Menteri Keuangan, Sri Mulyani (rep)

Jakarta, Pro Legal – Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Pemilu 2024 hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah menyedot Rp 417,2 triliun sepanjang semester I 2023.

Sri Mulyani menjelaskan belanja negara per Juni 2023 sudah menyentuh Rp1.255,7 triliun, di mana Rp 891,6 triliun merupakan belanja pemerintah pusat. Namun, angka tersebut baru 39,7 persen dari total belanja yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. "Belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 417,2 triliun, itu hanya 41,7 persen dari target APBN 2023. Dari belanja K/L ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan Pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur-infrastruktur prioritas," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7).

Sementara itu, belanja non-K/L per semester I 2023 ini mencapai Rp474,4 triliun. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan jumlah ini baru 38,1 persen dari total target APBN 2023.

Ani menjelaskan secara rinci jika belanja non-K/L tersebut terdiri dari belanja yang diterima manfaatnya langsung oleh masyarakat, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), Kartu Prakerja, hingga subsidi pupuk.

Di lain sisi, ia menegaskan penerimaan negara per Juni 2023 sudah menyentuh 57,2 persen alias Rp1.407,9 triliun. Hal tersebut membuat APBN surplus Rp152,3 triliun atau 0,71 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. "Jangan lupa, APBN 2023 tetap didesain dengan postur defisit, jadi hingga pertengahan tahun posisi positif ini memberi keyakinan bahwa defisit tahun ini masih bisa kita jaga, bahkan kita turunkan. Bahkan, keseimbangan primer di Rp 368,2 triliun. Ini cukup besar, bahkan dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Ani.

Ia mencatat pertumbuhan pendapatan negara naik 5,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).(Tim)