Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menutup 8.000 tambang tanpa izin

Jakarta, Pro Legal News - Pemerintah akan menutup sekitar 8.683 titik tambang ilegal yang belakangan tumbuh subur di sejumlah wilayah di Indonesia. 

Titik pertama yang akan ditutup ada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat.

Hal itu dikatakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi banyaknya lokasi tambang ilegal tersebut. Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak kini terdapat sekitar 108 titik lokasi tambang ilegal. "Sekitar 8.000-an tambang tanpa izin akan ditutup. Yang sudah izin ada sekitar 7.000-an," kata Ma'ruf Amin di Jakarta, Senin (17/2).

Menurut orang satu di Indonesia ini, sekarang ada sekitar 67 persen lahan pasca-tambang masih harus direklamasi. Pemerintah akan membuat aturan dan tim untuk menangani permasalahan itu.

"Kemudian yang pasca-tambang yang masih harus direklamasi sekitar masih 67 persen. Jadi besar, ini masalah. Oleh karena itu kita akan melakukan percepatan. Kan kita terbitkan Perpresnya, terbitkan Satgasnya," katanya.

Selain itu lanjut Ma'ruf, pemerintah juga akan membuat kebijakan untuk memanfaatkan lahan pasca tambang. Lahan tambang yang tidak memiliki izin ditutup. "Seluruh yang tak berizin harus ditutup. Ya segera ditutup," tegasnya.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyebutkan, tambang yang memiliki izin ada sekitar 7 ribu titik, sedang lahan  yang tidak memiliki izin sekitar 140 ribu hektare.

"Ada datanya ini ntar daripada salah. Dalam record kita tambang yang berizin itu 7.464, yang tanpa izin 8.683 titik. Luasya per bulan April 2017 146.545 ribu. Yang sudah direklamasi baru 59.903 hektare," kata Siti.

Penutupan tambang itu akan segera diidentifikasi. Penutupan pertama akan dilakukan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat. Sekitar 108 lahan tambang yang akan ditutup.Tim