Tangsel, Pro Legal News - Menteri Sosial Tri Rismaharini marah ketika mendapati ada bantuan sosial (Bansos) warga Tangerang yang dipotong oleh oknum pendamping. Hal itu diketahui Risma saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua titik lokasi di Kota Tangerang. Mensos menerima aduan warga bahwa ada pungutan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan nilai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako tidak sesuai ketentuan. "Kamu dananya dipotong oleh siapa? Sebut namanya, jangan takut, ada polisi di sini yang siap menindaklanjuti," ujar Risma pada penerima Bansos di Karang Tengah, Kota Tangerang, Rabu (28/7).

Berdasarkan pengakuan salah seorang warga, dia pernah dimintai Rp50 ribu oleh oknum pendamping untuk mendapatkan BST dari Kemensos. Sementara pada bansos BPNT Risma mendapati ada nilai bahan pokok yang tidak sesuai dengan ketentuan, yakni kurang dari Rp200 ribu. "Kalau ada yang tidak jujur bahkan minta-minta ke penerima, jangan dikasih, Bu. Kasih tahu saya, kantor saya di Salemba Nomor 28, atau kirim surat, biar langsung saya tindak," ujar Risma.

Dalam sidak tersebut, pihaknya juga menemukan dugaan kecurangan oleh oknum pendamping penerima bansos. Risma mendapati beberapa oknum menyimpan kartu ATM serta pin ATM penerima bantuan. Seharusnya kartu ATM serta pin hanya diketahui oleh pemilik yang juga menjadi penerima bantuan. Kartu ATM diperlukan untuk membeli sembako dalam program BPNT di e-warong atau distributor yang sudah bekerja sama dengan Kemensos. "Ibu, ini saya kasih tahu kalau kartu ATM, pin dan kartu sembako itu harus dipegang ibu sendiri, enggak boleh disimpan orang lain," ujar Risma.

Seperti diketahui, Kementerian Sosial memiliki tiga program bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/bantuan sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dalam penyalurannya ke RT/RW Kemensos dibantu oleh pendamping penerima manfaat. Penyaluran Bansos kali ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnnya yang ditujukan kepada warga yang terkena dampak pandemi Covid 19.(Tim)