Komjen Idham Azis

Jakarta, Pro Legal News - DPR dalam waktu dekat akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Idham Aziz, sebagai calon tunggal Kapolri, yang ditunjuk dan diajukan Presiden Jokowi.

Pengajuan nama Idham Aziz oleh Presiden Jokowi mendapat tanggapan positif dari sejumlah anggota DPR.

Anggota DPR dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi menilai diajukannya Kabareskrim Polri Komjen Idham Aziz sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Tito Karnavia yang diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri, adalah hal bagus dan tepat.

Ia berharap Idham Aziz melanjutkan sejumlah prestasi yang sudah ditorehkan Tito Karnavian sebagai Kapolri.

“Mengenai calon Kapolri pengganti pak Tito, yakni Komjen Idham Aziz, saya kira itu bagus. Harapan kami kepada pak Idham Aziz, nanti adalah melanjutkan prestasi-prestasi atau kepemimpinan Polri di zaman Pak Tito,” kata Ahmad Baidowi, Kamis (24/10).

Salah satunya kata dia adalah bagaimana menjaga stabilitas keamanan serta melakukan pemulihan keamanan yang cepat di beberapa wilayah.

“Namun ada beberapa PR penting yang harus dilakukan Polri ke depan, terutama terkait situasi keamanan di beberapa daerah, terutama seperti di Papua. Ini harus mendapatkan perhatian khusus supaya tidak menjalar ke konflik horizontal yang melebar,” kata Baidowi.

PR lainnya kata dia adalah penanganan aksi demonstrasi di beberapa tempat yang harus dievaluasi lagi oleh Polri.

“Sebab yang kemarin itu, ada insiden kekerasan bahkan penindakan, sehingga itu lebih dievaluasi lagi dan perlu diusut tuntas,” kata Baidowi.

Terutama kata dia soal penembakan saat aksi di Kendari dimana ditemukan peluru tajam dipakai polisi.

“Sampai ada peluru dalam penanganan aksi, maka itu harus diusut tuntas. Karena tidak sepenuhnya polisi itu salah. Bisa jadi polisi itu diprovokasi, sehingga balik menyerang. Namun hal itu akan menjadi perdebatan di publik. Agar tidak menjadi perdebatan, sebaiknya polisi menyampaikan itu secara terbuka hasilnya,” papar Baidowi.

Selanjutnya kata Baidowi, ke depan Kapolri baru, mesti dapat menjamin keamanan saat pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa daerah, pada tahun 2020 mendatang.

“Gelaran Pilkada serentak 2020 ini juga harus jadi perhatian Kapolri ke depan. Supaya ada jaminan keamanan saat pelaksanaannya di beberapa daerah,” kata Ahmad Baidowi.

Selebihnya kata dia adalah tugas rutin khususnya dalam promosi jabatan dari setiap angkatan di kepolisian yang juga perlu dievaluasi.

“Karena sekarang informasinya yang numpuk itu adalah perwira menengah yakni AKBP dan Kombes di Polri. Kenapa, karena ini imbas ditutupnya Polwil- polwil di Indonesia sehingga banyak AKBP dan Kombes itu numpuk dan mereka idealnya perlu naik ke perwira tinggi,” kata dia.

Untuk mengatasi hal itu, Ahmad Baidowi berharap Kapolri yang baru, membuat pola rekrutmen dan jenjang kepangkatan yang ketat dan tepat, sehingga tidak terjadi lagi perwira menumpuk di satu kepangkatan saja.

“Sebab akan sangat tidak bagus kalau ada penumpukan di satu kepangkatan saja tanpa tugas yang jelas,” katanya.Tim