Drama Dibalik Mundurnya AHY, Demokrat Ingin Segera, NasDem Mengulur Waktu
Ketum NasDem Surya Paloh bersama Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (rep)
Jakarta, Pro Legal – Drama pengunduran AHY dan Demokrat dari barisan Koalisi Perubahan menarik untuk dicermati. Hal itu diungkapkan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyatakan ada momen panas dalam puncak perbedaan penentuan Cawapres saat rapat di Tim 8 yang menghadirkan perwakilan Anies, NasDem, PKS dan Partai Demokrat.
Bahkan menurut Anies rapat sempat berlangsung panas dan diwarnai aksi gebrak meja oleh peserta. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Selasa (29/8). Menurutnya, terjadi perbedaan pandangan antara utusan Demokrat dan NasDem di Tim 8.
Saat itu Demokrat ingin nama AHY sebagai bakal Cawapres segera dideklarasikan, sementara NasDem tak ingin deklarasi segera. "Utusan Demokrat dan utusan NasDem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, NasDem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain," ujar Anies dalam sebuah podcast, Senin (4/9) malam.
Menurut Anies pertemuan tim 8 pun buntu. Selain itu, dalam rapat ada pernyataan bahwa Demokrat dipersilakan jika mau mencoba opsi lain. "Itu kan dalam percakapan di tim 8 ada. Bukan keluar koalisi, mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu, kapan ini keputusannya. Di sisi lain NasDem bukan menolak AHY tapi tidak mau dideklarasikan segera," ujarnya.
Anies mengatakan usai pertemuan itu buntu, ia ditelepon untuk datang ke Kantor NasDem pada Selasa malam. Di sana, ia bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh. "Malam itu saya sedang dalam perjalanan, dilaporin pertemuan (Tim 8) yang hasilnya buntu. Saya mendapat telepon dari kantor NasDem, diminta untuk ke kantor NasDem," ujarnya.
Saat itu, ia mengaku bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Mereka pun berbincang soal kesepakatan dengan PKB. "Ketika itu saya sampaikan, ini opsi yang tidak pernah kita pikirkan. Tak terpikirkan, saya akan bahas juga dengan teman-teman," ujarnya.
Ia mengatakan saat itu Surya Paloh dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakat dengan PKB. Risikonya, PKB bisa saja diajak oleh koalisi lain.
Kedua, langsung membuat kesepakatan dengan PKB. Risikonya, PKS dan Demokrat bakal merasa dilewati karena tidak diajak bicara. Menurutnya, Surya Paloh memilih opsi ini. "Ini sebuah ijtihad, kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan, memang ada risiko, risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan," ujar Anies.
Malam itu, Anies dan utusannya di Tim 8 lalu mengontak utusan PKS dan Demokrat untuk bertemu. Namun hingga dini hari, tidak ada jawaban. "Lalu besok paginya Pak Sudirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan Pak Iftitah dari Demokrat, menyampaikan progres ini. Tujuannya untuk saya bertemu, mendiskusikan soal ini," ujarnya.
Anis menuturkan jika pihaknya lalu bertemu dengan perwakilan PKS. Ketika itu, PKS merespons positif ada partai baru di koalisi. Namun, secara prosedural, PKS merasa tidak suka cara NasDem yang mengambil keputusan sepihak tanpa komunikasi dengan partai koalisi.
Di sisi lain, ia mengatakan saat itu tidak bisa bertemu dengan Demokrat. "Rabu malam itu tidak dapat waktu, ya sudah kalau gitu kita cek besoknya, pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya Kamis pagi saya putuskan ke Jombang, karena siang akan pulang. Ketika di sana, kami dapat kabar diterima jam 4 sore, tapi karena pesawat delay, digeser jam 6, kemudian pertemuan digeser lagi jam 7, dan akhirnya tidak jadi bertemu, dibatalkan pertemuannya," ujarnya.
Seperti diketahui Demokrat sebelumnya memutuskan untuk mencabut dukungan kepada Anies dan memilih keluar dari KPP. Keputusan diambil usai Anies memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.
Demokrat merasa dikhianati. Pasalnya, Anies dan NasDem sudah menandatangani piagam kesepakatan bersama dengan Demokrat, NasDem dan PKS. Tetapi Anies dan NasDem justru membuat kerja sama baru.
