Refleksi Akhir Tahun 2021, APPSINDO Menilai Pemerintah Tidak Memiliki Political Will Untuk Selamatkan Para Pedagang Pasar
Ketua Umum APPSINDO, Drs H Hasan Basri SH.MH (ist)
Jakarta, Pro Legal News-Menjelang tutup tahun 2021, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO) membuat catatan akhir tahun. Menurut Ketua Umum APPSINDO, Drs H Hasan Basri SH.MH hingga saat ini pemerintah belum memiliki political wiil yang jelas untuk menyelamatkan sektor riil dengan stimulus yang efektif untuk tetap menggerakan perekonomian nasional.
Seperti diketahui APPSINDO saat ini memiliki jumlah anggota sekitar 40 juta yang tersebar di 17.586 pasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Ironisnya, menurut Hasan Basri, dari stimulus anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 154 T yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Perppu No 2 tahun 2020 ternyata mayoritas pedagang tidak merasakan bantuan itu. Karena faktanya hingga saat ini kalangan pedagang tidak merasakan dampak dari kebijakan itu. Sementara daya beli masyarakat sudah hancur. Apalagi selama pemerintah melakukan berbagai macam pembatasan seperti PSBB maupun PPKM.
Maka Hasan Basri menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani krisis selama pandemi ini hanya sebatas vaksin kesehatan yang dimobilisasi secara massal, tetapi tidak memberikan vaksin ekonomi dalam bentuk stimulus yang nyata. Arinya pemerintah cenderung mengabaikan masa depan para pedagang yang notabene memiliki multiplier efffek yang sangat besar. Kondisi itu terlihat dari tidak adanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi nasional itu ditopang oleh adanya konsumsi dari masyarakat.
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah menurut Hasan Basri juga kurang tepat guna, seperti misalnya bantuan sosial (Bansos) selama ini banyak dinikmati oleh segelentir orang. Begitu juga halnya terkait dengan penerapan aturan penggunaan PCR untuk kepentingan masyarakat yang hendak berpergian ternyata ada indikasi menguntungkan segelentir kelompok.
Berbagai macam kebijakan pemertintah itu menurut Hasan Basri tidak menjawab kepentungan para pedagang di seluruh Indonesia. Maka APPSINDO berharap pemerintah memiliki kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap para pedagang.(Tim)
Seperti diketahui APPSINDO saat ini memiliki jumlah anggota sekitar 40 juta yang tersebar di 17.586 pasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Ironisnya, menurut Hasan Basri, dari stimulus anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 154 T yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Perppu No 2 tahun 2020 ternyata mayoritas pedagang tidak merasakan bantuan itu. Karena faktanya hingga saat ini kalangan pedagang tidak merasakan dampak dari kebijakan itu. Sementara daya beli masyarakat sudah hancur. Apalagi selama pemerintah melakukan berbagai macam pembatasan seperti PSBB maupun PPKM.
Maka Hasan Basri menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani krisis selama pandemi ini hanya sebatas vaksin kesehatan yang dimobilisasi secara massal, tetapi tidak memberikan vaksin ekonomi dalam bentuk stimulus yang nyata. Arinya pemerintah cenderung mengabaikan masa depan para pedagang yang notabene memiliki multiplier efffek yang sangat besar. Kondisi itu terlihat dari tidak adanya pertumbuhan ekonomi yang memadai. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi nasional itu ditopang oleh adanya konsumsi dari masyarakat.
Bantuan yang diberikan oleh pemerintah menurut Hasan Basri juga kurang tepat guna, seperti misalnya bantuan sosial (Bansos) selama ini banyak dinikmati oleh segelentir orang. Begitu juga halnya terkait dengan penerapan aturan penggunaan PCR untuk kepentingan masyarakat yang hendak berpergian ternyata ada indikasi menguntungkan segelentir kelompok.
Berbagai macam kebijakan pemertintah itu menurut Hasan Basri tidak menjawab kepentungan para pedagang di seluruh Indonesia. Maka APPSINDO berharap pemerintah memiliki kebijakan yang memiliki keberpihakan terhadap para pedagang.(Tim)
Follow Us
Berita Terbaru
