Gus Yahya Tak Inginkan PBNU Menjadi Senjata Politik Lagi Seperti Di Pemilu 2019
Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara (rep)
Jakarta, Pro Legal – Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf pihaknya menyesalkan NU pernah dibawa-bawa bahkan dipakai sebagai senjata pihak tertentu di Pemilu 2019.
Hal itu Gus Yahya sampaikan dalam diskusi Kemendagri 'Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024', di YouTube, Rabu (25/1). "Sampai pada pemilu terakhir 2019 lalu kita lihat bahwa ada mobilisasi dukungan dengan jadikan identitas NU sebagai senjata. Kami lihat ini juga bukan model dinamika politik yang baik karena identitas ini adalah motivasi politik yang pertama bersifat irasional," ujarnya.
Gus Yahya menganggap hal ini terjadi karena masih ada kecenderungan politik identitas yang kuat dalam tubuh NU. Menurutnya, kecenderungan politik identitas itu bertalian dengan syahwat politik kader NU yang menurutnya masih kuat. "Kami sendiri dalam kepemimpinan NU sadar bahwa dalam lingkungan NU kecenderungan politik identitas itu masih cukup kuat. Terutama karena semangat atau dalam istilah yang lebih peyoratif yakni syahwat politik NU yang masih sangat besar," ujarnya.
Dia menaruh perhatian besar terhadap praktik politik identitas agar tidak terjadi lagi pada Pemilu 2024 mendatang. "Nahdlatul Ulama sendiri menempatkan concern tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama," ujar Gus Yahya.
Seperti diketahui pada Pilpres 2019, lalu Ketua PBNU Robikin Emhas sempat melontarkan pernyataan yang menyita perhatian publik. Kala itu, berkenaan dengan calon wakil presiden yang patut mendampingi Jokowi.
Dia mengatakan NU tidak memiliki tanggung jawab memenangkan Jokowi jika tidak menggaet kader NU sebagai calon wakil presiden. "Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," ujar Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (8/8).
Pernyataannya itu merupakan hasil pertemuan yang dihadiri Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.
Setelah itu, Presiden Jokowi memilih nama Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden hingga mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.(Tim)
Hal itu Gus Yahya sampaikan dalam diskusi Kemendagri 'Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pendidikan Pemilih Cerdas untuk Mewujudkan Pemilu Berkualitas Tahun 2024', di YouTube, Rabu (25/1). "Sampai pada pemilu terakhir 2019 lalu kita lihat bahwa ada mobilisasi dukungan dengan jadikan identitas NU sebagai senjata. Kami lihat ini juga bukan model dinamika politik yang baik karena identitas ini adalah motivasi politik yang pertama bersifat irasional," ujarnya.
Gus Yahya menganggap hal ini terjadi karena masih ada kecenderungan politik identitas yang kuat dalam tubuh NU. Menurutnya, kecenderungan politik identitas itu bertalian dengan syahwat politik kader NU yang menurutnya masih kuat. "Kami sendiri dalam kepemimpinan NU sadar bahwa dalam lingkungan NU kecenderungan politik identitas itu masih cukup kuat. Terutama karena semangat atau dalam istilah yang lebih peyoratif yakni syahwat politik NU yang masih sangat besar," ujarnya.
Dia menaruh perhatian besar terhadap praktik politik identitas agar tidak terjadi lagi pada Pemilu 2024 mendatang. "Nahdlatul Ulama sendiri menempatkan concern tentang politik identitas ini sebagai perhatian utama," ujar Gus Yahya.
Seperti diketahui pada Pilpres 2019, lalu Ketua PBNU Robikin Emhas sempat melontarkan pernyataan yang menyita perhatian publik. Kala itu, berkenaan dengan calon wakil presiden yang patut mendampingi Jokowi.
Dia mengatakan NU tidak memiliki tanggung jawab memenangkan Jokowi jika tidak menggaet kader NU sebagai calon wakil presiden. "Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," ujar Robikin usai pertemuan sejumlah Kyai NU di kantor PBNU, Jakarta, pada Rabu (8/8).
Pernyataannya itu merupakan hasil pertemuan yang dihadiri Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini.
Setelah itu, Presiden Jokowi memilih nama Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden hingga mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
