Pendidikan Vokasi dan Inovasi Topang Daya Saing Industri
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
Jakarta, Pro Legal News - Industri manufaktur akan tumbuh dan berkembang apabila didukung melalui tiga faktor penting, yakni adanya peningkatan investasi, pemanfaatan teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Dari ketiga komponen tersebut, potensi besar bagi Indonesia adalah ketersediaan SDM karena seiring dengan momentum bonus demografi yang sedang dinikmati hingga tahun 2030. “Pemerintah terus berusaha semaksimal untuk menarik para investor dari dalam dan luar negeri. Kemudian, perlu didukung teknologi canggih agar semakin efisien dan inovatif dalam produksinya sehingga lebih berdaya saing,” kata Tenaga Ahli Kementerian Perindustrian Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri, Mujiyono di Jakarta, Sabtu (11/5).
Mujiyono menjelaskan, guna membangun kualitas SDM, kuncinya adalah pendidikan. Dalam hal ini, Kemenperin melalui Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) memiliki tugas untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sektor manufaktur. “Kalau bonus demografi ini bisa kita kelola dengan baik, dengan meningkatkan kompetensinya dan jumlah tenaga ahlinya, akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sekali. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak kelola dengan baik, akan menjadi masalah sosial,” paparnya.
Mujiyono mencontohkan, ketika ada bonus demografi, Jepang sempat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%. Bahkan, perekonomian China mampu meroket di angka 9%. Untuk itu, pada tahun ini, pemerintah fokus terhadap upaya pengembangan kualitas SDM yang menjadi agenda pembangunan nasional. “Saat ini, jumlah tenaga kerja di sektor industri lebih dari 18,2 juta orang. Industri menjadi sektor penyerap tenaga kerja cukup banyak secara nasional. Ini setiap tahun terus tumbuh, rata-rata 600 ribu orang per tahun tambahannya,” imbuhnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional, selain merevitalisasi sektor industri manufaktur, juga perlu dilakukan pembenahan di sektor pendidikan. “Khususnya pendidikan vokasi yang fokus kepada sektor manufaktur dan ekonomi digital karena akan menjadi kunci pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia selanjutnya,” tutur Menperin.
Guna mencapai sasaran tersebut, menurut Airlangga, pengoptimalan peran dari pendidikan vokasi seperti politeknik harus ditingkatkan. Selain itu, perlu masifnya kegiatan reskilling dan pelatihan kompetensi dalam membangun kualitas SDM Indonesia terutama di sektor industri. “Program ini akan menjadi mainstream dalam kebijakan pendidikan selanjutnya,” ujar Menperin.
Oleh karena itu, Indonesia semestinya merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM). “Sebab, pendidikan ini yang menjadi basis manufaktur dan ekonomi digital pada masa mendatang,” imbuhnya.
Airlangga menambahkan, pihaknya juga mendorong pelaku industri bersama pemangku kepentingan terkait seperti lembaga riset dan perguruan tinggi untuk aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam upaya menciptakan inovasi di sektor manufaktur. “Agar pelaku industri dapat terdorong untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta aktif melakukan kegiatan litbang, pemerintah akan meluncurkan insentif super deductible tax,” paparnya. Fasilitas ini diyakini bakal menciptakan tenaga kerja industri yang kompeten serta menghasilkan inovasi produk.
Terbatasnya jumlah politeknik
Mujiyono menambahkan, Indonesia masih terbilang sedikit memiliki unit pendidikan vokasi seperti politeknik. Padahal, melalui sekolah kejuruan, diharapkan dapat mencetak SDM yang terampil dan siap kerja. “Indonesia punya sebanyak 4.529 perguruan tinggi, tetapi cuma 6 persen politekniknya. Sedangkan, di China porsi mahasiswa vokasinya sudah 59%, kemudian India (36%), Swiss (67%), Jerman (48%), Austria (76%), Belgia (55%), dan Belanda (68%),” ungkapnya.
