Taman Mini, Jakarta Timur- Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan PT Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO) berlangsung sekehendak pimpinan tanpa kriteria atau aturan yang jelas. Di sana, staf administrasi bisa melakukan inspeksi pekerjaan mewakili asisten manajer. Ada pula supervisor yang melakukan pengawasan terhadap karyawan lain yang berpangkat supervisor juga. Ditemukan banyak pula promosi di lingkungan PT JMTO yang berlangsung hanya berfasarkan kehendak pimpinan.

Pengelolaan keuangan di lingkungan PT JMTO) juga banyak kelemahannya. Sumber di lingkungan kantor pusat JMTO menuturkan, sampai akhir September 2024 masih ada anggaran dari kantor pusat PT JMTO yang belum dipertanggungjawabkan oleh manajer wilayah. Di antaranya dana yang dikucurkan oleh kantor pusat PT JMTO guna kegiatan pengelolaan jalan tol di lingkungan PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) dan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC).

Penelusuran Pro Legal menemukan indikasi awal tentang sejumlah anggaran yang belum ada laporan pertanggungjawabannya. Antara lain biaya pengamanan masa Idul Fitri tahun 2023, penggusuran dan lain-lain. Padahal manajer yang semestinya bertanggungjawab atas anggaran itu sudah lama pensiun dan digantikan oleh manajer baru. “Akibatnya, manajer pengganti yang harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Padahal dia tidak tahu-menahu urusan penggunaan dana tersebut,” tutur sumber di lingkungan kantor pusat JMTO..
Pertanggungjawaban
Manajer JMTO Wilayah II, membawahi para karyawan JMTO yang bertugas di tiga BUJT. Yakni di lingkungan PT Marga Trans Nusantara (MTN), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) dan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC). Sampai tahun silam, Anas Emil Jaya menduduki jabatan Manajer JMTO Wilayah II. Anas pensiun dan digantikan oleh Kaswa Suta.

Sumber di lingkungan kantor pusat JMTO mengungkapkan kepada Pro Legal, belakangan ini ditemukan sejumlah pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan oleh Manajer JMTO Wilayah II yang lama. Sumber tersebut menolak menyebutkan nilainya, hanya menjelaskan banyak permasalahan di lingkungan perusahaan JMTO. “Sudah setahun lebih, baru ketahuan belum ada pertanggungjawaban pengeluaran pada saat Lebaran tahun 2023,” katanya.
Sumber itu mengungkapkan juga, di wilayah tugas KMTO yang lain juga terjadi berbagai masalah. Di kantor JMTO Pondok Ranji, misalnya, ada Asisten Manajer yang secara semena-mena menguasai kulkas buat kepentingan pribadinya. “Padahal sebetul nya kulkas itu disediakan buat penyimpangan air susu ibu (ASI) bagi karyawati yang masih menyuusui bayinya,” tutur sumber itu.

BUJT
Dalam kenyataan, perusahaan ‘pemilik’ jalan tol biasa disebut badan usaha jalan tol (BUJT). Sebagian besar BUJT di Indonesia adalah anak perusahaan PT Jasa Marga Tbk (Persero). Di lain pihak, PT Jasa Marga Tbk juga punya anak perusahaan yang mengoperasikan layanan jalan tol yakni PT JMTO. Sebagian besar BUJT menggunakan jasa PT JMTO dalam mengoperasikan pelayanan jalan tol.
PT JMTO didirikan 21 Agustus 2015. Semula namanya adalah PT Jasa Layanan Operasi (JLO), yang didirikan untuk menggantikan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ). Sejatinya PT JLJ juga anak perusahaan Jasa Marga. Namun serikat buruh di perusahaan itu menjadi terlalu terlalu kuat sehingga manajemen PT JLJ menjadi kewalahan.

PT JLO berubah menjadi PT JMTO sejak 24 Januari 2018. JMTO adalah perusahaan yang menjual jasa pengoperasian jalan tol. Mulai dari pengumpulan dan penghitungan uang masuk dari gardu-gardu di gerbang tol, layanan bergerak (mobile customer services) atau patroli, penderekan mobil, kegiatan administrasi dan lain-lain.

