William Aditya Sarana Anggota DPRD DKI Fraksi PSI,

Jakarta, Pro Legal News - Setelah gempar dengan temuan anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga mempertanyakan adanya anggaran ballpoint sebesar Rp 124 miliar.

Kini PSI menyoroti sederet anggaran di Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Sebelumnya PSI menemukan adanya keanehan anggaran untuk beli lem aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat.

Setelah masalah ini menjadi pembicaraan banyak pihak, Dinas Pendidikan DKI mengatakan salah ketik.

Kasus lem aibon belum hilang dari ingatan, meski sudah diakui karena salah ketik, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, ada juga pengajuan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI.

"Ini menjadi sorotan kita," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana dalam keterangan tertulisnya, Rabu tanggal (30/10).

Temuan ini menurut Wlliem baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. Faksi PSI Jakarta berjanji akan menyisir semua dan mempertanyakannya satu per satu pengajuan anggaran itu.

Pihak PSI dikatakan William sudah mengikuti rapat Komisi beberapa hari ini. Anehnya setiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Kata Willian, apa yang perlu disembunyikan jika tidak ada yang mencurigakan.

"Kami mau tahu yang mengusulkan siapa, alasannya apa. Nilai anggaran yang diajukan sangat fantastis. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel Gubernur," tegasnya.

William menduga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak tahu dan tak memahami isi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut. Dia khawatir belakangan anggaran itu kembali disebut salah input atau salah ketik.

"Apa yang mau dibahas? Tiap kami temukan sesuatu yang janggal dan kami angkat, nanti dibilang salah input, salah ketik atau tidak tahu menahu lagi. Jangan-jangan ada banyak yang salah input, tapi tidak diketahui publik karena rinciannya ditutup-tutupi," ujar William.

Anehnya lagi,  setelah PSI memperyanyakan anggaran pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan anggara ballpoint, kini anggaran ballpoint maupun anggaran lainnya di KUA PPAS 2020 sudah tidak bisa diakses di situs APBD DKI. Tidak ada pilihan '2020' di halaman utamanya.

Saat membuka laman https://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4, muncul tulisan 'Info Jadwal belum ada yang di publikasikan.Tim