Jakarta, Prolegalnews - Hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, meski jumlah korban terus meningkat. Padahal, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pandemi ini sebagai wabah nasional yang memerlukan langkah ekstra ordinary (luar biasa) untuk menghadapi wabah yang bermula dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini. Bahkan Presiden telah membuat payung hukum dalam bentuk Perppu  No 1 tahun 2020 untuk menghadapi pandemi itu.

Salah satu instansi yang  pontang panting dan melakukan tugas extra ordinary (luar biasa) dalam menghadapi pandemi itu adalah Polri terutama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Maklum sesuai fungsinya untuk menangani Babinkamtibmas  berdasarkan  ketentuan UU No 2 tahun 2002, aparat kepolisian terutama Direktorat Lalu Lintas, harus memastikan ketertiban masyarakat terutama di jalan selama berlakunya masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Misalnya dengan mendirikanchek point di sejumlah titik  di kota Jakarta. Bahkan untuk menunjang itu Dirlantas setidaknya harus menyiapkan sekitar 1728 personil, yang tersebar di sekitar 410 titik.

Apalagi kebijakan pemerintah selalu  bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, misalnya kebijakan pemberlakukan aturan ganjil-genap serta kebijakan Car Free Day (CFD).  Kebijakan  itu terkadang bisa berubah setiap saat, yang memiliki konsekuensi, persiapan personil yang harus siap setiap saat. Padahal, tugas ini memiliki resiko yang tidak ringan, karena harus berhadapan dengan masyarakat langsung. Sesuai dengan keterangan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, setidaknya ada 20 orang personilnya yang  sempat terindikasi terpapar Covid 19 meski akhirnya sembuh,”Dua puluh orang tersebut merupakan penderita tanpa gejala dan saat ini sudah dinyatakan negatif (sudah sembuh)," ujarnya kala itu.

Meski menghadapi resiko yang tidak ringan, polisi tetap menjalan tugas seperti biasa dan tetap memberikan layanan. Walaupun  terbilang selama sejarah, mungkin baru  saat ini Polantas  dengan unit dan personil yang sangat besar harus menanggung beban tanggung jawab yang teramat berat, tetapi tetap tidak mengurangi semangat  dan etos kerja mereka, meski nyawa sebagai taruhannya. Polisi terus mendukung kebijakan pemerintah yang situasional, karena harus mempertimbangkan banyak aspek.

Selain aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat yang menjadi pertimbangan utama, pertimbangan bergeraknya roda perekonomian di masyarakat agar tidak menimbulkan efek susulan (contagion effeck) juga harus menjadi pertimbangan yang amat penting bagi aparat kepolisian untuk menentukan kebijakan. Dan berbagai pertimbangan itu telah diterjemahkan secara baik oleh aparat kepolisian.”Prinsipnya kami hanya menjalankan fungsi untuk melayani dan mengayomi masyarakat,” ujar, Kasubdit Regident, Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP, I Nyoman Yogi Hermawan.

Setidaknya perekonomian nasional saat ini tidak terpuruk terlalu dalam seperti halnya beberapa negara lain yang mengalami pendarahan (bleeding procces), bahkan kini berada di tepi jurang resesi ekonomi dunia. Tetapi di Indonesia, sektor riil masih bisa menggeliat karena kebijakan pemerintah yang efektif sekaligus berkat dukungan dari aparat kepolisian yang bekerja di lapangan. Sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan meski harus menjalani protokol kesehatan yang ikut diawasi oleh aparat kepolisian.

Eloknya, meski harus berjibaku menjalankan tugas di lapangan serta menjaga Kamtibmas, Dirlantas masih sempat memberikan bantuan sosial dalam bentuk pemberian Sembako ke masyarakat miskin di sejumlah tempat. Sehingga ditangan dua perwira itu Ditlantas Polda Metro Jaya, tidak hanya bisa menjalankan Tupoksinya tetapi juga bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.***