Jakarta, Prolegalnews – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB total demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 hal ini diperkirakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bakal berdampak buruk ke sektor perekonomian.

Tidak hanya itu, bahkan kebijakan ini akan berdampak pula pada kasus meningkatnya PHK. Ia memprediksi total tenaga kerja yang terkena PHK atau WFH mencapai 30 persen dari total tenaga kerja hingga akhir tahun ini.

Kalau prediksi itu benar, angka pengangguran meningkat dan menekan daya beli masyarakat tertekan."Perusahaan yang melakukan PHK pada akhirnya sekitar 30 persen. Karena kami lihat dari kondisi yang ada, perkembangannya antara lain ada yang kontraknya akan habis itu kemungkinan besar tidak diperpanjang lagi karena harus efisiensi," ujar Hariyadi,(10/9/2020).

Selain itu, ada pula karyawan yang terkena PHK lantaran jenis pekerjaannya sudah tidak dibutuhkan atau hilang selama transformasi digital di era pandemi. "Ini yang menurut kami dampak buruknya," ujar Hariyadi.

Maka dari itu ia mendorong pemerintah untuk lebih peduli terhadap pengusaha dan tidak tanggung dalam melaksanakan relaksasi kebijakan di akhir tahun ini.

Hal ini disuarakan karena sekarang kebijakan pemerintah banyak yang nanggung. Salah satu contoh kasus katanya, bisa dilihat dari kebijakan relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

Kemudian yang tengah terjadi dengan roda ekonmi di Jakarta menurut Ekonomi Institute for Development of Ekonomi  & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara akan berdampak terhadap semua sektor bisnis di Jakarta.

Seharusnya pemerintah mencairkan stimulus terlebih dahulu kepada pihak yang terdampak sebelum menerapkan PSBB.

Bhima juga menegaskan, dampak PSBB di Jakarta akan terasa bagi perekonomian nasional.Tim