Menjelang Pilpres 2024 Jalinan Koalisi Partai Masih Rawan Bubar
Tujuh Ketua Partai makan bersama Presiden Jokowi (rep)
Jakarta, Pro Legal – Setahun menjelang pesta demokrasi Pilpres 2024 sejumlah partai politik (parpol) Parlemen telah membentuk koalisi. Tetapi karena dinamika politik yang terus bergerak diprediksikan jalinan koalisi akan kandas di tengah jalan.
Seperti diketahui, beberapa Parpol yang sudah mendeklarasikan adalah Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang terdiri atas PPP, Golkar, dan PAN. Selanjutnya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang berisikan Gerindra dan PKB.
Sementara penjajakan koalisi tiga partai yakni NasDem, Demokrat, dan PKS terus dilakukan untuk membangun kesepahaman soal satu nama sosok Capres yang akan diusung. Kerja sama mereka untuk Pilpres 2024 digadang bakal bernama koalisi perubahan.
Hingga saat ini PDIP sebagai satu-satunya Parpol yang bisa mengusung Capres sendiri--belum memberikan sinyal kuat untuk bergabung ke koalisi manapun.
Sesuai hasil survei dari LSI Denny JA diprediksikan empat pimpinan partai politik bakal menjadi king maker atau penentu peta politik pada Pilpres 2024. Mereka yang diduga akan menjadi King Maker Pilpres 2024 itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
LSI menyebut keempat tokoh politik yang juga ketua umum di partai masing-masing tersebut dinilai akan menentukan jumlah poros koalisi.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, komunikasi untuk Pilpres 2024 masih cair, sehingga masih tetap ada peluang koalisi yang sudah terbentuk pun untuk bubar hingga tenggat waktu pendaftaran Capres-Cawapres yang diusung. "Peluang bubar ada tentu, karena sebenarnya koalisi antar mereka masih cair, belum ada ikatan sangat kuat. Saya melihat kemungkinan bubar untuk semua koalisi salah satuya faktor pada pasangan pilihan Capres dan Cawapres," ujarnya, Rabu (21/12).
Jamiluddin menilai peta politik 2024 masih ambigu, karena masih banyak dilemma yang terjadi antar parpol. Dia mencontohkan Koalisi KIB yang belum satu suara soal siapa Capres yang akan diusung. Di satu sisi Golkar dinilai solid untuk mengusung Airlangga Hartarto selaku ketua umumnya. Sementara PAN kemungkinan ingin mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kemudian koalisi KIR, ia menyebut Gerindra masih bersikukuh agar Prabowo Subianto selaku ketua umumnya untuk kembali menjadi capres. Pun, PKB juga sama ngototnya agar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bisa maju menjadi peserta Pilpres 2024.
Bagi Prabowo, lanjut Jamiluddin, Pilpres 2024 merupakan peluang terakhir untuk menjadi presiden, sehingga kemungkinan besar Prabowo juga khawatir dalam memilih sosok Cawapres yang kemudian akan ikut membantu mengerek suaranya. "Karena itu, Prabowo akan mencari cawapres yang berpeluang memenangkannya pada Pilpres 2024. Cak Imin tentunya bukan pilihan yang tepat untuk memenangkan Pilpres," ujarnya.
Sementara bagi koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS juga dinilai rawan bubar saat menentukan Cawapres yang akan mendampingi Capres Anies Baswedan.
"Persoalan yang sama juga akan dihadapi KIB dan koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS. Kemungkinan bubar akan sangat besar bila salah memilih pasangan Capres," ujar Jamiluddin.
Sejauh ini penjajakan NasDem, Demokrat, dan PKS sudah sepaham mengenai sosok capres yang akan diusung yakni eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun, untuk siapa cawapresnya, mereka belum mendapatkan satu kesepahaman.
Jamiluddin menilai apabila NasDem tetap ngotot menyodorkan nama eks Panglima TNI Andika Perkasa atau Gubernur Jatim Khofifah Parawansa, maka PKS dan Demokrat berpeluang menolaknya.
Menurut dia, baik PKS maupun Demokrat sudah tentu pula ingin kadernya yang menjadi cawapres mendampingi Anies. Sejauh ini dua nama yang diunggulkan dari dua partai itu masing-masing adalah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan (Aher). "Namun hal itu hingga saat ini belum juga diputuskan. Bahkan infonya NasDem tetap ngotot menginginkan Andika atau Khofifah yang jadi Cawapres Anies. Hal ini tentu menjadi titik rawan bubarnya koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS," ujar Jamiluddin.
Sementara PDIP meskipun memenuhi parliamentary threshold untuk mengusung Capres-Cawapres sendiri, Jamiluddin menyangsikan mereka akan berani maju seorang diri.
Ia menyebut berisiko besar apabila PDIP tidak bergabung dalam koalisi parpol pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam posisi tersebut, kata Jamiluddin, PDIP mengalami dilema cukup sulit. Selain itu di tingkat internal, PDIP pun belum satu suara bakal mengusung siapa sebagai Capres kelak.
Terkait koalisi, PDIP disebut memiliki peluang untuk bergabung dengan Gerindra-PKB ataupun KIB. Apabila, mereka bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB, maka PDIP harus merelakan kadernya menjadi Cawapres Prabowo.
