Golkar Diterpa Rumor Munaslub Untuk Lengserkan Airlangga
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (rep)
Jakarta, Pro Legal – Setelah pemeriksaan Airlangga di Kejagung terkait dugaan ada korupsi CPO, Partai Golkar diterpa rumor musyawarah luar biasa (Munaslub) demi menggantikan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
Tetapi rumor itu dibantah oleh jajaran pengurus daerah atau Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar jika langkah itu sebagai upaya untuk melengserkan Airlangga.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzily juga dengan tegas membantah soal Munaslub akan digelar dalam waktu dekat. Baginya, belum ada keperluan mendesak munaslub digelar. Ace justru mempertanyakan alasan di balik isu Munaslub yang belakangan santer disuarakan. "Tidak ada kegentingan yang memaksa, sehingga kita harus melaksanakan Munaslub," ujar Ace.
Selain itu Ace juga mempertanyakan klaim kesiapan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang hendak menggantikan Airlangga. "Termasuk misalnya Pak Bahlil, memang Pak Bahlil masih menjadi kader Golkar? Bukannya beliau pernah mengatakan bukan lagi kader Golkar," tutur Ace.
Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Sulawesi Selatan Andi Marzuki Wadeng menyatakan tidak ingin ambil pusing menanggapi isu kudeta via jalur Munaslub. Dengan tegas, Andi menyampaikan ia akan tegak lurus dengan kebijakan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga. "Ada isu-isu Munaslub disana itu, kita anggap angin lalu saja, dan kita tetap percaya kepada Ketua Umum (Golkar) untuk melaksanakan mekanisme organisasi dan seluruh pengurus DPP untuk melakukan secara bersama-sama," ujar Andi.
Mewakili Taufan Pawe, selaku Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan, Andi mengatakan sejauh ini tidak ada tanda-tanda Munaslub akan dilaksanakan.
"Berkaitan dengan isu Munaslub Pak Ketua kami (DPD) Taufan Pawe sudah berkeliling ke berbagai daerah menyampaikan bahwa tidak mungkin ada (Munaslub)," papar dia.
Di sisi lain, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco enggan berkomentar banyak mengenai kisruh Munaslub ini. "Kami dilarang komentar soal DPP Golkar. Saya hanya DKI, takut-takut salah kita," jelas dia.
Seperti diketahui, sebelumnya isu Munaslub ini pertama kali dimotori oleh tokoh senior Golkar macam Lawrence T.P Siburian, Ridwan Hisjam, dan kawan kawan. Mereka mengklaim munaslub dibutuhkan demi menyelamatkan harga diri Golkar jelang Pemilu 2024.
Menanggapi isu tersebut, Airlangga memastikan Munaslub tidak akan terselenggara dalam waktu dekat. "Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub). Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar, di 2024," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan nasib kepemimpinan ketua umumnya ditentukan kader di daerah. "Sangat tergantung situasi partai ya karena kan yang menentukan itu kan daerah," ujar Bamsoet di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/7).(Tim)
Tetapi rumor itu dibantah oleh jajaran pengurus daerah atau Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar jika langkah itu sebagai upaya untuk melengserkan Airlangga.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat Tubagus Ace Hasan Syadzily juga dengan tegas membantah soal Munaslub akan digelar dalam waktu dekat. Baginya, belum ada keperluan mendesak munaslub digelar. Ace justru mempertanyakan alasan di balik isu Munaslub yang belakangan santer disuarakan. "Tidak ada kegentingan yang memaksa, sehingga kita harus melaksanakan Munaslub," ujar Ace.
Selain itu Ace juga mempertanyakan klaim kesiapan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang hendak menggantikan Airlangga. "Termasuk misalnya Pak Bahlil, memang Pak Bahlil masih menjadi kader Golkar? Bukannya beliau pernah mengatakan bukan lagi kader Golkar," tutur Ace.
Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Sulawesi Selatan Andi Marzuki Wadeng menyatakan tidak ingin ambil pusing menanggapi isu kudeta via jalur Munaslub. Dengan tegas, Andi menyampaikan ia akan tegak lurus dengan kebijakan Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga. "Ada isu-isu Munaslub disana itu, kita anggap angin lalu saja, dan kita tetap percaya kepada Ketua Umum (Golkar) untuk melaksanakan mekanisme organisasi dan seluruh pengurus DPP untuk melakukan secara bersama-sama," ujar Andi.
Mewakili Taufan Pawe, selaku Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan, Andi mengatakan sejauh ini tidak ada tanda-tanda Munaslub akan dilaksanakan.
"Berkaitan dengan isu Munaslub Pak Ketua kami (DPD) Taufan Pawe sudah berkeliling ke berbagai daerah menyampaikan bahwa tidak mungkin ada (Munaslub)," papar dia.
Di sisi lain, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco enggan berkomentar banyak mengenai kisruh Munaslub ini. "Kami dilarang komentar soal DPP Golkar. Saya hanya DKI, takut-takut salah kita," jelas dia.
Seperti diketahui, sebelumnya isu Munaslub ini pertama kali dimotori oleh tokoh senior Golkar macam Lawrence T.P Siburian, Ridwan Hisjam, dan kawan kawan. Mereka mengklaim munaslub dibutuhkan demi menyelamatkan harga diri Golkar jelang Pemilu 2024.
Menanggapi isu tersebut, Airlangga memastikan Munaslub tidak akan terselenggara dalam waktu dekat. "Ya itu tadi saya katakan, kan tidak ada (munaslub). Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar, di 2024," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan nasib kepemimpinan ketua umumnya ditentukan kader di daerah. "Sangat tergantung situasi partai ya karena kan yang menentukan itu kan daerah," ujar Bamsoet di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/7).(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
