Presiden Jokowi

Oleh : Gugus Elmo Ra’is

Pro Legal News  - Dengan konstelasi politik yang berubah serta koalisi gemuk setelah bergabungnya beberapa partai yang semula menjadi kompetitornya, maka mau tidak mau pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, harus melakukan ‘kocok ulang’ dalam penentuan kabinet yang akan datang. Penentuan komposisi secara proporsional antara pendekatan professional sekaligus mengakomodasi kepentingan partai  harus dilakukan oleh Jokowi,  meski dalam sistem presidensial Jokowi telah memiliki hak prerogatif.

Pendekatan menggunakan kalkulasi politik serta pendekatan kredibilitas serta integritas sangat penting guna menjaga stabilitas politik di satu sisi sekaligus untuk mewujudkan visi, misi pemerintahan Jokowi yang telah dideklar selama masa kampanye di sisi lain. Selain itu ada beberapa catatan yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menciptakan kabinet  yang kredibel dan efektif. Selama masa Kabinet Kerja 1 koordinasi antar departemen  sangat lemah yang sering menimbulkan kegaduhan politik.     

Setidaknya ada beberapa nama menteri yang ada dalam Kabinet Kerja 1 yang layak untuk diberikan apresisai sekaligus dipertahankan. Namun juga ada beberapa nama yang perlu ditinjau ulang, karena selain kinerjanya yang kurang maksimal juga untuk mengakomodir kepentingan anggota koalisi yang baru. Bila menggunakan kalkulasi politik serta kredibiltas ada beberapa nama yang sangat layak untuk dipertahankan dintaranya :

Airlangga Hartato, nama ini sangat layak untuk ditempatkan dalam posisi pertama sebagai menteri yang harus dipertahankan.  Kemampuannya sudah teruji dalam menciptakan roadmap  perubahan Indonesia sebagai negara industry dari negara agraris. Industri manufaktur di tangan Ketua Umum Partai Golkar ini terus tumbuh, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB. Selain kredibilitasnya yang sudah teruji, sebagai Ketum Golkar loyalitasnya terhadap pemerintahan Jokowi juga sudah tidak diragukan lagi. Bahkan dengan perolehan suara yang dimiliki Golkar bisa menjadi safety guard  yang efektif bagi pemerinthan Jokowi.

Nama berikutnya yang masih layak untuk dipertahankan adalah Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita yang juga merupakan kader partai Golkar. Selain kemampuannya cukup baik juga karena hitung-hitungan politik yang sama dengan Airlangga.Menteri yang berasal dari partai pendukung yang masih layak untuk dipertahankan adalah Menaker  Hanif Dhakiri yang berasal dari PKB.  Kecuali bila partai yang bersangkutan mengajukan nama pengganti.

Perolehan suara PKB yang meningkat secara signifikan  merupakan hasil kerja sekaligus berkah bagi partai Nadhliyin  karena dipilihnya KH Ma’ruf Amin sebagai Cawapres. Boleh dibilang perolehan suara PKB inilah yang menyelamatkan pasangan 01 dari kemungkinan disalib oleh pasangan 02. Sehingga kader partai PKB masih layak untuk dipertahankan sebagai ‘upah’ kerja keras mereka.

Sementara ada beberapa nama menteri  dari partai yang layak untuk ditinjau ulang karena kinerjanya terlihat kurang maksimal. Seperti misalnya nama Menteri Hukum dan HAM, Yassona H Laoly, di tangan kader partai PDIP ini beberapa Lemabaga Pemasyarakatan (LP) beberapa kali mengalami kebobolan dengan berbagai alasan. Nama lain yang layak untuk ditinjau ulang seperti Menteri Perdagangan, Enggartstio Lukito karena kinerjanya juga terlihat kurang maksimal, seperti munculnya polemik tentang izin impor beberapa komoditas yang sebenarnya tidak terlalu urgen.

Selain eliminasi serta mempertahankan beberapa nama, Jokowi  juga harus mengakomodir beberapa angota koalisi baru seperti Partai Demokrat serta PAN. Bahkan yang tidak boleh dilupakan, Jokowi harus mengakomodir perwakilan dari beberapa organisasi relawan yang telah ‘berkeringat’ untuk memenangkan mantan Wali Kota Solo dalam Pilpres 2019 lalu. Sehingga tidak muncul kecemburuan yang berpotensi meenimbulkan kegaduhan politik sekaligus intabilitas.***