Ketuam Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid (rep)

Jakarta, Pro Legal- Menyikapi wacana adanya koalisi besar, Partai Golkar menolak PDIP masuk ke dalam koalisi itu jika tetap ngotot ingin kadernya menjadi calon presiden (Capres) di Pilpres 2024. "Udah diputuskan secara tidak langsung Ibu Mega sudah 'PDIP tetap mencalonkan kadernya'. Nah, kalau itu jangan masuk ke sini," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, Senin (10/4).

Mantan Ketum PSS itu mengatakan Koalisi Besar akan menjadi lebih susah menentukan Capres jika PDIP bergabung. Menurutnya, beberapa partai sejauh ini telah menetapkan jagoan masing-masing untuk menjadi Capres. "PDIP kan sudah sepakat secara internal bahkan sudah diputuskan secara internal yang saya baca ya, mencalonkan kadernya, Golkar juga begitu telah memutuskan bahwa Airlangga," jelasnya.

Nurdin menilai jika PDIP tak bergabung ke Koalisi Besar, akan menghadirkan lebih banyak pasangan Capres dan Cawapres. Kondisi ini baik bagi demokrasi. "Itu akan menghadirkan tiga alternatif calon pemimpin dan ini mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat," ujarnya.

Seperti diketahui, wacana koalisi besar mengemuka dalam pertemuan antara lima ketua umum partai koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi di Kantor DPP PAN pada Minggu (2/3).
Hadir dalam acara itu antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PPP Mardiono.

Sementara, PDIP yang tidak hadir dalam pertemuan itu juga membuka peluang bergabung. Akan tetapi, mereka meminta syarat kursi calon presiden nantinya. "PDIP kalau ngambil posisi Capres, ya wajar-wajar saja, make sense lah. Bukan mau-maunya PDIP, enggak seperti itu. Logic. sangat rasional," ujar Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, Selasa (4/4).(Tim)