Jakarta, Pro Legal News – Para pedagang beras di bilangan Pasar Induk Cipinang menyambut baik kunjungan Direktur Utama Bulog, Budi Waseso dan Menneg BUMN, Erick Tohir, Rabu (5/10). Namun para pedagang itu juga berharap Buwas dan Erick segera melakukan pembenahan tata kelola beras terutama di wilayah DKI Jakarta.”Kami senang atas kunjungan itu, tapi lebih dari itu kami harap mereka juga konsisten untuk ambil tindakan tegas jadi bukan sekedar gertak sambal,” ujar salah seorang pedagang yang berharap namanya tidak ditulis.

Harapan dari pedagang itu adalah untuk menanggapi pernyataan Buwas terkait adanya indikasi pemalsuan. Sementara dalam kesempatan yang sama Menneg BUMN, Erick Tohir menyatakan akan melakukan ‘pembersihan’ jika ada indikasi tindakan penimbunan beras. Maka sumber Pro Legal tersebut menganggap jika saat ini adalah momentum yang pas untuk melakukan pembenahan.

Mafia Beras Palsukan Beras Impor Bulog

Seperti dikatahui dalam kunjungannya ke Pasar Induk Cipinang, Dirut Bulog, Budi Waseso mengungkapkan penyebab kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir, salah satunya terjadi karena beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berasal dari impor beberapa kali ditemukan dipalsukan.

Karung beras tersebut diganti dengan merek lainnya dan dijual dengan harga tinggi, "Beras Bulog ini kualitasnya premium, enggak dioplos, rawannya diganti karung. Dianggap produksi lokal mereka, dimasukkan, di-packaging merek-mereknya mereka untuk disuplai dengan harga tinggi," ujarnya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (5/10).

Buwas mengatakan kondisi itu menjadi salah satu penyebab kenaikan harga beras melonjak. "(Harga) enggak akan turun-turun karena jualnya begitu, untungnya sebesar-besarnya," ujarnya.

Menurut Buwas, Satgas Pangan tengah berupaya untuk menindak pihak yang memalsukan beras SPHP. Satgas Pangan sudah mengambil sampel dari 11 jenis beras impor milik Bulog dan membeli beras merek lainnya dari ritel-ritel.

Beras-beras tersebut kemudian diperiksa di laboratorium. "Begitu dicek di laboratorium, ada identik dari 11 macam yang kita datangkan tadi berarti penyalahgunaan. Itu pidana," ujarnya.

Bahkan Buwas juga mengancam jika pihak yang memalsukan beras Bulog selanjutnya akan ditindak oleh kepolisian. "Kalau pidana tergantung polisi, pidana apa ini. Kalau penipuan bisa, nanti UU Konsumen kena juga dia. Artinya penegakan hukum adalah kewenangan polisi," ujarnya.

Harga beras terus melesat naik dalam beberapa bulan belakangan ini. Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga beras nasional pada 1 Juni lalu masih Rp 13.350 per kg.

Namun, per Rabu (4/10) ini, harga beras tersebut sudah naik jadi Rp14.450 per kg. Untuk meredam kenaikan harga itu, pemerintah menggelar operasi pasar.

Dalam kesempatan yang sama Menteri BUMN Erick Thohir memperingatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat, termasuk dari impor beras. Dia mengatakan, upaya stabilisasi pangan dengan operasi pasar dijalankan beriringan dengan penegakan hukum.

Menurut Erick, Pemerintah, memiliki instrumen melalui Satgas Pangan yang dapat melakukan tindakan tegas. Artinya proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar beriringan dengan penegakan hukum. "Percuma ada Satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," ujarnya melalui keterangan tertulis.

"Kita libatkan semua, Satgas, Pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," tegas Erick.

Di sisi lain, lanjutnya, kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri. Ketum PSSI itu juga mengatakan, jika program impor tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan produksi dalam negeri. Hal itu, imbuh dia, acapkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat. "Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data. Kasihan rakyat, kasihan petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," tegasnya.

