6 Bulan Menjadi Pj Walkot Pekanbaru, Risnandar Kena OTT KPK
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Riau, Risnandar Mahiwa (rep)
Jakarta, Pro Legal- Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Riau, Risnandar Mahiwa terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kasus dugaan korupsi padahal baru menjabat sekitar enam bulan.
Dalam OTT itu Risnandar bersama sekitar tujuh orang lainnya ditangkap KPK di Pekanbaru pada Senin (2/12) malam. Status hukum mereka akan ditentukan pada hari ini. "Mohon bersabar terlebih dahulu. Nanti setelah selesai akan kami sampaikan ke masyarakat," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (2/12).
Seperti diketahui, Risnandar dilantik sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024 oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Pelantikan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1112 tahun 2024.
Pria kelahiran Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, 6 Juli 1963 ini lama meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, sebelum itu, Risnandar sempat menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Di Kemendagri, sejumlah jabatan mulai dari staf, kepala sub-bagian hingga kepala bagian pernah diembannya. Pada 2022 lalu, ia diangkat menjadi Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Dalam LKHPN, Risnandar memiliki harta kekayaan sejumlah Rp1,9 miliar, berdasarkan data yang disampaikan ke KPK pada 18 Maret 2024, saat ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Risnandar mempunyai tanah dan bangunan seluas 33 meter persegi (m2)/28,25 m2 di Jakarta Pusat dengan nilai Rp 830.000.000.
Dia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi senilai Rp 255.000.000. Terdiri dari Motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019, hasil sendiri, Rp70.000.000; Mobil BMW tahun 2011, hasil sendiri, Rp160.000.000; dan Sepeda Brompton tahun 2018, hasil sendiri, Rp 25.000.000.
Risnandar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp5.000.000; kas dan setara kas Rp 520.000.000; harta lainnya Rp340.000.000; dan utang sejumlah Rp 40.169.935. Tak ada surat berharga dalam laporan tersebut. "Total harta kekayaan Rp1.909.830.065," sebagaimana dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Selasa (3/12).(Tim)
Dalam OTT itu Risnandar bersama sekitar tujuh orang lainnya ditangkap KPK di Pekanbaru pada Senin (2/12) malam. Status hukum mereka akan ditentukan pada hari ini. "Mohon bersabar terlebih dahulu. Nanti setelah selesai akan kami sampaikan ke masyarakat," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Senin (2/12).
Seperti diketahui, Risnandar dilantik sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru pada 22 Mei 2024 oleh Pj Gubernur Riau SF Hariyanto di Balai Serindit, Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru.
Pelantikan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-1112 tahun 2024.
Pria kelahiran Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, 6 Juli 1963 ini lama meniti karier di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, sebelum itu, Risnandar sempat menjadi Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Di Kemendagri, sejumlah jabatan mulai dari staf, kepala sub-bagian hingga kepala bagian pernah diembannya. Pada 2022 lalu, ia diangkat menjadi Direktur Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Dalam LKHPN, Risnandar memiliki harta kekayaan sejumlah Rp1,9 miliar, berdasarkan data yang disampaikan ke KPK pada 18 Maret 2024, saat ia masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Risnandar mempunyai tanah dan bangunan seluas 33 meter persegi (m2)/28,25 m2 di Jakarta Pusat dengan nilai Rp 830.000.000.
Dia juga melaporkan kepemilikan alat transportasi senilai Rp 255.000.000. Terdiri dari Motor Royal Enfield Bullet Classic 500 tahun 2019, hasil sendiri, Rp70.000.000; Mobil BMW tahun 2011, hasil sendiri, Rp160.000.000; dan Sepeda Brompton tahun 2018, hasil sendiri, Rp 25.000.000.
Risnandar juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp5.000.000; kas dan setara kas Rp 520.000.000; harta lainnya Rp340.000.000; dan utang sejumlah Rp 40.169.935. Tak ada surat berharga dalam laporan tersebut. "Total harta kekayaan Rp1.909.830.065," sebagaimana dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Selasa (3/12).(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
