namun, Ia memastikan pihaknya berusaha melindungi korban dalam persidangan tersebut dengan mengungkap peristiwa pidana yang terjadi. "Kami berupaya bagaimana kerugian korban bisa kami selamatkan sehingga berdasarkan berkas perkara bisa disita Rp2,5 triliun," jelasnya.
Maka Fadil meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih tempat berinvestasi. Karena saat ini banyak perusahaan yang justru merugikan masyarakat.
Sementara itu, Kejagung juga meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut memantau proses persidangan. Hal tersebut dilakukan agar proses yang dilalukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kami minta bantuan dari KPK untuk mengikuti perkembangan persidangan perkara ini supaya proses yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan secara yuridis sudah dibuat sesuai ketentuan hukum pidana," ujarnya.
Dalam kasus ini, para tersangka didakwa dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dengan ancaman pidana 15 tahun dengan kumulatif Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana 20 tahun. Sementara satu tersangka lainnya, yaitu Suwito Ayub masih berstatus buronan.(Tim)
Hal itu disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Fadil Zumhana ketika memaparkan Hasil Laporan Analisis (HLA) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Fadil menuturkan, kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosurya mesti menjadi perhatian nasional. Pasalnya, belum tercacat dalam sejarah ada kasus yang merugikan masyarakat hingga angka Rp106 triliun. "Ini kasus yang menarik perhatian nasional karena sepanjang sejarah belum ada kerugian yang dialami Rp106 triliun oleh masyarakat Indonesia," ujar Fadil di Kompleks Kejagung, Rabu (28/9).
Menurut Fadil, perkara itu telah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat dengan terdakwa Cipta Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya dan Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria.
Penanganan perkara itu menurut Fadil memang sempat tersendat saat prapenuntutan. Namun, Ia memastikan pihaknya berusaha melindungi korban dalam persidangan tersebut dengan mengungkap peristiwa pidana yang terjadi. "Kami berupaya bagaimana kerugian korban bisa kami selamatkan sehingga berdasarkan berkas perkara bisa disita Rp2,5 triliun," jelasnya.
Maka Fadil meminta agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih tempat berinvestasi. Karena saat ini banyak perusahaan yang justru merugikan masyarakat.
Sementara itu, Kejagung juga meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut memantau proses persidangan. Hal tersebut dilakukan agar proses yang dilalukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kami minta bantuan dari KPK untuk mengikuti perkembangan persidangan perkara ini supaya proses yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan secara yuridis sudah dibuat sesuai ketentuan hukum pidana," ujarnya.
Dalam kasus ini, para tersangka didakwa dengan Pasal 46 Undang-Undang Perbankan dengan ancaman pidana 15 tahun dengan kumulatif Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana 20 tahun. Sementara satu tersangka lainnya, yaitu Suwito Ayub masih berstatus buronan.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