Sumber Pro Legal mengungkapokan, sampai tahun 2015, banyak BUJT di Jakarta dan sekitarnya yang menggunakan jasa layanan operasional PT JLJ. Tetapi sekarang PT JLJ hanya melayani satu-dua BUJT, dan perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan sisa-sisa karyawannya. PT Jasa Marga Tbk kini menugasi salah satu manajer SDM dari PT JMTO menjadi direksi PT JLJ dengan tugas melikwidasi perusahaan itu.

Sekarang JMTO memiliki ribuan karyawan yang ditugasi di BUJT di seluruh Indonesia, tetapi tidak ada serikat buruh di sana. Sampai kini di JMTO hanya ada paguyuban karyawan yang sangat tunduk kepada manajemen perusahaan.

Penggunaan uang digital (kartu tol dll), mengakibatkan PT JMTO mengurangi karyawannya, terutama para penjaga gerbang tol. “Proses PHK di JMTO terlihat lancar, karena tidak perlu menghadapi resistensi serikat buruh,” ujar sumber Pro Legal.
Kuasa Manajer

Sumber lain mengungkapkan, ada Asisten Manajer JMTO di Pondok Ranji yang tidak pernah mau melakukan pemeriksaan keliling. Tugas pemeriksaan dia limpahkan kepada staf administrasi. Padahal staf administrasi itu menduduki jabatannya karena dia dekat dengan salah satu Vice Presiden PT JMTO yang sekarang sudah pensiun.

“Kalau staf itu sedang melakukan pemeriksaan, gayanya melebihi seorang manajer,” tutur karyawan yang pernah diperiksa oleh staf administrasi itu. Selain itu, pemeriksaan terhadap kalangan supervisor (kepala regu) di gerbang tol Pondok Ranji, hanya dilakukan oleh staf administrasi senior yang pangkatnya cuma supervisor.

Semestinya dilakukan oleh Asisten Manajer atau Manajer Wilayah. “Karena secara kepangkatan, staf senior itu sama pangkatnya dengan kami. Kok dia bisa memeriksa kami?” tutur salah satu supervisor di gerbang tol Pondok Ranji.

Dituturkan juga, ada Asisten manajer di Pondok Ranji yang bertindak seenaknya. Antara lain, menguasai salah satu lemari es, seakan-akan milik pribadinya. “Padahal lemari es itu disediakan oleh perusahaan buat menyimpang air susu karyawati yang bertugas, supaya bisa diberikan kepada bayinya di rumah,” tutur karyawari di sana.

Sekehendak Pimpinan
Berbagai sumber di lingkungan kantor pusat PT JMTO mengungkapkan, seleksi dan kenaikan pangkat di JMTO memang tidak jelas kriterianya. Sekehendak kalangan pimpinan di sana.

Ada yang bisa naik pangkat karena kebetulan dia jadi pelatih senam istri pimpinan di JMTO. Ada yang bisa naik jabatan karena ‘dibawa’ oleh pimpinan JMTO. “Kalau tidak punya hubungan dekat dengan kalangan pimpinan, sulit buat naik pangkat,” ujar staf JMTO yang sudah bertahun-tahun tidak mengalami promosi.

Banyak karyawan ‘titipan’ dari lingkungan Jasa Marga yang dipekerjakan di JMTO. Sebagian mampu bekerja profesional, namun sebagian besar bekerja seenaknya karena merasa punya punya pelindung di PT Jasa Marga Tbk.

Contohnya, ada petugas patroli jalan tol atau layanan bergerak (mobile customer services) yang berani tidur pada jam kerja dan mengancam akan mengadukan atasan yang menegurnya kepada pelindungnya di Jasa Marga, Ada juga manajer SDM di kantor pusat JMTO, yang tahun silam menyebarluaskan rahasia atau data pribadi para karyawan, malah dipromosikan pada kedudukan yang lebih tinggi di anak perusahaan PT Jasa Marga yang lain. tim