Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Talk Show Budaya Kerja Malaqbi yang dilaksanakan di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (3/7).

Sulbar, Pro Legal News - Bicara budaya kerja malaqbi, otomatis akan berbicara mengenai outcome. Begitu kata Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada acara Talk Show Budaya Kerja Malaqbi yang dilaksanakan di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (3/7).

Menurut dia, seluruh ASN harus memahami tujuan penerapan pengembangan budaya kerja malaqbi. Harus ada perubahan mindset dan culture lama supaya bisa mendemonstrasikan perubahan budaya kerja serta komitmen dari para pimpinan OPD.

Tanpa komitmen, budaya kerja tidak akan jalan. Efektivitas perubahan budaya kerja juga ditentukan oleh leader di level masing-masing.

Cara ini nantinya akan hadir pedoman untuk mengukur bagaimana budaya kerja ini bisa diterapkan. "Melalui budaya kerja ini, pedoman yang dibuat dalam bentuk peraturan gubernur. Tidak hanya menjadi media untuk hapalan, tetapi menjadi believe atau keyakinan akan menghadirkan perubahan-perubahan di setiap OPD. Mulai hari ini kita take over dan tanggung jawab untuk mendaratkan corporate culture atau budaya kerja ke dalam organisasi kita,” tandasnya.

Sementara Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Naptalina Sipayung mengatakan, ide to malaqbi bukan nilai yang baru tumbuh. Ini merupakan ide warisan rakyat Sulbar.

Masyarakat setempat memiliki nilai sangat baik secara turun temurun yang diformalkan masuk ke dalam pemerintahan. Hasilnya melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

“Dalam hal ini ada beberapa yang harus di ubah. Salah satunya adalah manajemen perubahan untuk merubah mindset dan culture set kita. Manajeman perubahan dalam hal membangun budaya kerja, bukan merupakan retorika. Melainkan harus diimplementasikan dalam keseharian kita bekerja,” kata Naptalia.

Penerapan budaya kerja baru ini menurutnya tidak terlepas dari komitmen yang kuat oleh pimpinan untuk melakukan perubahan pada birokrasi yang diikuti komitmen dari seluruh pegawai.

“Jika ada yang tidak ingin mengikuti aturan-aturan organisasi perangkat daerah, silahkan keluar dari organisasi tersebut. Silakan buat perusahaan sendiri dengan aturan yang diinginkan. Kita harus siap untuk berubah, karena esensi dari reformasi terhadap birokrasi adalah perubahan yang berkelanjutan untuk menata kelola pemerintahan yang maju dan malaqbi,” tutur Naptalia.

Talk show ini dihadiri pejabat tinggi pratama, pejabat adminstrator, pejabat pengawas dan ASN Pemprov Sulbar. Advertorial