Oleh : Gugus Elmo Rais

Selama 7 tahun memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prestasi Jokowi terbilang cukup baik meski belum masuk kategori excellent. Beberapa parameter telah membuahkan hasil yang layak untuk diberi apresiasi. Seperti misalnya konsep pemerataan pembangunan ala Jokowi yang diimplementasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke telah menampakan hasil yang sangat baik dengan tumbuhnya rasa diperhatikan masyarakat di berbagai penjuru tanah air oleh pemerintah pusat.

Sesuatu yang selama periode-periode kepemimpinan sebelumnya cenderung terabaikan. Pembangunan infrastruktur itu mampu menumbuhkan gairah sosial ekonomi masyarakat pinggiran serta memberikan multiplier effeck yang positif, sekaligus  membuat pondasi perekonomian yang kuat dalam masa mendatang. Dalam bidang industry melalui revolusi 4.0 mulai memperlihatkan impact yang positif terbukti dengan semakin dikenalnya produk-produk kita di manca negara. Meski secara makro perekonomian kita berada dalam kondisi kurang menggembirakan seperti halnya negara-negara di seluruh dunia sebagai dampak dari pandemi Covid 19.

Politik luar negeri yang dijalankan  oleh Pemerintahan  Jokowi juga terbilang cukup elegan sebagai ejawantah dari politik luar negeri yang bebas dan aktif sesuai dengan UUD 1945. Misalnya dalam menyikapi krisis Palestina-Israel, krisis Myanmar, krisis Uighur, bahkan saat menghadapi China dalam krisis di Kepulauan Natuna maupun dalam menghadapi krisis perselisihan antara China dan Amerika, pemerintah Indonesia telah mengambil posisi yang tegas untuk menterjemahkan amanat UUD 1945. Pendeknya, Jokowi mampu meniru gaya Soekarno dalam menjalankan politik luar negeri.

Seiring dengan meningkatnya wacana tentang suksesi kepemimpinan nasional tahun 2024 nanti, maka kriteria seperti apa pemimpin maupun gaya kepemimpinan yang akan datang menjadi sangat penting. Sementara gagasan  tiga periode untuk  Presiden Jokowi, melalui mekanisme amandemen undang-undang adalah gagasan yang tidak mendidik dan kontraproduktif, sekalipun dibungkus dengan argumentasi untuk mengeliminir kemungkinan terjadinya friksi di masyarakat. Mengingat konstelasi politik di Senayan cukup berimbang antara yang pro dan kontra. Justru gagasan itu akan memicu kontroversi dan friksi di masyarakat terutama yang traumatik dengan periode kepemimpinan yang panjang. Gagasan ini juga menghambat proses regenerasi sekaligus kaderisasi di partai. Bahkan secara bijak, Jokowi sendiri telah mengungkapkan jika gagasan itu dilakukan oleh orang-orang yang ingin  mencari  muka sekaligus menampar muka Jokowi.                                

Membahas suksesi politik, mau tak mau kita harus menelaah tabiat buruk bangsa ini. Ada fenomena politik yang sangat menggelisahkan, di republik ini yakni politik tumpas kelor. Fatsoen politik yang mengubur eksistensi lawan yang kalah dalam kompetisi politik (losers).  Dalam Kitab Negara Kertagama fatsoen  ini sebenarnya untuk menggambarkan kisah Mahapatih Jaya Negara  dari Kerajaan Majapahit yang menghabisi Patih Nambi beserta pengikutnya hanya berdasarkan fitnah. Kini tumpas kelor, itu bisa diinteprestasikan sebagai sikap politik  untuk mengikis habis semua simpatisan partai yang kalah termasuk membabat habis semua warisan kebijakan.

Fenomena ini pernah juga terjadi di Amerika pada dekade 80-an. Sehingga  seorang profesor ekonomi dari Massachusetts, Lester  C Thurow menulis dalam bukunya The Zero Sum Society Distribution And The Posibilities for Economic Change, yang mendeskripsikan jika fatsoen politik seperti itu zero zum game/tumpas kelor  cenderung menciptakan instabilitas serta incontinuitas  (ketidak sinambungan)  kebijakan. Sehingga menimbulkan kesan setiap kebijakan bersifat flip flop (berubah-ubah) dan tambal sulam (ad hoc). Dengan pola kebijakan yang selalu berubah itulah setiap kebijakan tidak pernah memberikan hasil yang optimal.

Maka belajar dari pengalaman buruk itu serta demi terciptanya kesinambungan pembangunan yang telah kita capai dalam periode yang akan datang diperlukan pemimpin yang bisa menerima estafet kepemimpinan Jokowi sekaligus kesinambungan kebijakan.   Sejarawan   (van Sledright, 2004; Chowen, 2005). Wineburg (1991) mengartikan pemikiran   tentang kesinambunagn itu tercipta dari berbagai   tindakan   seperti menghubung-hubungkan  (connecting),  menganalisis  (analyzing),  dan  menerapkan  (applying).

Berangkat dari hipotesa seperti itu, maka untuk menyelamatkan garis kebijakan serta kesinambungan pembangunan, Indonesia harus memilih orang yang memiliki tipologi maupun ideologi yang sama dengan Jokowi. Dari bursa Capres maupun Cawapres yang telah digadang-gadang oleh publik terutama oleh lembaga survey tidak banyak orang yang memilki tipologi yang sama dengan mantan Wali Kota Solo itu. Hanya ada satu nama yang mendekati gaya kepemimpinan Jokowi, dia adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Secara karakter dan gaya kepemimpinan, Cah Karang Anyar cukup mirip dengan Jokowi, sehingga tidak berlebihan jika Ganjar dianggap sebagai ‘adik ideologi’ dari Jokowi sebagai sesama anak Marhaen.

Meski  secara kualifikasi normatif Ganjar telah memenuhi syarat untuk diusung oleh partai sebagai salah satu Capres, tetapi di kalangan internal partai terjadi manuver segelintir elit PDI-P yang membuat hubungan antara Ganjar Pranowo dengan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi ewuh pakewuh. Maka sikap andap asor yang diperlihatkan oleh Ganjar Pranowo dalam menghadapi  Megawati merupakan cara yang cerdas agar kisruh tidak akan semakin lebar. Dan itu bisa mengganjal langkah Ganjar untuk maju dalam palagan Pilpres 2024.

PDI-P terutama Ketum-nya Megawati memiliki cara yang khas dalam menentukan jagonya yakni menunggu detik-detik terakhir sebelum pendaftaran ditutup seperti halnya ketika menunjuk Jokowi sebagai Capres  2014 lalu. Dan saya kira, pada akhirnya Megawati akan bersikap realistis, seiring dengan kuatnya arus bawah dan melambungnya popularitas Ganjar Pranowo, maka Megawati akan memberikan tongkat komandonya kepada Ganjar sebagai petugas partai untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti.***