Sementara itu, Erick mengatakan, stok beras di dalam negeri saat ini aman. Hal itu, ujarnya, jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog yang sebesar 1,7 juta ton untuk Oktober 2023. Dan, 2 juta ton beras bulan November.

Di saat bersamaan, katanya, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). "Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari. Ini lah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," jelas Erick.

Pernyataan Buwa dan Erick itulah yang menumbuhkan harapan baru bagi para pedagang. Karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam Operasi Pasar itu dan diduga hanya melibatkan segelintir pedagang atau cukong di Pasar Induk Cipinang.

Dugaan Penimbunan Beras Impor Thailand Milik Bulog

Menurut keterangan sejumlah pedagang, hanya beberapa orang cukong yang dekat dengan petinggi PT. Food Station Tjipinang saja yang kecipratan rezeki. Padahal berdasarkan keterangan sumber, Bulog telah melakukan droping beras sebanyak 5000 ton perminggu. Tetapi banyak pedagang yang mengaku tidak dilibatkan sama sekali. Sehingga dampak kenaikan beras itu tidak dirasakan sama sekali oleh para pedagang. Malah mereka justru merasakan dampak sebaliknya, karena penjualan beras melalui mekanisme Operasi Pasar (OP) itu dilepas dengan harga murah, maka beras pedagang itu tidak laku sama sekali.

Bahkan seorang pedagang di Pasar Induk Cipinang mengeluh jika omsetnya menurun drastis, yang biasa kiosnya mampu menjual hingga 2 ton sehari, saat ini hanya mampu menjual 1 karung/hari. Kondisi itu jelas sangat merugikan para pedagang, namun hingga saat ini tidak ada tindakan dari PT Food Station Tjipinang untuk menyelamatkan para pedagang. Yang terjadi justru sebaliknya, pihak PT Food Station Tjipinang hanya membuat kebijakan yang menguntungkan para cukong beras yang nota bene adalah para pengusaha besar dan memilki akses langsung ke istana.

Padahal, seperti diketahui tujuan didirikan PT Food Station Tjipinang pada tahun 1972 adalah untuk menjadi buffer stok (penyangga pangan) dan stabilisator harga beras untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sekaligus sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan. Untuk itulah BUMD yang penyertaan modalnya dari Pemprov DKI Jakarta ini memiliki fungsi dan peran untuk membina para pedagang beras di kawasan Pasar Induk Cipinang.

Namun alih-alih mau menjalankan fungsi pembinaan, berdasarkan keterangan sejumlah pedagang kepada redaksi, PT Food Station Tjipinang justru ikut buka lapak dan berdagang dan menjadikan para pedagang itu sebagai kompetitor (pesaing). Kondisi itu jelas memunculkan persaingan tidak sehat dan melanggar tujuan semula dibentuknya PT Food Station Tjipinang.

Selain itu juga ada dugaan, ketika melakukan Operasi Pasar, PT Food Station Tjipinang telah melakukan penyimpanan beras dari Bulog sebanyak 753,2 ton di gudang milik salah seorang pedagang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penyimpanan beras sebanyak 753,2 ton itu dilakukan di Gudang N 3, Pasar Induk Cipinang. Konon beras itu telah masuk ke Pasar Induk Cipinang, mulai bulan Februari 2023 dan baru dikeluarkan pada bulan Agustus 2023. Artinya beras itu telah mengendap selama enam bulan.

Hingga berita ini ditulis, konfirmasi kedua melalui WA untuk mempertanyakan surat konfirmasi yang dikirimkan redaksi Pro Legal, terkait dugaan penimbunan beras impor dari Thailand kepada Dirut PT. Food Station Tjipinang, Pamrihardi Wiraryo belum memperoleh jawaban. Wa terakhir dari yang bersangkutan hanya menjawab singkat,”Silahkan Hub Korseknya Mas,” ujarnya singkat.(Red/bc/cn)