Dewan Pers Usulkan ke Pemerintah Wartawan Dapat Fasilitas Jaringan Pengaman Sosial Dampak Corona
Jakarta, Pro Legal News - Terkait berlakunya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid 19), dan PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 dan UU No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Menteri Kominfo mengadakan pertemuan dengan para Pemred, dan KPI Via Video Conference, pada Jumat 3 April 2020. Hadir juga Dewan Pers yang mewakili Ketum M.Nuh, yakni Hendry Ch Bangun dan Agus Sudibjo.
Hendry mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut terdapat lima hal yang menjadi usulan Dewan Pers.
Kelima usulan itu;
Pertama, usualan kepada Pemerintah untuk memberi stimulus pada perusahaan pers, berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) dan atau langkah pemberian keringanan pajak, khususnya kepada media cetak di daerah yang kian terpuruk akibat naiknya Dollar AS . Kondisi ini memicu kenaikan harga kertas, dilain pihak perusahaan pers juga menghadapi menurunnya pendapatan dari iklan dan berkurangnya pembeli/pembaca, serta naiknya biaya operasional.
Kedua, memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas Jaringan Pengaman Sosial, khususnya wartawan professional (yang telah tersertifikasi) dari media di daerah.
Ketiga, Dewan Pers dan Kemenkominfo mendorong Pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam perlindungan kerja wartawan melalui bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi wartawan yang bertugas khususnya yang meliput Covid 19 dan event terkait.
Keempat, perang terhadap covid 19 membutuhkan peran serta media dalam menyajikan informasi yg layak dipercaya. Media selayaknya menjadi rumah penjernih informasi bagi publik. Informasi media tidak selalu selaras dgn informasi resmi pemerintah, karenanya diperlukan proses saling mengecek dan menguatkan.
Kelima, Media Massa telah menunjukkan peran aktif dalam membantu memerangi Covid 19 dan akan terus melanjutkan partisipasi sampai Indonesia terbebas dari Covid 19. Dewan Pers akan senantiasa mendorong upaya ini.Tim
Menteri Kominfo mengadakan pertemuan dengan para Pemred, dan KPI Via Video Conference, pada Jumat 3 April 2020. Hadir juga Dewan Pers yang mewakili Ketum M.Nuh, yakni Hendry Ch Bangun dan Agus Sudibjo.
Hendry mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut terdapat lima hal yang menjadi usulan Dewan Pers.
Kelima usulan itu;
Pertama, usualan kepada Pemerintah untuk memberi stimulus pada perusahaan pers, berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) dan atau langkah pemberian keringanan pajak, khususnya kepada media cetak di daerah yang kian terpuruk akibat naiknya Dollar AS . Kondisi ini memicu kenaikan harga kertas, dilain pihak perusahaan pers juga menghadapi menurunnya pendapatan dari iklan dan berkurangnya pembeli/pembaca, serta naiknya biaya operasional.
Kedua, memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas Jaringan Pengaman Sosial, khususnya wartawan professional (yang telah tersertifikasi) dari media di daerah.
Ketiga, Dewan Pers dan Kemenkominfo mendorong Pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam perlindungan kerja wartawan melalui bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi wartawan yang bertugas khususnya yang meliput Covid 19 dan event terkait.
Keempat, perang terhadap covid 19 membutuhkan peran serta media dalam menyajikan informasi yg layak dipercaya. Media selayaknya menjadi rumah penjernih informasi bagi publik. Informasi media tidak selalu selaras dgn informasi resmi pemerintah, karenanya diperlukan proses saling mengecek dan menguatkan.
Kelima, Media Massa telah menunjukkan peran aktif dalam membantu memerangi Covid 19 dan akan terus melanjutkan partisipasi sampai Indonesia terbebas dari Covid 19. Dewan Pers akan senantiasa mendorong upaya ini.Tim
Follow Us
Berita Terbaru
