Jakarta, Pro Legal News - Masyarakat diminta oleh Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) untuk mendukung langkah Polri membentuk tim khusus guna mengungkap keluarnya surat jalan buronan Djoko Tjandra.

Apalagi Kapolri secara tegas telah mencopot tiga Pati Polri, yakni Kadiv Hubungan Internasional Polri dan sekretaris NCB serta Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Tindakan tegas Kapolri ini sebagai bentuk keseriusan Polri membuka kasus ini secara transfaran.

Kapolri tidak ragu menindak tegas tiga jenderal sekalipun yang melanggar kode etik profesi kepolisian. "Kita melihat komitmen Kapolri sangat jelas dan tegas. Kapolri Tidak ragu menindak siapa saja pati Polri yang melanggar aturan. Kapolri juga sudah menugaskan Kabareskrim membentuk tim khusus dan akan bekerja cepat dan profesional," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edy Saputra Hasibuan di Jakarta, Sabtu (18/7).

Menurut mantan Komisioner Kompolnas ini tindakan yang diambil pimpinan Polri perlu dukungan penuh masyarakat. "Komitmen kapolri ini patut kita dukung untuk mengembalikan marwah Polri dan memulihkan kepercayaan masyarakat," ungkapnya.

Menurut Dr. Edy, apa yang dilakukan oknum tiga oknum jenderal itu menjurus pada pelanggaran berat kode etik kepolisian dan sangat mungkin memiliki unsur pidana. "Ulah mereka tentu sangat melukai hati masyrakat," ujar mantan Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) itu.

Untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dan menjaga marwah Polri, lanjut Edybmasyarakat mengharapkan tindakan yang cepat, sikap tegas dan kerja tuntas agar cepat memulihkan kepercayaan masyrakat.

Dikatakan Doktor Ilmu Hukum ini, wacana pembentukan pansus dari pihak lain menurutnya tidak perlu. Edy malah mengajak seluruh masyarakat mendukung dan memberikan waktu kepada Polri bekerja cepat mengusut kasus ini sampai kasus ini tuntas dan menindak tegas siapa saja yang terlibat agar diproses secara hukum.

"Kami melihat, ketegasan kapolri menindak siapapun angota yang terbukti menyalagunaan kewenangan dlm kasus Djoko Tjandra akan menjawab keraguan masyarakat," tambah pakar hukum kepolisian Univesitas Bhayangkara Jakarta ini.Tommi