Ketua MK Anwar Usman Diperiksa MKMK Hari Ini
Ketua MK Anwar Usman bersama dengan Presiden Jokowi (rep)
Jakarta, Pro Legal- Sesuai jadwal Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan MK terkait laporan dugaan pelanggaran etik di balik putusan syarat Capres-Cawapres, Selasa (31/10) hari ini.
Rencana pemeriksaan itu disampaikan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat menerangkan rancangan jadwal persidangan yang akan mulai digelar pada Selasa (31/10).
Berdasarkan jadwal, sidang dugaan pelanggaran kode etik itu akan dimulai pukul 09.00 WIB. "Jadi ada dua, sidang terbuka untuk memeriksa terlapor dan sidang tertutup untuk memeriksa hakim. Tapi waktu sidang terbuka staff ahlinya hakim terlapor kita beri kesempatan juga untuk hadir," ujar Jimly di Gedung MK, Senin (30/10).
Jimly mengatakan laporan yang diajukan pakar hukum tata negara yang juga advokat, Denny Indrayana serta 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) akan diperiksa lebih dulu pada pagi hari.
Kedua laporan itu digabung karena memiliki substansi yang sama. "Kalau yang malam itu dengan hakim Anwar Usman itu tertutup. Mungkin besok itu dua, sesudah Anwar Usman dan Pak Saldi," ujar Jimly.
"Hari selanjutnya yaitu Rabu kita juga akan melaksanakan pagi dan sore, itu kita akan maraton. Harapan kita sampai Jumat sudah selesai semuanya," jelas Jimly.
Dalam kesempatan itu juga Jimly menyatakan pihaknya bakal membacakan putusan terkait laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi pada Selasa (7/11) pekan depan.
Seperti diketahui laporan terhadap ketua MK itu terkait dengan pengusulan bakal pasangan calon pengganti Capres-Cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik berakhir pada 8 November 2023. "Maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7 November. Kenapa tanggal 7, karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan misalnya ada orang menganggap 'woo sengaja ini dimolor-molorin'. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat bekerjanya," ujarnya.
Menurut Jimly, MKMK memiliki waktu 30 hari untuk mengadili etik para hakim konstitusi. Oleh karena itu, untuk menghindari asumsi publik bahwa MKMK sengaja mengulur waktu untuk membacakan putusan etik terkait putusan usia capres-cawapres, maka MKMK sepakat untuk membacakan putusan tersebut pada 7 November.
Upaya tersebut juga dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.(Tim)
Rencana pemeriksaan itu disampaikan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat menerangkan rancangan jadwal persidangan yang akan mulai digelar pada Selasa (31/10).
Berdasarkan jadwal, sidang dugaan pelanggaran kode etik itu akan dimulai pukul 09.00 WIB. "Jadi ada dua, sidang terbuka untuk memeriksa terlapor dan sidang tertutup untuk memeriksa hakim. Tapi waktu sidang terbuka staff ahlinya hakim terlapor kita beri kesempatan juga untuk hadir," ujar Jimly di Gedung MK, Senin (30/10).
Jimly mengatakan laporan yang diajukan pakar hukum tata negara yang juga advokat, Denny Indrayana serta 16 guru besar dan pengajar hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) akan diperiksa lebih dulu pada pagi hari.
Kedua laporan itu digabung karena memiliki substansi yang sama. "Kalau yang malam itu dengan hakim Anwar Usman itu tertutup. Mungkin besok itu dua, sesudah Anwar Usman dan Pak Saldi," ujar Jimly.
"Hari selanjutnya yaitu Rabu kita juga akan melaksanakan pagi dan sore, itu kita akan maraton. Harapan kita sampai Jumat sudah selesai semuanya," jelas Jimly.
Dalam kesempatan itu juga Jimly menyatakan pihaknya bakal membacakan putusan terkait laporan dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi pada Selasa (7/11) pekan depan.
Seperti diketahui laporan terhadap ketua MK itu terkait dengan pengusulan bakal pasangan calon pengganti Capres-Cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik berakhir pada 8 November 2023. "Maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7 November. Kenapa tanggal 7, karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan misalnya ada orang menganggap 'woo sengaja ini dimolor-molorin'. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat bekerjanya," ujarnya.
Menurut Jimly, MKMK memiliki waktu 30 hari untuk mengadili etik para hakim konstitusi. Oleh karena itu, untuk menghindari asumsi publik bahwa MKMK sengaja mengulur waktu untuk membacakan putusan etik terkait putusan usia capres-cawapres, maka MKMK sepakat untuk membacakan putusan tersebut pada 7 November.
Upaya tersebut juga dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
