Bansos Tahap II Diserahkan Mensos
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Sukabumi, Pro Legal News - Progam pengentasan kemiskinan secara intensif dilakukan oleh pemerintah. Saat melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Sukabumi adalah daerah yang luas dengan penduduk yang banyak. Tentunya pemerintah pusat memberikan perhatian karena ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan,” ujar Mensos saat melakukan penyaluran Bansos PKH dan BPNT di GOR Surya Kencana, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/04/2019).
Bantuan sosial di Sukabumi disalurkan untuk 9.001 KPM PKH dengan nilai sebesar Rp 6.331.925.000 dan 11.214 KPM BPNT sebesar Rp 1.233.540.000. Dengan disalurkannya bansos tahap II tersebut, hingga bulan April 2019, total nilai bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 21.279.920.000 untuk PKH dan BPNT dengan rincian PKH sebesar Rp 17.579.300.000 dan BPNT sebesar Rp 3.700.620.000.
Bansos PKH Tahap II untuk Provinsi Jawa Barat disalurkan untuk 1.701.667 KPM sebesar Rp 1.168.707.425.000, Bansos BPNT tahap III untuk 2.265.722 KPM sebesar Rp 249.229.420.000, dan Bansos BPNT Rastra (Beras Sejahtera) tahap III untuk 189.959 KPM sebesar Rp 18.995.900.000.
Jumlah total Bansos untuk bulan April 2019, Kementerian Sosial telah menyalurkan total Rp 3.912.807.760.000 kepada Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Bansos PKH sebesar Rp 3.088.631.800.000, Bansos BPNT sebesar Rp 747.688.260.000, Bansos Rastra sebesar Rp 56.987.700.000, Bansos KUBE untuk 2.300 keluarga sebesar Rp 4.600.000.000, Bansos RS-Rutilahu sebanyak 980 unit dengan nilai total Rp 14.700.000.000, dan Bansos Sarana Lingkungan sebanyak 4 unit dengan nilai total Rp 200.000.000.
Saat itu, Mensos menjelaskan bahwa Bansos PKH dan BPNT disalurkan langsung melalui rekening KPM tanpa perantara, artinya Kemensos mendukung program negara yang berkaitan dengan inklusi keuangan. “Ada penelitian bahwa money inclusion dapat menekan inflasi, karena warga dari tingkat ekonomi rendah mulai dikenalkan dengan digital perbankan. KPM PKH dan BPNT yang sebelumnya sama sekali tidak tahu tentang bank dan prosedurnya sebelum mengikuti kedua program tersebut sekarang menjadi terbiasa, “ kata Mensos.
Tidak hanya mengalami kemajuan budaya, KPM PKH dan BPNT juga turut berpartisipasi dalam kemajuan jaman.Lebih lanjut, Mensos menyatakan bahwa program PKH yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 terus mengalami penguatan dari tahun ke tahun. “Anggaran PKH yang tadinya hanya Rp 4.9 triliun di tahun 2014. Dari waktu ke waktu baik anggarannya maupun jumlah KPM nya terus dinaikkan sehingga pada tahun 2018 lalu, KPM sudah mencapai angka 10 juta. Tentunya jumlah ini sangat banyak bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2014 yang hanya 1.79 juta KPM,” ujar Mensos.
Selain membahas PKH dan BPNT, Mensos juga mengungkap pengkajian yang tengah dilakukan tentang E-Warong. “Saat ini E-Warong di seluruh Indonesia sudah mencapai 80.000, namun perbandingannya adalah satu E-Warong melayani 200 KPM. Kami sedang menyusun rasio agar E-Warong mendapatkan untung secara wajar dan dapat melayani KPM yang ingin membelanjakan kebutuhannya dengan baik,” kata Mensos.
Menurut Mensos, E-Warong akan tersedia lebih banyak sehingga KPM tidak perlu terlalu jauh mencari E-Warong untuk melakukan pembelanjaan dan mengambil uang. Mensos turut menginformasikan bahwa target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di tahun 2019 hingga 9 persen. “Survei BPS pada bulan September 2018 tentang angka kemiskinan sudah diperbaiki menjadi 9.66% dari survei sebelumnya di bulan Maret 2018 yang mencatat 9.82%. Yang membuat kita lumayan lega adalah gini ratio (tingkat kesenjangan) juga ikut turun”, ujar Mensos.
