Anggaran Kemiskinan Rp 500 T Yang Habis Buat Rapat Dibantah Sri Mulyani
Menkeu RI, Sri Mulyani (rep)
Jakarta, Pro Legal - Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Azwar Anas yang menyatakan sekitar Rp 500 triliun anggaran yang harusnya digunakan kemiskinan justru habis untuk rapat dan studi banding.
Sri Mulyani menuturkan, anggaran kemiskinan sudah disusun untuk berbagai program, sehingga tak mungkin hanya digunakan untuk rapat sampai studi banding. "Kalau anggaran Bansos dan program-program untuk mendukung pengurangan kemiskinan, tahun lalu kan Rp 460 triliun, itu sebagian besar adalah program yang langsung diterima oleh kelompok miskin," ujar Sri Mulyani, Selasa (31/1).
Ani juga menjelaskan jika anggaran kemiskinan biasanya diberikan melalui program yang sudah ada, misalnya, dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Ini adalah program tahunan yang diberikan pemerintah menyasar sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Itu enggak ada seminar-seminar, wong sudah ada by name, by address, by account number," jelasnya.
Sama halnya dengan bantuan kartu sembako yang diberikan langsung kepada masyarakat. Jadi semua anggaran kemiskinan yang diberikan sudah disesuaikan dengan jumlah sasaran penerima. "Sembako juga sama itu untuk jumlah targeted by name, by address, by account number. Juga yang dilakukan oleh Ibu Kementerian Sosial yang tadi membuat pahlawan ekonomi nusantara, pemberian makanan, dukungan untuk lansia yang kurang mampu. Itu semuanya adalah langsung dilakukan," imbuhnya.
Sebelumnya Menpan RB Azwar Anas mengungkapkan anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga (KL) hingga Rp 500 triliun habis hanya untuk kegiatan rapat hingga studi banding.
Artinya, anggaran yang harusnya dipergunakan untuk menekan kemiskinan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya. "Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," ujar Anas, Minggu (29/1).
"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tambahnya.(Tim)