KPK belum butuh undang undang revisi jadi Presiden jangan mau dijadikan bamper atau tumbal

Jakarta, Pro Legal News - Proses revisi UU KPK mengundang polemik, selain prosesnya yang terkesan diam-diam terkesan ada upaya ingin menjadikan presiden sebagai bamper, untuk menghadapi tekanan publik.

Menurut pakar hukum pidana,  Dr Azmi Syahputra SH MH, anggota DPR semestinya menghindari upaya pemaksaan di masa jabatan yang hitungan hari, dimana terlihat upaya & quot; merongrong & quot; untuk revisi UU KPK, padahal sangat diketahui bahwa masyarakat kebanyakan sejak tahun 2017  melakukan  penolakan terhadap revisi UU KPK  tersebut. “Tindakan ini tidak lebih sebagai  salah satu ajang konspirasi mengamankan yamg  berdalih atas nama menyusun formulasi kebijakan (kebijakan legislatif) padahal ini adalah misi untuk mengamankan jabatan, kewenangan bagi para penguasa dan politisi tertentu yang curang, yang termasuk dalam" penguasa & quot; pengusaha & quot; " yang mau main dalam lingkaran kekuasaan yang ada mata airnya"  agar dapat   aman atau meminimkan diri tidak terciduk oleh KPK,” ujarnya.

Menurut Ketua Alpha ini, cara paling aman ya  ubah kebijakan (penal policy) dengan pangkas kewenangan atau hak KPK melalui revisi UU KPK dengan membuat sistem baru.”Jadi kalau begini fenomenanya sampai detik akhir masih ngotot revisi UU KPK dapat diduga ada  dorongan pihak pihak tertentu yang menginginkan dari para  anggota DPR saat ini,  agar aturan  terkait UU KPK lebih fleksibel, agar kelompok mereka kedepan tersebut bisa leluasa berselancar dalam memainkan anggaran , terhindar dari jerat korupsi dan tidak mendapat penyadapan atau bahkan bisa di SP3 kan kasusnya, maka  karenanya dihambat dengan perubahan pada  prosedur dan sistem kerja di KPK yang akan dibuat kompromi dan terpantau lembaga lain. Agar KPK  bukan lagi  superbody atau trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Kepala Program Studi Fakultas Hukum UBK menambahkan, jika ditelusuri dengan revisi UU KPK versi DPR tersebut sangat tampak hal hal krusial mengarah polanya ke ruang gerak dan  kewenangan dan hak  hak hukum KPK dibatasi, agar tidak bisa eksekusi tindakan penting  ditingkat KPK namun harus ada persetujuan tertulis di pihak lain (pengawas)   dimana pihak lain itu adalah orang yang cendrung dikemas daru hasil titipan atau pilihan penguasa atau pengusaha tertentu karena dipilih melalui jalur politik (organ kekuasaan). Jadi bisa dibayangkan ini adalah jalan kompromi.

Di masyarakat dinyatakan alasan revisi perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perlu sinkronisasi antar lembaga ini adalah pemanis semata namun nyatanya tujuan dari revisi ini adalah pada  kekuatan  KPK , kekuatan dan kewenangan yang ada akan dipretelin satu persatu.” Jadi jika melihat motifnya semangat revisi uu kpk maka untuk saat ini belum relevan revisi UU KPK , dengan memperhatikan kendala yang bersifat yuridis maupun non yuridis , namun  jika dibandingkan dengan melihat potret perilaku penguasa dan pengusaha pada kebanyakan yang  belum siap dengan amanah dan jujur termasuk budaya hukum yang masih lemah, maka untuk revisi uu kpk masih menanti (ditunda) beberapa tahun yang akan datang jikapun ingin  dirubah maka perlu dikaji lebih lanjut dengan prinsip  secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik guna rencana revisi UU KPK,” urainya.

Maka Presiden diminta jalankan langkah konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 jadi  harus lebih bijak, tidak gegabah merespon ini apalagi terhadap  usulan UU  dari anggota parlemen yang sebentar lagi masa jabatannya berakhir.

KPK belum butuh undang undang revisi jadi Presiden jangan mau dijadikan bamper atau tumbal.(tim)