Dijaga Sangat Ketat Jalannya Sidang Etik Sambo Terkait pembunuhan Brigadir J
Diprediksikan Indonesia Terbebas Dari Covid-19 Mulai Januari 2023
Korban Banjir Bandang Mamasa Mendapat Bantuan Sembako Dari Kapolda Sulbar
Mantan Napi Koruptor Kini Diperbolehkan Jadi Caleg Pemilu 2024
Politisi Gerindra Menolak Usulan Revisi UU Polri, Buntut Dari Pembunuhan Brigadir Jolitikus Gerindra
Kapolri Mutasi 24 Anggota Polisi Karena Dinilai Melanggar Etik Dalam Kasus Sambo
Jelang Pemilu 2024, Berikut Syarat Calon Anggota DPR
Jakarta, Pro Legal News- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyebut Indihome dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah diberikan sanksi imbas dari dugaan terjadinya kebocoran data yang baru-baru ini menimpa kedua perusahaan plat merah tersebut. "Sanksi juga sudah. Ada banyak sanksi yang diberi," ujar Johnny, Senin (22/8). Seperti diketahui PLN diduga mengalami kebocoran data 17 juta pelanggannya pada Jumat (19/8). Berselang dua hari, Indihome diduga mengalami kebocoran data 26 juta pelanggannya yang mengandung data pribadi dan data browsing history. Johnny mengatakan ada sanksi administratif yang diberikan kepada kedua perusahaan tersebut yang di dalamnya juga terdapat rekomendasi-rekomendasi. "Banyak, sanksi kan sesuai UU, sesuai aturan. Sanksi yg pertama kan berupa sanksi administratif, di dalamnya ada rekomendasi-rekomendasi, termasuk ketiga-tiganya atau salah satu atau salah dua dari tiga hal yang saya sampaikan tadi. Itu sudah untuk ditindaklanjuti," ujar Johnny. Tiga hal yang dimaksud adalah terkait teknologi keamanan siber yang mesti diterapkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Pertama, pilihan teknologi harus terupdate terus. Kedua, pembangunan sumber daya manusia (SDM) di teknologi kemanan siber harus terus ditingkatkan. Ketiga, manajemennya serta tata kelola harus diperbaiki. Setelah rekomendasi diberikan, Kominfo akan melakukan monitoring untuk memastikan rekomendasi dilakukan. Menurut Johnny, rata-rata PSE yang mendapatkan rekomendasi tersebut akan melaksanakannya karena risiko terlalu besar jika tidak dilaksanakan. "Karena risikonya terlalu besar kalo tidak dilaksanakan, akan ada serangan baru. Kedua, kalo tidak dilaksanakan, akan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Ketiga, risikonya kalo terjadi berulang kali, rusaklah ruang digital kita sebagai bangsa, enggak mau juga kan kita sebagai bangsa," jelasnya. Sementara kedua perusahaan plat merah membantah telah mengalami kebocoran data. Juru bicara PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan data yang dikelola PLN diklaim dalam kondisi aman. Data yang beredar merupakan data replikasi pelanggan. "Data yang beredar adalah data replikasi bukan data transaksional aktual dan sudah tidak update," ungkapnya lewat keterangan resmi yang didapat Pro Legal News, (19/8). Dalam kesempatan terpisah, EGM Information Technology Telkom Sihmirmo Adi menyebut data yang diduga data pelanggan Indihome adalah data palsu atau data hasil fabrikasi. "Data yang ada di situ bukan data id Indihome yang valid sehingga disimpulkan bahwa tidak ada breach dan bahwa data itu merupakan hasil fabrikasi," ujarnya saat berada di Vertical Garden Telkom Land Mark Tower, Jakarta Selatan, Senin (22/8).(Tim)
Pemerintah Sedang Mengkaji Rencana Kenaikan Harga Pertalite
Sindikat Judi Online Beromzet Miliaran Berhasil Digulung Polda Jatim
Diduga Cabuli Ibu Mertua, Anggota Polres Buton Utara Dipecat
Bawa Ribuan Obat Terlarang, Polisi Tangkap Pria Asal Aceh
Saat Diajak Makan Bakso Seorang Wanita Hamil Dibunuh dan Dimutilasi Oleh Pacarnya
31 Pekerja Dari 12 Perusahaan Jadi Korban Tahan Ijazah
Polisi Tetapkan Dokter Kandungan di Garut Menjadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual
Kericuhan Terjadi Saat Sidang Kasus Hasto, 4 Orang Diusir Keluar Ruangan
KAI Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual di Stasiun Tanah Abang
Ada Ancaman Panitera Dibalik Suap Kasus CPO
Ribut Soal Ijazah Antara Armuji Vs Jan Hwa soal Ijazah Berujung Saling Minta Maaf
Kejagung Kasasi Putusan Onslagt Kasus CPO, Hakim & Panitera Dicopot Sementara