Di Eropa, menurut Mujiyono, generasi mudanya lebih bangga untuk masuk sekolah vokasi dibanding sekolah akademik. “Tetapi kalau di Indonesia sebaliknya. Padahal, untuk mencetak tenaga ahli itu diperlukan lulusan vokasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, kalau Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dengan China, berarti Indonesia butuh lebih dari 2.250 politeknik. “Kalau pemerintah ingin membangun 10 politeknik dalam setahun, maka dibutuhkan 200 tahun agar bisa terwujud,” tandasnya.
Mujiyono pun menyebutkan, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dalam hal membaca. Sementara untuk ilmu pengetahuan, Indonesia butuh waktu sampai dengan 75 tahun. “Jadi, program prioritas pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan sistem melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dalam hal ini, Kemenperin berperan menyiapkan dan menghasilkan SDM industri yang kompeten,” tuturnya.
Adapun enam langkah strategis yang dijalankan oleh Kemenperin, yakni pengembangan pendidikan vokasi menuju dual system yang diadopsi dari Jerman. Konsep pendidikan ini diwajibkan di seluruh unit pendidikan vokasi binaan Kemenperin, yang terdiri dari 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas. “Jadi, semua lulusan kita terserap kerja,” ucapnya.
Langkah selanjutnya, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Ini guna mendorong investasi masuk ke kawasan industri dan memudahkan perusahaan mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Upaya ketiga adalah membangun link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. “Kami wajibkan industri membina 5 SMK,” imbuhnya.
Lagkah yang keempat, Kemenperin melaksanakan pendidikan dan pelatihan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). Program ini juga diikuti para penyandang disabilitas. Tahun ini ditargetkan jumlah peserta yang mengikuti 72 ribu orang dan tahun 2019 mencapai 100 ribu orang. “Yang kelima, kami memberikan sertifikat kompetensi tenaga kerja industri. Semua sekolah vokasi kami sudah dipayungi dengan SKKNI. Keenam, dalam pengembangan SDM menuju industri 4.0. Kemenperin sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta,” sebutnya.
Terkait akselerasi program pendidikan vokasi, pemerintah telah menuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri. “Bapak Presiden Joko Widodo ingin pembangunan politeknik yang masif, karena dalam RPJMN untuk 2020-2024, SDM menjadi kunci dari pembanguan. Ini yang akan kita bangun di setiap stratanya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Adv
Mujiyono menjelaskan, guna membangun kualitas SDM, kuncinya adalah pendidikan. Dalam hal ini, Kemenperin melalui Badan Pengembangan SDM Industri (BPSDMI) memiliki tugas untuk menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan sektor manufaktur. “Kalau bonus demografi ini bisa kita kelola dengan baik, dengan meningkatkan kompetensinya dan jumlah tenaga ahlinya, akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sekali. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak kelola dengan baik, akan menjadi masalah sosial,” paparnya.
Mujiyono mencontohkan, ketika ada bonus demografi, Jepang sempat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%. Bahkan, perekonomian China mampu meroket di angka 9%. Untuk itu, pada tahun ini, pemerintah fokus terhadap upaya pengembangan kualitas SDM yang menjadi agenda pembangunan nasional. “Saat ini, jumlah tenaga kerja di sektor industri lebih dari 18,2 juta orang. Industri menjadi sektor penyerap tenaga kerja cukup banyak secara nasional. Ini setiap tahun terus tumbuh, rata-rata 600 ribu orang per tahun tambahannya,” imbuhnya.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan, yang dibutuhkan Indonesia saat ini dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional, selain merevitalisasi sektor industri manufaktur, juga perlu dilakukan pembenahan di sektor pendidikan. “Khususnya pendidikan vokasi yang fokus kepada sektor manufaktur dan ekonomi digital karena akan menjadi kunci pertumbuhan industri dan ekonomi Indonesia selanjutnya,” tutur Menperin.
Guna mencapai sasaran tersebut, menurut Airlangga, pengoptimalan peran dari pendidikan vokasi seperti politeknik harus ditingkatkan. Selain itu, perlu masifnya kegiatan reskilling dan pelatihan kompetensi dalam membangun kualitas SDM Indonesia terutama di sektor industri. “Program ini akan menjadi mainstream dalam kebijakan pendidikan selanjutnya,” ujar Menperin.
