Untuk memantau pembangunan infrastruktur di Jakarta membutuhkan pendampingan hukum.

Jakarta, Pro Legal News - Pemprov DKI menggandeng KejaksaanTinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk memantau sejumlah proyek strategis. Salah satu proyek strategis adalah pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendampingan hukum.

"Yang paling penting untuk Kejati melakukan pengawalan, pengamanan di antaranya infrastruktur yang sekarang ini kita giatkan tetap prioritas penanganan banjir, pedestrian," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah di Kejati DKI Jakarta, Selasa (4/2).

Saefullah dating ke Kejati DKI Jakarta dalam rangka acara Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Kejati DKI Jakarta Asri Agung Putra turut mendampingi Saefullah

Pembangunan trotoar di jalan protokol seperti Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman menurut Saefullah sempat menuai kontroversi. Namun ketika proyek itu tuntas, warga Ibu Kota baru merasakan manfaatnya.

"Thamrin, Sudirman, walaupun hiruk pikuknya dulu luar biasa, ada urusan pohon nyalah, urusan apa, tapi begitu udah jadi kan orang merasakan 'oh ya ternyata bagus' ada perkeadilannya untuk pejalan kaki," kata Saefullah. Rencananya dikembangkan ke Kramat Raya ke Cikini di Jakarta Selatan dan seterusnya. Jadi kalau dianggap bagus kita teruskan.

Sementara itu Asri Agung menegaskan Kejati DKI tidak memiliki kepentingan lain selain pengawalan proyek tersebut. Dia akan memastikan semua proyek di DKI tidak melewati batas pelanggaran hukum.Tim