Polisi Dilibatkan Oleh Bawaslu Dalam Pantau Kampanye
Ketua Bawaslu Jabar Abdullah
Bandung, Prolegalnews – Pilkada serentak 2020 mulai memasuki masa kampanye. Selama tahap kampanye Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Jawa Barat menggandeng pemerintah daerah-kepolisian untuk mengawasi proses kampanye.
Menurut Ketua Bawaslu Jabar Abdullah, pelibatan Pemda dan Kepolisian ini guna mengawasi proses kampanye. Sebab, ditengah pandemi Covid-19 kampanye harus memperhatikan protokol kesehatan dan tidak mengundang kerumunan.
KPU dan Pemerintah Pusat telah memastikan Pilkada Tahun ini tetap akan digelar sesuai rencana pada akhir Desember. Walaupun keputusan ini mendapat kritikan, namun kedua pihak tidak dapat diganggu.
“Kegiatan kampanye ditengah situasi Covid-19 memang harus mematuhi protokol kesehatan, kami juga sebenarnya tidak bisa melakukan sendiri dalam upaya penindakan tersebut. harus bekerja sama dengan jajaran pemerintah daerah setempat.
Kita meminta kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat, kita bekerjasama dengan keplisian untuk membubarkan jika memang ada aktivitas diluar sana melanggar protokol kesehatan saat kampanye berlangsung,” ujar Abdullah,(30/9/2020).
Pihaknya menjelaskan memang proses kampanye tahun ini berbeda dari sebelumnya. aturan pun sudah jelas dituangkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. “Saat ini yang terjadi kampanye dalam bentuk lain, misal konser mengumpulkan orang melebihi jumlah, lalu misal ada arak-arak an itu semua dilarang,” ujarnya.
Menurut Abdullah, yang diperbolehkan saat kampanye itu kampanye melalui daring atau jika mau mengumpulkan massa tidak lebih dari 50 orang. “Kita berharap mereka mengutamakan media daring untuk melakukan kegiatan kampanye, jika tidak bisa dilakukan daring bisa saja paslon mengumpulkan massa tidak lebih batas jumlah sesuai aturan yang berlaku maksimal 50 orang,” ujarnya.
Walaupun kampanye dilakukan lewat media sosial tetap Bawaslu akan memperhatikannya untuk mengawasi, dikhawatirkan ada unsur SARA sampai politik uang meski lewat Medsos.
“Kita juga akan pantau atau monitor media sosial terkait kampanye lewat medsos jangan sampai ada unsur SARA dan melibatkan politik uang,” ujarnya.
Menghimbau kepada paslon untuk fokus dalam visi misi nya kepada masyarakat, jadi apa yang akan mereka berikan dari visi misi itu untuk kemaslahatan umat masyarakat bersama.Tim
Menurut Ketua Bawaslu Jabar Abdullah, pelibatan Pemda dan Kepolisian ini guna mengawasi proses kampanye. Sebab, ditengah pandemi Covid-19 kampanye harus memperhatikan protokol kesehatan dan tidak mengundang kerumunan.
KPU dan Pemerintah Pusat telah memastikan Pilkada Tahun ini tetap akan digelar sesuai rencana pada akhir Desember. Walaupun keputusan ini mendapat kritikan, namun kedua pihak tidak dapat diganggu.
“Kegiatan kampanye ditengah situasi Covid-19 memang harus mematuhi protokol kesehatan, kami juga sebenarnya tidak bisa melakukan sendiri dalam upaya penindakan tersebut. harus bekerja sama dengan jajaran pemerintah daerah setempat.
Kita meminta kerja sama dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat, kita bekerjasama dengan keplisian untuk membubarkan jika memang ada aktivitas diluar sana melanggar protokol kesehatan saat kampanye berlangsung,” ujar Abdullah,(30/9/2020).
Pihaknya menjelaskan memang proses kampanye tahun ini berbeda dari sebelumnya. aturan pun sudah jelas dituangkan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020. “Saat ini yang terjadi kampanye dalam bentuk lain, misal konser mengumpulkan orang melebihi jumlah, lalu misal ada arak-arak an itu semua dilarang,” ujarnya.
Menurut Abdullah, yang diperbolehkan saat kampanye itu kampanye melalui daring atau jika mau mengumpulkan massa tidak lebih dari 50 orang. “Kita berharap mereka mengutamakan media daring untuk melakukan kegiatan kampanye, jika tidak bisa dilakukan daring bisa saja paslon mengumpulkan massa tidak lebih batas jumlah sesuai aturan yang berlaku maksimal 50 orang,” ujarnya.
Walaupun kampanye dilakukan lewat media sosial tetap Bawaslu akan memperhatikannya untuk mengawasi, dikhawatirkan ada unsur SARA sampai politik uang meski lewat Medsos.
“Kita juga akan pantau atau monitor media sosial terkait kampanye lewat medsos jangan sampai ada unsur SARA dan melibatkan politik uang,” ujarnya.
Menghimbau kepada paslon untuk fokus dalam visi misi nya kepada masyarakat, jadi apa yang akan mereka berikan dari visi misi itu untuk kemaslahatan umat masyarakat bersama.Tim
Follow Us
Berita Terbaru
