Presiden Jokowi saat menerima Ketua Pansel capim KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih, bersama anggota di Istana Merdeka.

Jakarta, Pro Legal News - Pernyataan Presiden Jokowi bahwa Jaksa Agung pengganti Prasetyo bukanlah dari kalangan partai politik adalah sesuatu yang patut dicermati. Sebab beredar isu kuat bahwa Jokowi akan mengangkat Jaksa Agung perempuan, yakni Yenti Ganarsih.

Jika hal itu benar terjadi tentu akan menjadi sejarah baru dimana korps kejaksaan dipimpin seorang perempuan.

Ind Police Watch (IPW) hanya mengingatkan, siapa pun yang menjadi Jaksa Agung tentunya harus bisa bekerjasama dengan jajaran kepolisian, sehingga penegakan supremasi hukum bisa bersinergi dan berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat.

Selama ini hubungan Polri dan Kejaksaan agak terganggu. Soalnya perkara penembakan yang diduga melibatkan penyidik KPK Novel Baswedan yang sudah dituntaskan kepolisian di Bengkulu, meski sudah P21 tapi tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Jaksa Agung sepertinya “pasang badan” untuk Novel. Padahal sikap itu sangat mencederai rasa keadilan keluarga korban.

Untuk itu Jaksa Agung yang baru, selain harus bisa bersinerji dengan jajaran kepolisian, harus pula bisa menuntaskan kasus penembakan yang diduga dilakukan Novel Baswedan ke pengadilan. Tanpa itu, Jaksa Agung bisa dituding takut terhadap Novel Baswedan, dan mempermainkan hukum serta tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum.

Figur Yenti Ganarsih yang disebut sebut sebagai calon Jaksa Agung bukanlah orang baru di lingkungan Jokowi. Di era pertama pemerintahan Jokowi, Yenti diangkat sebagai anggota Pansel KPK dan Pansel Kompolnas serta sering diminta masukannya soal pemberantasan pencucian uang.

Selain itu, saat ini pakar anti pencucian uang Universitas Trisakti itu diangkat Jokowi sebagai Ketua Pansel KPK. Jika Yenti diangkat menjadi Jaksa Agung upaya pemberantasan korupsi diharapkan bisa terkonsolidasi dengan tiga kekuatan, kejaksaan, kepolisian, dan KPK dimana Yenti saat ini menjadi panselnya. Tim