Jakarta, Pro Legal-Komisi III DPR bersama Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga dan jajaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (28/10) kemarin.

Salah satu materi rapat adalah membahas polemik Ipda Rudy Soik yang dipecat karena diduga membobgkar kasus mafia BBM subsidi jenis solar di NTT.

Seperti diketahui, Ipda Rudy kini telah mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan lewat sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) pada 10-11 Oktober 2024 itu.

Dalam rapat tersebut, keponakan Presiden Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati turut hadir mengawal RDP Komisi III DPR dengan Kapolda NTT tersebut.

Sara yang juga Wakil Ketua Komisi VII itu hadir sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas TPPO). Sara mengaku hadir untuk membela Rudy. "Namun, saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagian anggota DPR yang mewakili rakyat Indonesia, tapi juga saya hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti TPPO," ujar Sara dalam rapat.
"Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya saya sebagai aktivis anti TPPO, sebelum menjadi anggota DPR," jelasnya.

Terkait pemecataan itu terdapat dua versi kronologi dan alasan pemecatan Ipda Rudy yang muncul saat rapat. Kedua versi itu saling bertolakbelakang antara penjelasan pemecatan versi Polda NTT dan Jarnas TPPO.

Kapolda NTT Daniel Tahi Monang Silitonga mengklaim Ipda Rudy pertamakali tersandung kasus etik karena berkaraoke saat jam dinas bersama tiga anggota lain dari Polresta Kupang.

Daniel pun menyebut Ipda Rudy menjadi satu-satunya yang menolak putusan sidang etik itu dan mengajukan banding. Oleh sebab itu, kata Daniel, hukuman terhadap Rudy naik dari semula demosi tiga tahun menjadi lima tahun.

Masih menurut Daniel, tak hanya itu, Rudy juga melakukan framing terkait kasus etiknya dengan tiba-tiba menyelidiki kasus peredaran BBM ilegal usai ditangkap.

Ia pun menyebut Rudy selalu berdalih tempat karaoke lokasi tempat dirinya ditangkap adalah safe house atau bagian dari tempat operasi. "Selalu mengakui tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anev kasus BBM, dan selalu mengatakan karaoke ini adalah tempat safe house mereka untuk rapat," ujar Daniel.

Kronologi versi Polda NTT itu kontras dengan kronologi yang disampaikan Wakil Ketua Jarnas Anti TPPO, Paschal. Ia menyebut Rudy justru dijebak saat hendak menggerebek lokasi penimbunan BBM subsidi jenis solar milik Ahmad Anshar.

Paschal pun membantah Rudy ditemukan di tempat karaoke saat digerebek kala itu. Menurut dia, Rudy diminta Kasatreskrim menepi dan menunggu di sebuah rumah makan. Sementara, komando atas anggota yang melakukan penggerebekan dilakukan orang lain.
Dalam kesempatan itu Paschal pun menyebut Rudy sempat meminta agar ditemani dua anggota Polwan saat menunggu di rumah makan tersebut.

Namun, keberadaan dua anggota Polwan itulah yang membuat Rudy dituduh melakukan pelanggaran etik. "Saya enggak tahu, ini benar enggak Rudy karaoke siang-siang ini," ujarnya dia dalam rapat.

Paschal pun menyebut dalam momen yang bersamaan terdapat seorang anggota Propam Polda NTT yang hadir di lokasi dan mendapati Rudy sedang bersama dua polwan juniornya. Namun, kata Paschal, anggota lain yang baru tiba usai penggerebekan justru dilarang masuk. "Pertama kami merasa Jarnas melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Ipda Rudy Soik secara terstruktur sistematis dan masif oleh oknum polisi Polda NTT untuk menghentikan langkahnya untuk mengungkap kejahatan BBM bersubsidi," ujar Paschal.

Menanggapi polemik itu, Anggota Komisi III DPR Benny K Harman berharap Kapolri Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan khusus dengan Ipda Rudy. Ia berharap pertemuan itu dilakukan dalam waktu dekat. "Kami usulkan supaya kasus NTT ini khusus pemecatan terhadap saudara Rudy Soik dibawa dengan pertemuan khusus dengan Pak Kapolri dalam waktu dekat," ujar Benny dalam rapat.(Tim)