Jakarta, Pro Legal News- Berdasarkan hasil survei dari Indikator Politik, tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meningkat menjadi 80,2 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak delapan tahun terakhir. Hal itu dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi.

Menurut Muhtadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu mengubah citra baik institusi Polri di mata publik. Selain itu, sejumlah gebrakan yang dicanangkan Sigit turut andil dalam membangun kepercayaan publik.

Meski berdasarkan hasil survey dari Indikator, ada peningkatan kepercayaan public tetapi masih banyak kinerja Polri yang mendapat sorotan tajam pada 2021 ini. Bahkan di media sosial sempat menggema tagar #PercumaLaporPolisi dan #1Hari1Oknum setelah beberapa kali kasus melibatkan anggota polisi.

Kepolisian merespons hal tersebut dengan mengucapkan terima kasih dan menganggap gerakan itu sebagai bentuk kritik membangun. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan kritik ini menjadi evaluasi bagi Polri.

Berdasarkan catatan, sepanjang tahun 2021 ini banyak sekali kinerja Polisi yang mendapat sorotan tajam dan kontroversial seperti kasus dugaan pemerkosaan di Luwu Timur yang tak diproses, polisi meniduri istri tersangka, anak seorang tersangka, hingga polisi membanting mahasiswa saat demonstrasi di Tangerang, Banten.

Dugaan Pencabulan Luwu Timur menimbulkan Tagar #PercumaLaporPolisi pertama kali menggema usai dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) terhadap tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini menjadi sorotan sebab polisi menutup penyelidikan pada 2019.

Baru Setelah viral, Mabes Polri akhirnya turun tangan dengan mengirimkan tim asistensi dari Bareskrim ke Luwu Timur untuk mengecek langsung prosedur penyelidikan tersebut. Pada akhirnya, polisi membuka kembali penyidikan terkait kasus itu pada 12 Oktober 2021. Hingga saat ini kasus tersebut masih bergulir, namun belum ada kesimpulan yang disampaikan oleh kepolisian terkait dugaan pencabulan itu.

Selain itu ada juga kasus 'Smackdown' Mahasiswa saat Demonstrasi, Kepolisian kembali menjadi sorotan tak lama usai viralnya tagar #PercumaLaporPolisi. Kali ini, polisi terekam melakukan tindakan represif saat mengamankan aksi unjuk rasa oleh mahasiswa di depan kantor Bupati Tangerang, Rabu, 13 Oktober.

Bahkan muncul juga kasus Kapolsek Parigi tiduri anak tersangka.
Kasus ini muncul berdasarkan pengakuan anak tersangka ditiduri oleh Kapolsek Parigi, Sulawesi Tengah Iptu IDGN dengan iming-iming ayahnya akan dibebaskan.

Perempuan berinisial S berusia 20 tahun itu mengaku dirayu berkali-kali oleh Iptu IDGN agar sang ayah yang ditahan di Polsek Parigi bisa dibebaskan. S mulanya tidak termakan bujuk rayu IPTU IDGN. Ia menyebut hampir 3 pekan Iptu IDGN terus menghubunginya dengan janji ayahnya selaku tersangka akan dibebaskan.

Namun, akhirnya S yang prihatin dengan kondisi ayahnya yang ditahan termakan rayuan Iptu IDGN. S kemudian menyetujui bertemu Iptu IDGN di salah satu hotel. "Terus akhirnya saya mau, dan dia kasih saya uang, dan dia bilang ini untuk Mama kamu, bukan untuk membayar kamu. Ini untuk membantu Mama, karena dia kasih Mama," kata S.

Kasus ini kemudian viral di media sosial. Pada akhirnya, kepolisian mengambil tindakan dengan memecat Iptu IDGN dari jabatan Kapolsek Parigi."Sidang etik sudah selesai. Yang bersangkutan kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran dan rekomendasi untuk PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat)," ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Didik Supranoto.

Selain kasus itu banyak kasus lain yang dilakukan oleh oknum anggota Polri yang mencoreng wajah Polri seperti kasus dugaan penganiayaan seorang pedagang di Pasar Gambir, Percut Sei Tuan, Medan bernama Liti Wari Iman Gea pada 5 September lalu.

Dalam kasus itu setelah viral Kapolda Sumut Irjen Panca Simanjuntak kemudian memerintahkan Dir Reskrimum Polda Sumut dan Kapolrestabes Medan untuk membentuk tim dan menarik penanganan perkara penganiayaan terhadap korban Liti Wari. Pada akhirnya, sejumlah pejabat di Polsek Percut Sei Tuan dicopot buntut dari penetapan tersangka korban.

Bahkan tercatat ada juga oknum Polisi yang dalangi perampokan mobil mahasiswa. Oknum Polisi berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) berinisial IS diduga menjadi dalang perampokan mobil mahasiswa. Bersama ASN berinisial ARD, keduanya menjalankan aksi tersebut.

Selain merampok, para tersangka juga sempat menyekap korban dan membuangnya ke kebun Sawit di Lampung. Bahkan, mereka tak segan mengancam korban menggunakan senjata api. Selama menyekap, para tersangka menghubungi orang tua korban dan meminta tebusan Rp100 juta hingga turun menjadi Rp10 juta. Namun, ujungnya tidak menemui kesepakatan.

Berbeda dengan hasil survey Indikator Politik, berbagai kasus itu menurut lembaga survey Survei Populi Center justru membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurun. Penurunan tingkat kepercayaan terjadi sejak September 2021. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,8 persen September lalu. Kemudian, angka itu menurun setiap bulan menjadi 76,2 persen di Oktober; 75,1 persen di November; hingga 75 persen di bulan ini.

Tetapi menurut Populi Center, Polri masih menjadi lembaga penegak hukum paling terpercaya. Kepolisian unggul dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung (Kejagung). "Di antara lembaga yudikatif dan penegakan hukum, Polri merupakan lembaga dengan nilai kepercayaan publik paling tinggi (skala 6-10) dengan 75 persen," ujar Peneliti Populi Center Nurul Fatin dalam jumpa pers daring, Senin (20/12).(Tim)