Sementara apabila bergabung dengan KIB, suara mereka dinilai kurang membantu PDIP untuk memenangi Pemilu 2024 kelak. "Karena itu ada kemungkinan saya melihat peluang PDIP akan bergandengan tangan dengan Gerindra dan PKB. Bisa jadi Bu Megawati mengalah, agar anaknya, Puan, maju Cawapres, tetapi tetap mereka akan menjadi penguasa di negeri ini," ujar Jamiluddin.(Tim)
Seperti diketahui, beberapa Parpol yang sudah mendeklarasikan adalah Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang terdiri atas PPP, Golkar, dan PAN. Selanjutnya koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang berisikan Gerindra dan PKB.
Sementara penjajakan koalisi tiga partai yakni NasDem, Demokrat, dan PKS terus dilakukan untuk membangun kesepahaman soal satu nama sosok Capres yang akan diusung. Kerja sama mereka untuk Pilpres 2024 digadang bakal bernama koalisi perubahan.
Hingga saat ini PDIP sebagai satu-satunya Parpol yang bisa mengusung Capres sendiri--belum memberikan sinyal kuat untuk bergabung ke koalisi manapun.
Sesuai hasil survei dari LSI Denny JA diprediksikan empat pimpinan partai politik bakal menjadi king maker atau penentu peta politik pada Pilpres 2024. Mereka yang diduga akan menjadi King Maker Pilpres 2024 itu adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
LSI menyebut keempat tokoh politik yang juga ketua umum di partai masing-masing tersebut dinilai akan menentukan jumlah poros koalisi.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, komunikasi untuk Pilpres 2024 masih cair, sehingga masih tetap ada peluang koalisi yang sudah terbentuk pun untuk bubar hingga tenggat waktu pendaftaran Capres-Cawapres yang diusung. "Peluang bubar ada tentu, karena sebenarnya koalisi antar mereka masih cair, belum ada ikatan sangat kuat. Saya melihat kemungkinan bubar untuk semua koalisi salah satuya faktor pada pasangan pilihan Capres dan Cawapres," ujarnya, Rabu (21/12).
Jamiluddin menilai peta politik 2024 masih ambigu, karena masih banyak dilemma yang terjadi antar parpol. Dia mencontohkan Koalisi KIB yang belum satu suara soal siapa Capres yang akan diusung. Di satu sisi Golkar dinilai solid untuk mengusung Airlangga Hartarto selaku ketua umumnya. Sementara PAN kemungkinan ingin mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Kemudian koalisi KIR, ia menyebut Gerindra masih bersikukuh agar Prabowo Subianto selaku ketua umumnya untuk kembali menjadi capres. Pun, PKB juga sama ngototnya agar Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bisa maju menjadi peserta Pilpres 2024.
Bagi Prabowo, lanjut Jamiluddin, Pilpres 2024 merupakan peluang terakhir untuk menjadi presiden, sehingga kemungkinan besar Prabowo juga khawatir dalam memilih sosok Cawapres yang kemudian akan ikut membantu mengerek suaranya. "Karena itu, Prabowo akan mencari cawapres yang berpeluang memenangkannya pada Pilpres 2024. Cak Imin tentunya bukan pilihan yang tepat untuk memenangkan Pilpres," ujarnya.
Sementara bagi koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS juga dinilai rawan bubar saat menentukan Cawapres yang akan mendampingi Capres Anies Baswedan.
"Persoalan yang sama juga akan dihadapi KIB dan koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS. Kemungkinan bubar akan sangat besar bila salah memilih pasangan Capres," ujar Jamiluddin.
Sejauh ini penjajakan NasDem, Demokrat, dan PKS sudah sepaham mengenai sosok capres yang akan diusung yakni eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun, untuk siapa cawapresnya, mereka belum mendapatkan satu kesepahaman.
Jamiluddin menilai apabila NasDem tetap ngotot menyodorkan nama eks Panglima TNI Andika Perkasa atau Gubernur Jatim Khofifah Parawansa, maka PKS dan Demokrat berpeluang menolaknya.
Menurut dia, baik PKS maupun Demokrat sudah tentu pula ingin kadernya yang menjadi cawapres mendampingi Anies. Sejauh ini dua nama yang diunggulkan dari dua partai itu masing-masing adalah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan (Aher). "Namun hal itu hingga saat ini belum juga diputuskan. Bahkan infonya NasDem tetap ngotot menginginkan Andika atau Khofifah yang jadi Cawapres Anies. Hal ini tentu menjadi titik rawan bubarnya koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS," ujar Jamiluddin.
Sementara PDIP meskipun memenuhi parliamentary threshold untuk mengusung Capres-Cawapres sendiri, Jamiluddin menyangsikan mereka akan berani maju seorang diri.
Ia menyebut berisiko besar apabila PDIP tidak bergabung dalam koalisi parpol pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam posisi tersebut, kata Jamiluddin, PDIP mengalami dilema cukup sulit. Selain itu di tingkat internal, PDIP pun belum satu suara bakal mengusung siapa sebagai Capres kelak.
Terkait koalisi, PDIP disebut memiliki peluang untuk bergabung dengan Gerindra-PKB ataupun KIB. Apabila, mereka bergabung dengan koalisi Gerindra-PKB, maka PDIP harus merelakan kadernya menjadi Cawapres Prabowo.
Sementara apabila bergabung dengan KIB, suara mereka dinilai kurang membantu PDIP untuk memenangi Pemilu 2024 kelak. "Karena itu ada kemungkinan saya melihat peluang PDIP akan bergandengan tangan dengan Gerindra dan PKB. Bisa jadi Bu Megawati mengalah, agar anaknya, Puan, maju Cawapres, tetapi tetap mereka akan menjadi penguasa di negeri ini," ujar Jamiluddin.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
