Jakarta, Pro Legal News - Masyarakat semakin menuju titik jenuh melihat perilaku elite dan penegakan hukum berkaiit OTT (8/1)  Wahyu Setiawan salah satu komisioner KPU yang melibatkan salah satu oknum partai  Harun Masiku yang muaranya berbenturan dengan organ kekuasaan. Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum pidana, Dr Azmi Syahputra SH.MH.

Menurut Kepala Program Studi (Kaprodi) Fakultas Hukum UBK ini, “Terlalu banyak warna kepentingan, muncul kegaduhan di ruang publik , rencana tarik menarik  penyidik KPK yang bolak balik , bahkan menjangkau  pada pencatatan yang tidak sama atas SISKIM (Sistem Informasi Management Keimigrasian), yang namanya sistem itu berbasis pada aturan, administrasi dan perilaku , ini saja bisa membingungkan gara gara kasus ini padahal sistem lho, bahkan dari kejadian ini sampai menjadikan dicopotnya Dirjen Imigrasi, dan ironisnya sampai  saat ini belum ditemukan dan diketahui keberadaannya Harun Masikun sebagai pelaku sekaligus saksi kunci padahal kesaksiaannya sangat penting, dia bisa dihilangkan atau menghilang, meskipun jejak posisi terakhirnya diduga diketahui oleh data keimigrasiaan namun data ini tidak terus dikejar dan terkesan data ini disenyapkan?, “ ujarnya.

Kenapa elite jadi begini, tidak boleh ada keraguan alat negara apalagi bersembunyi atas nama tidak mau intervensi? Penangan kasus ini harus sinergis dengan kekuatan organ negara  yang penuh. Azmi menambahkan,”Secara kelembagaan negara dan organ negara  harus hadir dan kuat namun faktanya belum mampu diungkap agar terang dan jelas peristiwa yang kasuistik ini , malah semakin ramai dengan berbagai drama, yang menandakan ada  benturan irama kepentingan, hal  begini dapat terjadi biasanya karena ada  fakta yang disembunyikan , atau ada kepentingan yang dilindungi, bisa pula  ada frekuensi penanganan dalam sebuah sistem yang tidak sama, yang seharusnya dilakukan oleh lembaga yang sinergis untuk saling bertanggungjawab malah organ tersebut memilih sikap kurang maksimal, sehingga pemerintah terkesan kurang tegas dalam kasus ini.

Disinilah titik masalahnya peristiwa ini membuat warna  diruang publik tidak sama, dan dapat membuat  masyarakat semakin tidak percaya dan  jadi lelah melihat potret perilaku oknum elit politik dan lembaga penegakan hukum yang dalam tubuhnya sendiri malah produksi  terlalu banyak drama bukan kerja kerja yang fokus dalam penuntasan masalah , dimana dari kasus ini sangat penting dalam mendukung pembangunan sistem rekrutmen pemimpin  negeri ini termasuk sistem demokrasi pada negeri ini,” jelas  Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) itu.(Jon)