Oleh karena itu, Indonesia semestinya merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada bidang Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics (STEAM). “Sebab, pendidikan ini yang menjadi basis manufaktur dan ekonomi digital pada masa mendatang,” imbuhnya.
Airlangga menambahkan, pihaknya juga mendorong pelaku industri bersama pemangku kepentingan terkait seperti lembaga riset dan perguruan tinggi untuk aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam upaya menciptakan inovasi di sektor manufaktur. “Agar pelaku industri dapat terdorong untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta aktif melakukan kegiatan litbang, pemerintah akan meluncurkan insentif super deductible tax,” paparnya. Fasilitas ini diyakini bakal menciptakan tenaga kerja industri yang kompeten serta menghasilkan inovasi produk.
Terbatasnya jumlah politeknik
Mujiyono menambahkan, Indonesia masih terbilang sedikit memiliki unit pendidikan vokasi seperti politeknik. Padahal, melalui sekolah kejuruan, diharapkan dapat mencetak SDM yang terampil dan siap kerja. “Indonesia punya sebanyak 4.529 perguruan tinggi, tetapi cuma 6 persen politekniknya. Sedangkan, di China porsi mahasiswa vokasinya sudah 59%, kemudian India (36%), Swiss (67%), Jerman (48%), Austria (76%), Belgia (55%), dan Belanda (68%),” ungkapnya.
Di Eropa, menurut Mujiyono, generasi mudanya lebih bangga untuk masuk sekolah vokasi dibanding sekolah akademik. “Tetapi kalau di Indonesia sebaliknya. Padahal, untuk mencetak tenaga ahli itu diperlukan lulusan vokasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, kalau Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dengan China, berarti Indonesia butuh lebih dari 2.250 politeknik. “Kalau pemerintah ingin membangun 10 politeknik dalam setahun, maka dibutuhkan 200 tahun agar bisa terwujud,” tandasnya.
Mujiyono pun menyebutkan, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dalam hal membaca. Sementara untuk ilmu pengetahuan, Indonesia butuh waktu sampai dengan 75 tahun. “Jadi, program prioritas pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan sistem melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dalam hal ini, Kemenperin berperan menyiapkan dan menghasilkan SDM industri yang kompeten,” tuturnya.
Adapun enam langkah strategis yang dijalankan oleh Kemenperin, yakni pengembangan pendidikan vokasi menuju dual system yang diadopsi dari Jerman. Konsep pendidikan ini diwajibkan di seluruh unit pendidikan vokasi binaan Kemenperin, yang terdiri dari 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik, dan 2 Akademi Komunitas. “Jadi, semua lulusan kita terserap kerja,” ucapnya.
Langkah selanjutnya, pembangunan politeknik atau akademi komunitas di kawasan industri. Ini guna mendorong investasi masuk ke kawasan industri dan memudahkan perusahaan mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya. Upaya ketiga adalah membangun link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. “Kami wajibkan industri membina 5 SMK,” imbuhnya.
Lagkah yang keempat, Kemenperin melaksanakan pendidikan dan pelatihan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja). Program ini juga diikuti para penyandang disabilitas. Tahun ini ditargetkan jumlah peserta yang mengikuti 72 ribu orang dan tahun 2019 mencapai 100 ribu orang. “Yang kelima, kami memberikan sertifikat kompetensi tenaga kerja industri. Semua sekolah vokasi kami sudah dipayungi dengan SKKNI. Keenam, dalam pengembangan SDM menuju industri 4.0. Kemenperin sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta,” sebutnya.
Terkait akselerasi program pendidikan vokasi, pemerintah telah menuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024, dengan target penambahan 500 politeknik yang link and match dengan industri. “Bapak Presiden Joko Widodo ingin pembangunan politeknik yang masif, karena dalam RPJMN untuk 2020-2024, SDM menjadi kunci dari pembanguan. Ini yang akan kita bangun di setiap stratanya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Adv
Follow Us
Berita Terbaru
