Jakarta, Prolegalnews – Presiden Joko Widodo, DPR dan KPU tetap ingin melanjutkan Pilkada serentak 2020 walaupun ditengah pandemi Covid-19, namun sejumlah pihak yang khawatir dengan peningkatan kasus positif Covid-19 berharap Pilkada serentak 2020 ditunda.

Pilkada Serentak 2020, ada 270 daerah yang bakal menyelenggarakan. Salah satunya adalah Kota Tangerang Selata Banten. Berikut pendapat beberapa warga Tangsel tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Ali Usman (29), seorang karyawan swasta di Tangerang Selatan, berharap pemerintah menunda pelaksanaan pilkada hingga pandemi virus Corona berakhir. Menurutnya, terlalu berisiko bagi masyarakat.

Namun jika mau melanjutkan Pilkada, Ali menyebut pemerintah sama saja mencederai komitmennya sendiri yang ingin mengutamakan kesehatan masyarakat."Kalau kesehatan memadai sesuai anjuran ya bisa saja. Kalau enggak ada, enggak setuju pemerintah mencederai aturannya sendiri," ujar Ali,(18/9/2020).

"Pilkada sebaiknya ditunda sampai pandemi berakhir. Biar tidak timbul gejolak yang aneh aja di tengah masyarakat," sambungnya.

Ali sendiri mengaku kemungkinan tidak akan mencoblos di Pilkada tahun ini. Sebab ia harus pulang ke daerahnya di Kabupaten Cirebon saat pemungutan suara pilkada pada 9 Desember mendatang.

Berbeda dengan Wati (44), seorang pedagang kelontong di Jalan Ir. H Djuanda, Ciputat, Tangerang Selatan. Wati mengatakan tidak keberatan bila pemerintah melanjutkan Pilkada 2020 asal dapat menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat.

Wati mengaku dirinya selama ini pasrah soal penyebaran Covid-19 yang terus melonjak dari hari ke hari. Dia bilang, urusan kesehatan telah diatur oleh Tuhan. Termasuk pula kesehatan dirinya.

"Kita wallahualam aja. Kita yang namanya, penyakit kan datang dari yang di atas. Diambil nyawa juga kehendak alloh swt,” ujar Wati.

Wati juga mengaku usahanya selama ini tidak terganggu di tengah penyebaran Covid-19. Namun, tetap saja, ia berharap pandemi bisa cepat berakhir dan kondisi bisa kembali seperti semula. "Inginnya normal-normal aja. Siapa yang ingin berlama-lama dalam  kondisi seperti ini? Tidak ada kan, ingin normal kayak dulu lagi. Kalau kayak gini saya pusing, kemana-mana juga,"ujarnya.

Namun, tetap pemerintah akan memastikan protokol kesehatan diterapkan selama proses tahapan Pilkada hingga pencoblosan 9 Desember mendatang, tetap harus menjadi prioritas pemerintah.Tim