Kemenperin Dorong Jasa Industri Berperan Dongkrak PDB Nasional
Kemenperin, Ngakan Timur Antara pada pembukaan Pameran dan Seminar Jasa Industri di Jakarta, Selasa (29/10).
Pro Legal News - Kementerian Perindustrian terus mendorong balai-balai binaannya dan perusahaan jasa industri agar semakin berperan dalam menopang daya saing sektor manufaktur nasional.
Langkah strategis ini guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif. “Produk yang kita hasilkan harus selalu ditingkatkan kualitas dan daya saingnya. Untuk bisa meningkatkan hal itu, maka peranan jasa yang terkait dengan kegiatan industri akan menjadi sangat penting,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Kemenperin, Ngakan Timur Antara pada pembukaan Pameran dan Seminar Jasa Industri di Jakarta, Selasa (29/10).
Menurut Ngakan, jasa sertifikasi, standarisasi, dan kalibrasi termasuk salah satu kegiatan yang mendukung kemampuan industri nasional bisa kompetitif di kancah global. “Tanpa adanya kegiatan itu, kami kira bahwa produk-produk kita mungkin akan mengalami masalah di bidang kualitas dan daya saing dibanding dengan produk regional maupun internasional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan pameran yang digelar di Plasa Pameran Industri, Kemenperin, Jakarta pada tanggal 29-31 Oktober 2019, diharapkan bisa mengenalkan berbagai jenis jasa industri yang tumbuh dan berkembang di Indonesia saat ini. “Kami optimistis, jasa industri mampu menjadi salah satu pendongkrak kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia,” ujarnya.
Sebanyak 40 exhibitor berpartisipasi dalam pameran tersebut, yang meliputi berbagai jenis jasa industri seperti pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultansi, reparasi, maintenances, EPC, logistik, dan lainnya.
Dalam pameran jasa industri, juga memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan, konsultansi, dan potensi kerja sama bisnis antar pihak.
Adapun ditampilkan hasil riset dari lembaga litbang, termasuk yang ada di bawah BPPI Kemenperin. “Kami terus memacu balai-balai Kemenperin menjadi penyokong utama terbentuknya ekosistem inovasi yang melahirkan riset-riset berkualitas dan memberi manfaat bagi kemajuan industri nasional,” imbuhnya.
Hingga saat ini, jumlah balai litbang yang ada di lingkungan BPPI Kemenperin sebanyak 11 Balai Besar dan 11 Balai Riset Standardisasi (Baristand) Industri.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (IKFTLMATE) Kemenperin, Sony Sulaksono menyampaikan, dalam pameran tersebut juga diundang salah satu marketplace yang menjadi wadah para pelaku IKM nasional untuk memperluas jangkauan penjualannya, serta salah satu pelaku keuangan untuk memperkuat Ekosistem Indonesia 4.0 (SINDI 4.0) guna akselerasi proses transformasi industri 4.0.
“Tak ketinggalan juga menyediakan permainan interaktif kepada pengunjung untuk lebih banyak menggali wawasan tentang industri dan jasa industriyang terdapat pada zona tematik,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BPPI menyerahkan sertifikat merek kepada pelaku IKM atas fasilitasi BPPI Kemenperin bekerjasama dengan Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.
BPPI Kemenperin telah memberikan bimbingan teknis kepada pelaku IKM makanan dan minuman dalam pemenuhan GMP, pendaftaran P-IRT/MD, sertifikasi merek, dan sertifikasi halal.
Bangun SDM unggul Di sisi lain,
Kepala BPPI Kemenperin mengemukakan, pihaknya aktif membangun
kualitas sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten, terutama agar siap memasuki era industri 4.0. Hal ini sejalan dengan program prioritas yang terdapat dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. “Kemenperin sebagai leading sector dalam implementasi industi 4.0 melalui inisiatif Making Indonesia 4.0, terus mendorong akselerasi para pelaku usaha dalam bertransformasi menuju industri 4.0,” tutur Ngakan.
