Oleh : Gugus Elmo Ra’is

Membahas teori tentang keadilan, mungkin kita tidak akan pernah menemukan definisi yang pas, karena sesuai dengan teori Plato, keadilan adalah sesuatu yang diluar batas kemampuan manusia. Tetapi, Aristoteles berusaha melakukan ‘ijtihad’ dengan mengklasifikasian keadilan menjadi tiga, yakni keadilan distributive, keadilan korektif atau keadilan remedial serta keadilan komutatif. Dari keadilan distributive yang bermakna hak seseorang itu ditakar dengan strata sosialnya inilah muncul terminology, equality before the law (semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum).

Sementara menurut John Rawl dalam bukunya The Theory of Justice,1971, ada tiga poin besar yang untuk mengukur keadilan yakni, prinsip kebebasan yang sama (equal liberty of principle). Dalam kategori ada beberapa kebebasan yang harus dipenuhi oleh negara yaitu kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (freedom of speech and expression), kebebasan personal (liberty of conscience and though), kebebasan untuk memiliki kekayaan (freedom to hold property), kebebasan dari tindakan sewenang-wenang. 

Poin yang kedua adalah prinsip perbedaan (differences principle). Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Sementara poin ketiga adalah prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Teori John Rawl ini nyaris sebangun dengan teori Jeremy Bentam serta John Stuart Mill tentang Utilitarianisme yang menempatkan kebahagian bersama menjadi tujuan akhir. Barista asal Inggris ini mengemukakan jika hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat sekaligus sarana untuk mencapai kebahagian. Tetapi antara teori Aristoteles, John Rawl, Jeremy Bentham hingga Stuart Mill itu menempatkan individu sebagai subyek, bukan afirmasi (perintah) individu sebagai predikat atau pelaku untuk menciptakan keadilan artinya mereka melakukan pendekatan secara sistem.

Uniknya, teori keadilan yang diklaim oleh Havard Law School sebagai teori keadilan terbaik sepanjang masa justru berasal dari frasa yang sederhana dalam Al Qur’an terutama Surat An Nissa 135 yang menyatakan “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.

Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya,”. Frasa ini menjelaskan jika keadilan itu bisa muncul dari kesadaran setiap individu sekaligus menjadi afirmasi agar setiap individu mau menjadi penegak keadilan bukan obyek dari keadilan. 

Pertanyaannya, apakah kita telah berbuat adil terhadap diri kita dan lingkungan kita sebelum kita mau mengadili orang lain. Fenomena yang terjadi justru sebaliknya, kita dengan mudah terlibat perang propaganda dengan memutar balikkan fakta. Kita dengan mudah menelanjangi orang lain tanpa pernah mau menelanjangi diri sendiri. Semua orang dengan mudah menghujat orang lain, sementara kehidupannya juga masih jauh dari kehidupan yang bermoral. Apakah kita pernah mencoba memperbaiki diri kita, keluarga kita dan kelompok kita sebelum mengkritik dan menghujat kelompok lain.

Demokrasi yang memiliki qonditio sin qua non (prasyarat utama) kebebasan berpendapat (freedom of speech and expression)tidak bisa menjadi alat pembenaran kita untuk menghujat orang lain secara bebas dan membabi buta. Kritik harus disampaikan secara santun dan konstruktif berdasarkan argumentasi yang jelas. Bila kita memang tidak paham, maka diam adalah pilihan yang terbaik.

Fenomena genit demokrasi ini muncul semenjak era reformasi, maka untuk mengeliminir kegaduhan social dan politik yang memiliki social cost yang tinggi itu bisa dimulai dari kita berbuat adil terhadap diri kita dan lingkungan kita.***