Jayapura, Pro Legal News - Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius D. Fakhiri meminta masyarakat tak menggelar aksi di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura. Menurut Mathius pihaknya akan membubarkan massa yang masih nekat turun ke jalan. "Kami dari kepolisian, tidak memberikan izin untuk melakukan aksi unjuk rasa atau yang menimbulkan kerumunan dalam jumlah banyak. Apabila masih ada masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, kami dari kepolisian akan membubarkannya," ujar Mathius usai melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri di Jayapura, Minggu (27/6).

Dalam kesempatan itu, Mathius menegaskan bakal memproses hukum apabila terdapat masyarakat yang mencoba membuat situasi Papua tak kondusif dan berujung pada tindak kekerasan. Rencananya, warga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua itu bakal menggelar aksi unjuk rasa di pelbagai titik di Jayapura. "Saat ini varian Covid-19 sedang berkembang, dengan mengumpulkan banyak orang tentunya dapat menyebarkan Covid-19 itu kepada siapapun yang mengikut aksi unjuk rasa," ujarnya.

Berdasarkan informasi, Kapolda dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Papua telah mendapat penjelasan dari Kepala Pusat Penerangan Kemendagri terkait penunjukan Plh Gubernur Papua. Menurut Matheus,  Gubernur Papua Lukas Enembe telah meminta masyarakat tak menggelar aksi unjuk rasa dalam bentuk apapun yang dapat menganggu keamanan di Bumi Cenderawasih. "Atas penyampaian beliau tersebut, saya sangat berharap masyarakat Papua yang tadi mengatasnamakan Pak Gubernur, jangan menggunakan intelektual untuk melakukan hal yang tidak benar," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Kemendagri menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua selama Lukas Enembe dirawat di Singapura. Penunjukan itu lantas membuat Lukas geram. dia merasa penunjukan melalui surat Dirjen OTDA itu maladministrasi. Lukas mengatakan bakal mengadukan masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo. Ratusan aparat TNI-Polri pun telah disiagakan untuk mengantisipasi demonstrasi di sekitar Kantor Gubernur Papua. Mereka akan mengadang massa pendukung Lukas yang hendak menduduki Kantor Gubernur Papua.(Tim)