IPW yang dimaksud adalah meminta DPR menolak Idham Azis sebagai Kapolri

Jakarta, Pro Legal News - Pihak Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mencurigai pernyataan pers Indonesia Police Watch (IPW) sarat 'pesanan' dari pihak yang tidak suka dengan pencalonan Kabareskrim Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri.

Pernyataan IPW yang dimaksud adalah meminta DPR menolak Idham Azis sebagai Kapolri, karena dianggap cacat administrasi.

IPW mengaku, merujuk pada ketentuan Kompolnas mengenai masa dinas calon Kapolri minimal dua tahun, sementara masa dinas Idham kurang dari dua tahun.

Komisioner Kompolnas Andrea H. Poeloengan menegaskan, pihaknya tak pernah menerbitkan aturan atau ketentuan soal syarat menjadi Kapolri.

"Kompolnas tidak pernah mengeluarkan aturan apapun mengenai persyaratan menjadi Kapolri. Terus terang saya mencurigai apakah ada 'pesanan' dari pihak tertentu dalam mengkritisi masa bakti dari calon Kapolri, Komjen Idham Azis, sehingga tudingan ketidaklayakan dilayangkan tanpa dasar," ujar Andrea melalui keterangan tertulis, Kamis (24/10).

Andrea menilai, penunjukan Komjen Idham Azis sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal (Purn) Tito Karnavian adalah wujud roda regenerasi bergerak di tubuh Polri.

Untuk diketahui, Tito merupakan alumni Akabri angkatan 1987, sementara Komjen Idham Azis alumni Akabri angkatan 1988. "Secara filosofis serta sosiologis, dengan tidak mencalonkan Pati (perwira tinggi) yang satu angkatan/letting dengan Kapolri (Tito) adalah kebijakan yang sangat reformis, karena saya pandang sebagai konsistensi dalam menjaga roda perputaran regenerasi angkatan/letting dalam tubuh Polri," kata Andrea.

Dia menegaskan, pernyataan yang dilontarkan IPW menyesatkan terkait aturan masa bakti calon Kapolri. Dia mengimbau agar nantinya IPW memberikan penjelasan yang mengandung nilai edukasi sehingga publik tak tergiring pada opini yang salah.

"Tanggapan atas informasi yang patut diduga menyesatkan dan sudah dilontarkan ke publik, sebagai sebuah NGO atau LSM atau ormas, saya berharap IPW sebaiknya memberikan edukasi yang baik dan memberikan informasi yang akurat kepada publik sehingga publik tidak tergiring kepada berita yang tidak akurat," ungkap Andrea.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi langsung mengajukan nama pengganti Tito Karnavian, yang baru saja diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. Nama Kabareskrim Komjen Idham Azis menjadi satu-satunya.Tom