Jakarta, Pro Legal News - Ketua Presidium Indonesian Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menyoroti parkiran kendaraan di Gedung Polda Metro Jaya  yang mematok tarif. Seharusnya gedung instansi pemerintah menggratiskan biaya parkir agar tidak membebani masyarakat.

Merujuk Pasal 54, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 tentang Perparkiran. Gubernur bisa membebaskan pajak parkir di rumah ibadah, kantor pemerintah, bangunan sosial dan bangunan pendidikan. Timbul pertanyaan dengan adanya tarif parkir di Polda Metro Jaya.

"Sejumlah kawasan seperti lokasi perkantoran pemerintah baik TNI Polri, lembaga sosial dan pendidikan serta tempat ibadah tidak dikenakan parkir berbayar. Kalau masih ada yang pungut, itu preman," ungkap Edison kepada wartawan, Kamis (11/4).

"Saya gak sebut seperti itu (preman seragam polisi). Tapi terserah kalian masing-masing (persepsinya)," tegas Edison. Selain itu, ITW Amenyayangkan adanyanya ketidakseriusan pihak Polda Metro Jaya dalam mengelola parkir. Menyusul, parkiran yang disediakan merupakan salah satu pelayanan untuk masyarakat.

Namun, berdasarkan informasi yang beredar, terdapat oknum polisi yang justru sengaja menjatuhkan sepeda motor milik warga. Sementara, petugas parkir di Gedung Polda Metro Jaya malah bergeming.

"Kalau emang ini adalah melanggar, kan ada tukang pakir yang bertugas untuk ngatur sepeda motor bukan cara arogan seperti ini," ujar Ferdi, salah satu saksi yang melihat oknum polisi menjatuhkan sepeda motor milik warga.

Ferdi juga menyayangkan adanya biaya parkir kendaraan di Polda Metro Jaya. "Mereka (rakyat) di sini bayar, di mana-mana kalau parkiran gak rapih, tukang parkirnya yang beresin, bukan jatuhin motor orang. Ini Arogan dan lewat batas," tuturnya.

Sementara itu, saat coba dihubungi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Argo Yuwono tidak ada jawaban. Rico