Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan)

Jakarta, Prolegalnews – Mahfud MD (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan) menegaskan bahwa PSBB yang tengah diterapkan di Ibu Kota terjadi akibat kesalahan tata kata bukan tata negara.

Setelah PSBB total diumumkan, negara mengalami kerugian. “Karena ini tata kata, bukan tata negara, akibatnya kacau balau seperti ini,” ujar Mahfud MD,(14/9/2020).

Pemerintah pusat sejak awal tahu bahwa DKI Jakarta akan menerapkan PSBB. Namun yang menjadi persoalan seolah-olah Jakarta seperti ‘menarik rem darurat’.

“Pemerintah tahu bahwa Jakarta itu harus PSBB dan belum pernah dicabut. PSBB itu sudah diterapkan, ya sudah lakukan. Yang jadi persoalan ya itu, Jakarta itu bukan PSBB-nya melainkan rem daruratnya,” ujar Mahfud MD.

Mahfud menjelaskan PSBB itu sudah menjadi kebijakan dan kewenangan tiap daerah, namun banyak perubahan kebijakan yang dapat diterapkan dalam range tertentu.“Contoh seperti di daerah tertentu PSBB dilaksanakan untuk satu kampung, diberlakukan untuk pesantren, untuk pasar, begitu,” ujar Mahfud MD.

Pihaknya menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta pun sudah menjalankan hal yang sama, namun, tata kata saat mengumumkan PSBB total itu mengesankan bahwa Indonesia akan menerapkan kebijakan PSBB yang baru sehingga mengejutkan secara perekonomian.

Akibatnya, kata Mhfud setelah PSBB total diumumkan, keesokannya para ahli ekonomi menginformasikan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp 297 Triliun.“Hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya yang diumumkan itu ‘kan perubahan kebijakan,’ ujar Mahfud

Mahfud mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari kebijakan PSBB total. Hanya saja pengumuman rem darurat tersebut memberi semacam mengejutkan masyarakat.

Pihaknya menilai konsep dari pelaksanaan PSBB total itu masih sebatas wajar. Ia menilai pasar tidak perlu panik dan dapat memahami terhadap pengambilan keputusan tersebut.Tim