Aspirasi besar dari program Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk 10 negara yang memiliki ekonomi terkuat dunia pada tahun 2030. “Oleh karena itu, perlunya merevitalisasi sekto manufaktur, utamanya melalui peningkatan produktivitas sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor nasional,” tegasnya. Salah satu kunci mencapai sasaran tersebut, yakni ketersediaan SDM terampil. Apalagi, Indonesia akan menikmati bonus demografi.
Upaya itu sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya, yang menargetkan Indonesia bisa menjadi negara maju melalui pembangunan SDM yang unggul. Berbagai program disusun sebagai modal untuk menghadapi berbagai perubahan yang semakin cepat, dimulai dari bidang kesehatan hingga membangun SDM yang menguasai teknologi era industri 4.0.
“Dengan berjalannya industri 4.0, diharapkan dapat tercipta lapangan pekerjaan baru seperti munculnya berbagai startup, apps, marketplace, dan layanan digital lainnya,” imbuh Ngakan.
Selain itu, industri 4.0 menimbulkan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan masif, yang akan membuat terjadinya transformasi struktur industri nasional dari sektor primer menuju sektor sekunder, yang diikuti pula dengan pertumbuhan sektor jasa (tersier) secara signifikan. “Fenomena tersebut dapat dilihat dari komposisi PDB Indonesia sejak tahun 2016, di mana kontribusi sektor sektor sekunder mencapai 41%, sementara sektor primer mencapai 14%. Pada periode yang sama, kontribusi sektor tersier mencapai 45%, dan diperkirakan akan semakin terus meningkat,” paparnya.
Hal tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor tersier dalam mendongkrak daya saing sektor industri nasional, yang tentunya perlu terus dioptimalkan. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat positioning sektor jasa industri agar tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain, namun dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri atau bahkan dapat go international dan menjadi pemain global.
“Selain itu, Indonesia juga perlu lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi free trade agreement (FTA) yang mulai mengarah pada sektor jasa atau services,” tandasnya.
Hal ini menjadi penting karena adanya pergeseran fokus di global yang tidak lagi hanya menekankan pada barang atau produk saja, tetapi juga telah merambah ke sektor jasa. Adv
Langkah strategis ini guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif. “Produk yang kita hasilkan harus selalu ditingkatkan kualitas dan daya saingnya. Untuk bisa meningkatkan hal itu, maka peranan jasa yang terkait dengan kegiatan industri akan menjadi sangat penting,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Kemenperin, Ngakan Timur Antara pada pembukaan Pameran dan Seminar Jasa Industri di Jakarta, Selasa (29/10).
Menurut Ngakan, jasa sertifikasi, standarisasi, dan kalibrasi termasuk salah satu kegiatan yang mendukung kemampuan industri nasional bisa kompetitif di kancah global. “Tanpa adanya kegiatan itu, kami kira bahwa produk-produk kita mungkin akan mengalami masalah di bidang kualitas dan daya saing dibanding dengan produk regional maupun internasional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan pameran yang digelar di Plasa Pameran Industri, Kemenperin, Jakarta pada tanggal 29-31 Oktober 2019, diharapkan bisa mengenalkan berbagai jenis jasa industri yang tumbuh dan berkembang di Indonesia saat ini. “Kami optimistis, jasa industri mampu menjadi salah satu pendongkrak kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB Indonesia,” ujarnya.
Sebanyak 40 exhibitor berpartisipasi dalam pameran tersebut, yang meliputi berbagai jenis jasa industri seperti pengujian, sertifikasi, pelatihan, konsultansi, reparasi, maintenances, EPC, logistik, dan lainnya.
Dalam pameran jasa industri, juga memberikan kesempatan kepada para pengunjung untuk dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan, konsultansi, dan potensi kerja sama bisnis antar pihak.
Adapun ditampilkan hasil riset dari lembaga litbang, termasuk yang ada di bawah BPPI Kemenperin. “Kami terus memacu balai-balai Kemenperin menjadi penyokong utama terbentuknya ekosistem inovasi yang melahirkan riset-riset berkualitas dan memberi manfaat bagi kemajuan industri nasional,” imbuhnya.
