Sekprov Sulbar Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan tahun 2020, di ruang Kenari Grend Maleo Hotel  & Convention Mamuju, Selasa ( 3/9).

Sulbar, Pro Legal News - Pengelolaan hutan yang baik diperlukan perencanaan yang matang dengan melibatkan instansi dan para pihak yang terkait. Apakah itu melalui forum SKPD maupun forum musrembang di daerah untuk dikoordinasikan dengan instansi lainnya di tingkat regional dan pusat.

Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan tahun 2020, di ruang Kenari Grend Maleo Hotel  & Convention Mamuju, Selasa ( 3/9).

Menurutnya, setiap tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan dapat  dimusyawarahkan melalui koordinasi antar instansi serta partisipasi para pihak pelaku pembangunan. "Dokumen inilah yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan pada tahun berikutnya," ujar Idris

Dalam pengelolaan sektor kehutanan lanjut Idris dibutuhkan berbagai upaya. Dia mencontohkan pemanfaatan kebijakan satu peta melalui penggunaan teknologi sehingga memudahkan pengawasan terhadap area hutan.

Untuk itu, Idris meminta Dinas Kehutanan Sulbar   dan pihak terkait lainnya  untuk mendemonstrasikan kebijakan tersebut di Sulbar. "Kebijakan ini dapat didemonstrasikan di Sulbar. Kalau bisa  provinsi ini masuk level yang mendahului. Kominten saya, provinsi ini  harus yang terbaik  dalam pemanfaatan kebijakan satu peta di sektor kehutanan" kata Idris.

Dia uga menitipkan beberapa hal kepada jajaran kehutanan, diantaranya agar memasukkan  program dan kegiatan yang terkait langsung dengan rehabilitasi hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Pengembangan hasil hutan bukan kayu dan aneka usaha kehutanan, perlindungan dan pengamanan hutan, serta percepatan operasional KPH agar bisa mandiri.

Terkait pelaksanaan rakor, Idris berharap, sumbangan pikiran dan tenaga seluruh peserta dalam forum ini dapat bermanfaat dan mampu menghasilkan sinergitas perencanaan yang baik demi kemajuan pembangunan di Sulbar.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Fakhruddin mengatakan, rakor ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap para peserta dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan di sektor kehutanan pada 2020.

Fakhruddin mengungkapkan, lahan di Sulbar sudah banyak mengalami degradasi. Kurang lebih 300 ribu hektar, dari kondisi eksisting kawasan hutan yang sebesar 1, 069 juta hektar. Sedangkan  tutupan lahan yang masih bagus sebanyak 800 ribu hektar.

Menurut Fakhruddin, banyaknya lahan yang sudah terdegradasi disebabkan berbagai faktor, seperti  potensi tambang dan  budaya masyarakat itu sendiri.

Untuk  melakukan rehabilitasi terhadap lahan yang telah terdegradasi, Fakhruddin menyatakan, pihaknya akan merangkul berbagai pihak.

Generasi  muda, pramuka dan pecinta alam akan ajak agar aktif bersama dengan berbagai sumber pendanaan, baik APBD, APBN, swadaya masyarakat, CSR daan lainnya. "Hutan yang bagus kita akan jaga tutupan lahannya. Sedang lahan yang terdegradasi kita akan lakukan rehabilitasi, supaya penutupan lahannya pulih seperti semula," tutur Fakhruddin.

Di sela-sela pembukaan acara rakor, dilakukan penyerahan bantuan kendaraan operasional pengamanan hutan secara simbolis berupa motor trail, oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Kepala  Kelompok Pengelola Hutan (KPH) Malunda Azis, dan disaksikan Kepala Dinas Kehutanan Sulbar Fakhruddin.

Kendaraan operasional tersebut sebanyak 10 unit yang  berasal dari  Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk diberikan kepada KPH yang ada di Sulbar. (mhy/k parangka)