Jakarta, Prolegalnews – Menghadapi persiapan Pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19 ini pemerintah bersama jajaran KPU pusat sampai daerah menerapkan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Protokol kesehatan yang nantinya akan diterapkan secara ketat agar Pilkada serentak dapat berjalan sesuai dengan harapan dan menjamin Pilkada serentak tahun ini berkualitas. Kemendagri meminta agar para Paslon untuk menggelar kampanye lebih kreatif dengan mengumpulkan massa, baik itu lewat flyer maupun sesuai dengan ide dan gagasannya.

Agenda yang saat ini terdekat adalah pendaftaran Paslon dari Parpol yang dimulai pada 4 sampai 6 september 2020.

Titin Anggraini seorang pegiat Pemilu mengatakan kaum milineal harus semangat mensukseskan Pilkada serentak 2020 ditengah pandemik Covid-19 ini.“Untuk menakar kualitas Pilkada serentak 2020 di era new normal harus dapat beradaptasi baru baik itu prosedur, tata cara, dan mekanisme se kreatif mungkin dan tetap menjaga protokol kesehatan,” ujar Titin.

Titin menerangkan Pilkada serentak 2020 di Indonesia bisa berkaca pada keterangan berikut :

70 Negara menunda
55 negara yang memutuskan Pemilu nasional/lokal ditengah pandemi ini
22 Negara yang pernah membuat kebijakan menunda namun kemudian dimajukan untuk dilaksanakan Pilkada serentak seperti Negara Indonesia.
Namun banyak yang dikhawatirkan Pilkada serentak ditengah pandemi ini seperti pelanggaran yang akan terjadi terlalu besar nantinya. Masa tenang Pilkada tidak efektif, bahkan pelanggaran etik dalam proses pemilu sangat besar.

Partisipasi Pilkada ditengah pandemi lebih rendah daripada Pileg dan Pilpres, tantangan optimalisasi daya jangkau sosialisasi dan akses pada informasi kepemiluan, dan berpotensi politik transaksional dan kecurangan Pilkada yang mempengaruhi kualitas dan partisipasi tinggi tapi tidak bermakna.

Namun yang sangat diharapkan kita tetap berharap mensukseskan Pilkada serentak 2020 berjalan demi terjalinnya demokrasi yang bermakna.Dini