Kapolda Papua Keluarkan Maklumat Larangan Warga Lakukan Aksi Demo
Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja
Papua, Pro Legal News - Untuk menjaga keamanan di Papua terkait serangkaian kerusuhan belakangan ini, Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja mengeluarkan maklumat. Isinya larangan aiapa saja melakukan unjuk rasa berujung kerusuhan hingga menebarkan hasutan.
Pihak Polri dan TNI akan menindak tegas siapa saja jika ada pihak yang melanggar maklumat itu. Diharapkan seluruh masyarakat untuk sama sama menjaga kedamaian di Kota Jayapura sehingga seluruh masyarat bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
"Memang masih ada masyarakat yang membawa senjata tajam, tetapi kami sudah mengimbau melalui para tokoh paguyuban untuk bersama sama meredam aksi balasan. Kepada semua kelompok diminta untuk tidak membawa senjata tajam. Bila ditemukan masih ada yang membawa senjata tajam kami akan melaksanakan penegakan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Rudolf, Senin (2/9).
Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan Kapold Papua Irjen Rudolf Albert Rodja dan Kapolda Papua Barat Brigjen Hery Rudolf Nahak mengeluarkan maklumat seusai serangkaian aksi demonstrasi di dua wilayah tersebut yang berakhir anarkis. "Saya sudah perintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat. Masyarakat dilarang melakukan unjuk rasa yang potensial anarkis," kata Kapolri Tito seusai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9).
Larangan ini menurut Tito berkaca dari peristiwa di Manokwari dan Jayapura. Ketika itu Polri tidak kebaratan aksi massa menyampaikan aspirasi adal sesuai aturan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya aksi massa berujung anarkis dan pembakaran sejumlah gedung.
Maklumatan larangan unjuk rasa berpotensi kerusuhan disampaikan Rudolf dalam dialog interaktif bertema 'Damailah Papuaku' di RRI Jayapura, Minggu (1/9). Rudolf didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring dan Analis kebijakan Utama Lemdikpol Irjen Paulus Waterpauw.
Menurut Irjen Rudolf aparat dengan tokoh masyarakat sudah sepakat untuk sama-sama menjaga situasi tetap kondusif di bumi Papua. Polri dan TNI akan melakukan sweeping terhadap warga yang membawa senjata demi mencegah aksi balas dendam.
"Kepolisian sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Nusantara untuk membicarakan masalah ini agar tidak melakukan aksi balasan," tegasnya.
Situasi dan kondisi di Kota Jayapura sudah kondusif pascaaksi demo tolak rasisme yang anarkis pada Kamis (29/8) lalu.
Polri sangat menyayangkan unjuk rasa yang berujung kerusuhan karena banyak masyarakat yang jadi korban. Dalam kerusuhan itu banyak terjadi penjarahan, pembakaran, pengerusakan dan penganiayaan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Senin (2/9) akan berangkat ke Papua. Bahkan rencananya, Kapolri akan berkantor sementara di Papua.
Kapolri dan Panglima TNI akan berada di Papua hingga kondisi keamanan dan ketertiban sudah dapat dipastikan kondusif. Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI di Papua untuk mengendalikan situasi betul-betul kondusif dan terkendali serta melakukan langkah penegakan hukum. Tim
Pihak Polri dan TNI akan menindak tegas siapa saja jika ada pihak yang melanggar maklumat itu. Diharapkan seluruh masyarakat untuk sama sama menjaga kedamaian di Kota Jayapura sehingga seluruh masyarat bisa beraktivitas kembali seperti biasa.
"Memang masih ada masyarakat yang membawa senjata tajam, tetapi kami sudah mengimbau melalui para tokoh paguyuban untuk bersama sama meredam aksi balasan. Kepada semua kelompok diminta untuk tidak membawa senjata tajam. Bila ditemukan masih ada yang membawa senjata tajam kami akan melaksanakan penegakan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Rudolf, Senin (2/9).
Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan Kapold Papua Irjen Rudolf Albert Rodja dan Kapolda Papua Barat Brigjen Hery Rudolf Nahak mengeluarkan maklumat seusai serangkaian aksi demonstrasi di dua wilayah tersebut yang berakhir anarkis. "Saya sudah perintahkan Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat. Masyarakat dilarang melakukan unjuk rasa yang potensial anarkis," kata Kapolri Tito seusai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Minggu (1/9).
Larangan ini menurut Tito berkaca dari peristiwa di Manokwari dan Jayapura. Ketika itu Polri tidak kebaratan aksi massa menyampaikan aspirasi adal sesuai aturan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya aksi massa berujung anarkis dan pembakaran sejumlah gedung.
Maklumatan larangan unjuk rasa berpotensi kerusuhan disampaikan Rudolf dalam dialog interaktif bertema 'Damailah Papuaku' di RRI Jayapura, Minggu (1/9). Rudolf didampingi Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring dan Analis kebijakan Utama Lemdikpol Irjen Paulus Waterpauw.
Menurut Irjen Rudolf aparat dengan tokoh masyarakat sudah sepakat untuk sama-sama menjaga situasi tetap kondusif di bumi Papua. Polri dan TNI akan melakukan sweeping terhadap warga yang membawa senjata demi mencegah aksi balas dendam.
"Kepolisian sudah melaksanakan pertemuan dengan tokoh Nusantara untuk membicarakan masalah ini agar tidak melakukan aksi balasan," tegasnya.
Situasi dan kondisi di Kota Jayapura sudah kondusif pascaaksi demo tolak rasisme yang anarkis pada Kamis (29/8) lalu.
Polri sangat menyayangkan unjuk rasa yang berujung kerusuhan karena banyak masyarakat yang jadi korban. Dalam kerusuhan itu banyak terjadi penjarahan, pembakaran, pengerusakan dan penganiayaan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Senin (2/9) akan berangkat ke Papua. Bahkan rencananya, Kapolri akan berkantor sementara di Papua.
Kapolri dan Panglima TNI akan berada di Papua hingga kondisi keamanan dan ketertiban sudah dapat dipastikan kondusif. Kehadiran Kapolri dan Panglima TNI di Papua untuk mengendalikan situasi betul-betul kondusif dan terkendali serta melakukan langkah penegakan hukum. Tim
BERITA TERKAIT
Follow Us
Berita Terbaru