Selain itu, Demokrat juga mengungkapkan bahwa Anies pernah meminta AHY untuk menjadi Cawapres pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Permintaan dilakukan melalui panggilan telepon pada 12 Juni dan surat tertulis pada 25 Agustus.(Tim)
Bahkan menurut Anies rapat sempat berlangsung panas dan diwarnai aksi gebrak meja oleh peserta. Ia menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Selasa (29/8). Menurutnya, terjadi perbedaan pandangan antara utusan Demokrat dan NasDem di Tim 8.
Saat itu Demokrat ingin nama AHY sebagai bakal Cawapres segera dideklarasikan, sementara NasDem tak ingin deklarasi segera. "Utusan Demokrat dan utusan NasDem terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Demokrat menginginkan ditetapkan segera, NasDem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu siapa tahu ada opsi lain," ujar Anies dalam sebuah podcast, Senin (4/9) malam.
Menurut Anies pertemuan tim 8 pun buntu. Selain itu, dalam rapat ada pernyataan bahwa Demokrat dipersilakan jika mau mencoba opsi lain. "Itu kan dalam percakapan di tim 8 ada. Bukan keluar koalisi, mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu, kapan ini keputusannya. Di sisi lain NasDem bukan menolak AHY tapi tidak mau dideklarasikan segera," ujarnya.
Anies mengatakan usai pertemuan itu buntu, ia ditelepon untuk datang ke Kantor NasDem pada Selasa malam. Di sana, ia bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh. "Malam itu saya sedang dalam perjalanan, dilaporin pertemuan (Tim 8) yang hasilnya buntu. Saya mendapat telepon dari kantor NasDem, diminta untuk ke kantor NasDem," ujarnya.
Saat itu, ia mengaku bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Mereka pun berbincang soal kesepakatan dengan PKB. "Ketika itu saya sampaikan, ini opsi yang tidak pernah kita pikirkan. Tak terpikirkan, saya akan bahas juga dengan teman-teman," ujarnya.
Ia mengatakan saat itu Surya Paloh dihadapkan pada dua pilihan. Pertama, berunding dengan PKS dan Demokrat, lalu kemudian bersepakat dengan PKB. Risikonya, PKB bisa saja diajak oleh koalisi lain.
Kedua, langsung membuat kesepakatan dengan PKB. Risikonya, PKS dan Demokrat bakal merasa dilewati karena tidak diajak bicara. Menurutnya, Surya Paloh memilih opsi ini. "Ini sebuah ijtihad, kemudian Pak Surya Paloh memilih opsi ambil kesepakatan dulu, terus kemudian jelaskan, memang ada risiko, risikonya ada perasaan seperti dilewatkan, ditinggalkan," ujar Anies.
Malam itu, Anies dan utusannya di Tim 8 lalu mengontak utusan PKS dan Demokrat untuk bertemu. Namun hingga dini hari, tidak ada jawaban. "Lalu besok paginya Pak Sudirman bertemu dengan Pak Sohibul Iman dari PKS dan Pak Iftitah dari Demokrat, menyampaikan progres ini. Tujuannya untuk saya bertemu, mendiskusikan soal ini," ujarnya.
Anis menuturkan jika pihaknya lalu bertemu dengan perwakilan PKS. Ketika itu, PKS merespons positif ada partai baru di koalisi. Namun, secara prosedural, PKS merasa tidak suka cara NasDem yang mengambil keputusan sepihak tanpa komunikasi dengan partai koalisi.
Di sisi lain, ia mengatakan saat itu tidak bisa bertemu dengan Demokrat. "Rabu malam itu tidak dapat waktu, ya sudah kalau gitu kita cek besoknya, pagi tetap tidak ada kabar, akhirnya Kamis pagi saya putuskan ke Jombang, karena siang akan pulang. Ketika di sana, kami dapat kabar diterima jam 4 sore, tapi karena pesawat delay, digeser jam 6, kemudian pertemuan digeser lagi jam 7, dan akhirnya tidak jadi bertemu, dibatalkan pertemuannya," ujarnya.
Seperti diketahui Demokrat sebelumnya memutuskan untuk mencabut dukungan kepada Anies dan memilih keluar dari KPP. Keputusan diambil usai Anies memutuskan untuk menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.
Demokrat merasa dikhianati. Pasalnya, Anies dan NasDem sudah menandatangani piagam kesepakatan bersama dengan Demokrat, NasDem dan PKS. Tetapi Anies dan NasDem justru membuat kerja sama baru.
Selain itu, Demokrat juga mengungkapkan bahwa Anies pernah meminta AHY untuk menjadi Cawapres pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Permintaan dilakukan melalui panggilan telepon pada 12 Juni dan surat tertulis pada 25 Agustus.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