Hingga saat ini, jumlah balai litbang yang ada di lingkungan BPPI Kemenperin sebanyak 11 Balai Besar dan 11 Balai Riset Standardisasi (Baristand) Industri.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (IKFTLMATE) Kemenperin, Sony Sulaksono menyampaikan, dalam pameran tersebut juga diundang salah satu marketplace yang menjadi wadah para pelaku IKM nasional untuk memperluas jangkauan penjualannya, serta salah satu pelaku keuangan untuk memperkuat Ekosistem Indonesia 4.0 (SINDI 4.0) guna akselerasi proses transformasi industri 4.0.
“Tak ketinggalan juga menyediakan permainan interaktif kepada pengunjung untuk lebih banyak menggali wawasan tentang industri dan jasa industriyang terdapat pada zona tematik,” terangnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BPPI menyerahkan sertifikat merek kepada pelaku IKM atas fasilitasi BPPI Kemenperin bekerjasama dengan Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM.
BPPI Kemenperin telah memberikan bimbingan teknis kepada pelaku IKM makanan dan minuman dalam pemenuhan GMP, pendaftaran P-IRT/MD, sertifikasi merek, dan sertifikasi halal.
Bangun SDM unggul Di sisi lain,
Kepala BPPI Kemenperin mengemukakan, pihaknya aktif membangun
kualitas sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten, terutama agar siap memasuki era industri 4.0. Hal ini sejalan dengan program prioritas yang terdapat dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. “Kemenperin sebagai leading sector dalam implementasi industi 4.0 melalui inisiatif Making Indonesia 4.0, terus mendorong akselerasi para pelaku usaha dalam bertransformasi menuju industri 4.0,” tutur Ngakan.
Aspirasi besar dari program Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk 10 negara yang memiliki ekonomi terkuat dunia pada tahun 2030. “Oleh karena itu, perlunya merevitalisasi sekto manufaktur, utamanya melalui peningkatan produktivitas sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor nasional,” tegasnya. Salah satu kunci mencapai sasaran tersebut, yakni ketersediaan SDM terampil. Apalagi, Indonesia akan menikmati bonus demografi.
Upaya itu sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya, yang menargetkan Indonesia bisa menjadi negara maju melalui pembangunan SDM yang unggul. Berbagai program disusun sebagai modal untuk menghadapi berbagai perubahan yang semakin cepat, dimulai dari bidang kesehatan hingga membangun SDM yang menguasai teknologi era industri 4.0.
“Dengan berjalannya industri 4.0, diharapkan dapat tercipta lapangan pekerjaan baru seperti munculnya berbagai startup, apps, marketplace, dan layanan digital lainnya,” imbuh Ngakan.
Selain itu, industri 4.0 menimbulkan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan masif, yang akan membuat terjadinya transformasi struktur industri nasional dari sektor primer menuju sektor sekunder, yang diikuti pula dengan pertumbuhan sektor jasa (tersier) secara signifikan. “Fenomena tersebut dapat dilihat dari komposisi PDB Indonesia sejak tahun 2016, di mana kontribusi sektor sektor sekunder mencapai 41%, sementara sektor primer mencapai 14%. Pada periode yang sama, kontribusi sektor tersier mencapai 45%, dan diperkirakan akan semakin terus meningkat,” paparnya.
Hal tersebut menunjukkan besarnya potensi sektor tersier dalam mendongkrak daya saing sektor industri nasional, yang tentunya perlu terus dioptimalkan. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat positioning sektor jasa industri agar tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain, namun dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri atau bahkan dapat go international dan menjadi pemain global.
“Selain itu, Indonesia juga perlu lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi free trade agreement (FTA) yang mulai mengarah pada sektor jasa atau services,” tandasnya.
Hal ini menjadi penting karena adanya pergeseran fokus di global yang tidak lagi hanya menekankan pada barang atau produk saja, tetapi juga telah merambah ke sektor jasa. Adv
Follow Us
Berita Terbaru
