MK Didesak PDIP Untuk Dengarkan Suara Rakyat Terkait Usia Cawapres
Sekjen Partai PDIP, Hasto Krisyanto (rep)
Jakarta, Pro Legal-Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini bakal mendengarkan aspirasi dari masyarakat dalam memutus uji materiil UU Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres.“Kami meyakini Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disuarakan rakyat, termasuk apa yang terpendam," ujar Sekjen PDIP Hasto Krisyanto di Gedung High End, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (11/10).
Hasto menegaskan bahwa hakim MK harus memiliki sikap kenegarawanan serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, saat ini telah banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang meminta agar hakim MK menjaga marwah dari lembaga tersebut. "Kami meyakini suara-suara itu didengarkan, karena pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter, 32 tahun orde baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral," ujarnya.
Seperti diketahui, MK akal menggelar sidang putusan uji materiil UU Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin (16/10). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB di Gedung MKRI 1 Lantai 2, Jakarta.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan seluruh hakim konstitusi bakal menghadiri sidang pengucapan putusan uji materiil UU Pemilu terkait batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin (16/10) pekan depan.
Sebelumnya, UU Pemilu hanya mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres, yakni 40 tahun. Perkara batas usia ini mendapat sorotan dari publik.
Hal itu dikarenakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Langkah Gibran terhalang oleh syarat batas usia minimal. Kini, Gibran baru berusia 36 tahun.
Sejumlah pihak menduga permohonan uji materiil UU Pemilu di MK ini untuk melancarkan langkah Gibran tersebut.
Menjelang putusan, sejumlah pihak telah menyampaikan kritiknya kepada MK. Kritikan datang dari Mantan Ketua MK Mahfud MD, para pakar hukum tata negara, hingga partai politik.(Tim)
Hasto menegaskan bahwa hakim MK harus memiliki sikap kenegarawanan serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Menurutnya, saat ini telah banyak aspirasi-aspirasi masyarakat yang meminta agar hakim MK menjaga marwah dari lembaga tersebut. "Kami meyakini suara-suara itu didengarkan, karena pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter, 32 tahun orde baru, ketika suara rakyat tidak didengarkan, maka yang tampil adalah kekuatan moral," ujarnya.
Seperti diketahui, MK akal menggelar sidang putusan uji materiil UU Pemilu yang mengatur tentang batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin (16/10). Sidang akan digelar pada pukul 10.00 WIB di Gedung MKRI 1 Lantai 2, Jakarta.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan seluruh hakim konstitusi bakal menghadiri sidang pengucapan putusan uji materiil UU Pemilu terkait batas usia minimal Capres-Cawapres pada Senin (16/10) pekan depan.
Sebelumnya, UU Pemilu hanya mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres, yakni 40 tahun. Perkara batas usia ini mendapat sorotan dari publik.
Hal itu dikarenakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Langkah Gibran terhalang oleh syarat batas usia minimal. Kini, Gibran baru berusia 36 tahun.
Sejumlah pihak menduga permohonan uji materiil UU Pemilu di MK ini untuk melancarkan langkah Gibran tersebut.
Menjelang putusan, sejumlah pihak telah menyampaikan kritiknya kepada MK. Kritikan datang dari Mantan Ketua MK Mahfud MD, para pakar hukum tata negara, hingga partai politik.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