Mensos juga menambahkan bahwa tidak banyak negara yang pemerintahannya bisa secara bersama-sama memperbaiki angka kemiskinan dan gini ratio. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan karena Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara bersamaan. Tim
Bantuan sosial di Sukabumi disalurkan untuk 9.001 KPM PKH dengan nilai sebesar Rp 6.331.925.000 dan 11.214 KPM BPNT sebesar Rp 1.233.540.000. Dengan disalurkannya bansos tahap II tersebut, hingga bulan April 2019, total nilai bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp 21.279.920.000 untuk PKH dan BPNT dengan rincian PKH sebesar Rp 17.579.300.000 dan BPNT sebesar Rp 3.700.620.000.
Bansos PKH Tahap II untuk Provinsi Jawa Barat disalurkan untuk 1.701.667 KPM sebesar Rp 1.168.707.425.000, Bansos BPNT tahap III untuk 2.265.722 KPM sebesar Rp 249.229.420.000, dan Bansos BPNT Rastra (Beras Sejahtera) tahap III untuk 189.959 KPM sebesar Rp 18.995.900.000.
Jumlah total Bansos untuk bulan April 2019, Kementerian Sosial telah menyalurkan total Rp 3.912.807.760.000 kepada Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari Bansos PKH sebesar Rp 3.088.631.800.000, Bansos BPNT sebesar Rp 747.688.260.000, Bansos Rastra sebesar Rp 56.987.700.000, Bansos KUBE untuk 2.300 keluarga sebesar Rp 4.600.000.000, Bansos RS-Rutilahu sebanyak 980 unit dengan nilai total Rp 14.700.000.000, dan Bansos Sarana Lingkungan sebanyak 4 unit dengan nilai total Rp 200.000.000.
Saat itu, Mensos menjelaskan bahwa Bansos PKH dan BPNT disalurkan langsung melalui rekening KPM tanpa perantara, artinya Kemensos mendukung program negara yang berkaitan dengan inklusi keuangan. “Ada penelitian bahwa money inclusion dapat menekan inflasi, karena warga dari tingkat ekonomi rendah mulai dikenalkan dengan digital perbankan. KPM PKH dan BPNT yang sebelumnya sama sekali tidak tahu tentang bank dan prosedurnya sebelum mengikuti kedua program tersebut sekarang menjadi terbiasa, “ kata Mensos.
Tidak hanya mengalami kemajuan budaya, KPM PKH dan BPNT juga turut berpartisipasi dalam kemajuan jaman.Lebih lanjut, Mensos menyatakan bahwa program PKH yang sudah berlangsung sejak tahun 2014 terus mengalami penguatan dari tahun ke tahun. “Anggaran PKH yang tadinya hanya Rp 4.9 triliun di tahun 2014. Dari waktu ke waktu baik anggarannya maupun jumlah KPM nya terus dinaikkan sehingga pada tahun 2018 lalu, KPM sudah mencapai angka 10 juta. Tentunya jumlah ini sangat banyak bila dibandingkan dengan jumlah di tahun 2014 yang hanya 1.79 juta KPM,” ujar Mensos.
Selain membahas PKH dan BPNT, Mensos juga mengungkap pengkajian yang tengah dilakukan tentang E-Warong. “Saat ini E-Warong di seluruh Indonesia sudah mencapai 80.000, namun perbandingannya adalah satu E-Warong melayani 200 KPM. Kami sedang menyusun rasio agar E-Warong mendapatkan untung secara wajar dan dapat melayani KPM yang ingin membelanjakan kebutuhannya dengan baik,” kata Mensos.
Menurut Mensos, E-Warong akan tersedia lebih banyak sehingga KPM tidak perlu terlalu jauh mencari E-Warong untuk melakukan pembelanjaan dan mengambil uang. Mensos turut menginformasikan bahwa target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di tahun 2019 hingga 9 persen. “Survei BPS pada bulan September 2018 tentang angka kemiskinan sudah diperbaiki menjadi 9.66% dari survei sebelumnya di bulan Maret 2018 yang mencatat 9.82%. Yang membuat kita lumayan lega adalah gini ratio (tingkat kesenjangan) juga ikut turun”, ujar Mensos.
Mensos juga menambahkan bahwa tidak banyak negara yang pemerintahannya bisa secara bersama-sama memperbaiki angka kemiskinan dan gini ratio. Tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan karena Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang berhasil menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara bersamaan. Tim
Follow Us
Berita Terbaru
