Jakarta, Pro Legal News - Jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat kini memicu kontroversi. Pasalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku setuju untuk membongkar jalur tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan agar jalur sepeda itu dibongkar. Hal itu ia sampaikan langsung ketika rapat Komisi III bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6). "Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," ujar Sahroni.

Menurut Politikus Partai NasDem itu, keberadaan jalur sepeda berpotensi menimbulkan diskriminasi antar pengguna jalan, maupun antara pengguna sepeda jenis lainnya seperti road bike atau sepeda lipat. Menanggapi hal tersebut, Listyo mengaku setuju untuk membongkar jalur sepeda tersebut. Pihaknya akan mencari formula yang cocok untuk menggantikan jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman-Thamrin. "Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," ujar Listyo.

Listyo menambahkan, Polri akan studi banding ke negara-negara tetangga dalam waktu dekat. Studi banding dilakukan untuk melihat pengaturan rute sepeda, baik yang digunakan untuk berangkat kerja ataupun berolahraga. Terkait keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta, Listyo mengatakan Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta."Para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada. Jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna dan moda-moda lain yang memanfaatkan jalur tersebut," ujar Listyo.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak Februari 2021 tengah mengerjakan proyek jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman-Thamrin. Jalur sepeda sepanjang 11,2 kilometer itu dibuat dengan anggaran Rp28 miliar. Dari jumlah anggaran itu, sebanyak Rp 800 juta diperuntukan untuk membangun tugu. Sementara Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI bakal mempertimbangkan semua masukan, termasuk sikap Kapolri Jenderal Listyo.

"Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," kata Riza di kompleks DPRD DKI Jakarta, Rabu. Menurut Riza, Pemprov DKI Jakarta belum mengambil keputusan terkait keberadaan jalur khusus bagi pesepeda. Oleh sebab itu, semua keputusan nantinya tetap akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.(Tim)